Pemerintah Beri Sinyal Kenaikkan Harga BBM

Jakarta--Pemerintah memberi sinyal kemungkinan kenaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini perlu dilakukan demi penyesuaian tingginya Indonesia Crude Price (ICP). Masalahnya harga ICP sudah 10% di atas asumsi ICP di APBN, maka harga premium dan solar dapat dinaikkan. “Bisa, memang dalam aturan APBN itu premium diizinkan untuk naik," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brojonegoro kepada wartawan di Jakarta,11/5.

 Namun demikian, Bambang menambahkan, jika semua itu harus melewati sebuah proses yang terintegrasi dengan Kementerian ESDM dan juga dengan parlemen di DPR RI.

"Tapi ada political prosess-lah. kita kan kalau melakukan kebijakan perlu support dari semua pihak, termasuk parlemen, artinya kita tidak dapat jalan sendiri," jelas Bambang.

 Saat ini harga ICP sudah melampaui USD100 per barelnya, angka ini jauh melebihi asumsi makro yang ditetapkan pemerintah di APBN sebesar USD80 per barel. Yang jelas kuota penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium harus diturunkan untuk mencegah kebocoran subsidi.

"Itu kan (pengurangan subsidi) bagian jangka panjang. Artinya subsidi harga. Bukan dihapuskan, tapi dialihakan dari subsidi harga ke subsidi tepat sasaran, langsung, ke orang yang butuhkan. Itu yang benar, bukan buat semua orang, itu salah," imbuhnya.

 Lebih jauh Bambang menambahkan wacana akan adanya pengalihan subsidi premium saat 2014 nanti akan membuat BBM jenis premium akan rawan penyelundupan. "Kalau premium cuma dibikin sedikit tidak rawan kebocoran. Yang penting konsumsi premiumnya dibatasi," tandasnya.

 Dengan kondisi saat ini, lanjut Bambang sangat rawan penyelundupan, pasalnya BBM jenis premium distribusinya sangat banyak. "Sekarangkan premiumnya banyak sehingga rawan penyelundupan. Tapi kalau premium cuma sedikit tidak rawan. Bisa dikontrol," tuturnya.

 Bambang menjelaskan pemerintah tidak pernah mewacanakan untuk menghapus BBM jenis premium, hanya saja dia membenarkan jika pengurangan subsidi akan dilakukan. "Bukan dihapuskan, tapi sangat dikurangi," jelas Bambang.

 Adapun subsidi tersebut, jelas Bambang nantinya akan digantikan, baik secara tunai (BLT) maupun dengan sistem lainnya. "(Diganti) semacam itu (BLT) , tapi bukan BLT dalam pengertian BLT. Subsidi energi mungkin masih ada, tapi jumlahnya tidak akan sebesar sekarang," paparnya.

 Lebih jauh dia mengungkapkan jika subsidi premium untuk kendaraan umum dan nelayan masih akan diberikan. "Tetap akan ada untuk angkutan umum, misalnya subsidi premium terutama. Atau solar untuk nelayan," tegas Bambang.        

 Disisi lain, kata mantan Dekan FEUI, pemerintah juga mengaku merasa berat untuk menaikkan kemampuannya dalam memungut pajak. Karena semakin meningkatnya pendapatan negara. Karena itu tahun ini tax ratio (rasio pajak) hanya bisa dinaikkan 0,9% saja. Pada 2011 hanya bisa menaikkan tax ratio dari 12,1% menjadi 13%.  "Kalau 14% sangat berat, pokoknya berusaha nambah terus,” tegasnya.

 Namun demikian, kata Bambang, pemerintah tetap berupaya meningkatkan diatas 12%. Setidaknya hingga mencapai 13%. “Mudah-mudahan bisa di atas 12,1%. Kalau 13% berat karena kan PDB kita nambah terus. 6% maka pajaknya lebih cepat dari 6%," paparnya.

 Tax ratio merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) yang menjadi ukuran kinerja sektor perpajakan.

 Di tempat yang sama, Dirjen Pajak Fuad Rahmany menyatakan pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio melalui peningkatan program ekstensifikasi. "Kita akan usaha menaikkan tax ratio, akan passing lah, yang jelas ekstensifikasi akan dilakukan lebih intensif," tandasnya. **cahyo