Teruskan Pembatasan Truk di Jalan Tol

Hasil kajian aturan pelarangan truk selama KTT ASEAN berlangsung ternyata berdampak positif bagi pengguna jalan tol dalam kota Jakarta. Pembatasan operasional truk dan angkutan berat itu diklaim dapat mengurangi kemacetan hingga 50 %. Laju kendaraan di tol dalam kota ruas Cawang-Tomang meningkat dari rata-rata 13 km/jam menjadi 38 km/jam. Sedangkan di ruas tol Puri Kembangan-Tomang laju kendaraan naik dari 28 km/jam menjadi 44,46 km/jam.

Tidak berlebihan jika Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akhirnya memperpanjang larangan truk lebih dari 5,5 ton masuk tol pada pk. 05.00 hingga 22.00 hingga 10 Juni 2011. Keputusan tersebut merupakan uji coba jangka pendek. Tahapan berikutnya, larangan tersebut siap diberlakukan sampai pada pelaksanaan SEA Games.

Kita mendukung aturan itu diberlakukan permanen seperti yang telah dirancang Dishub DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya. Harapan ke depan, tol dalam kota lancar. Namun demikian, otoritas yang bertanggung jawab dalam persoalan tol harus menyiapkan berbagai langkah guna mengantisipasi dampak buruk pengalihan jalur truk ini.

Aturan pembatasan truk masuk tol dalam kota Jakarta terbukti efektif mengurangi kemacetan. Kebijakan yang sempat diujicobakan pada pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN ini pantas dipertahankan. Namun di sisi lain  pemerintah juga harus menyiapkan langkah antisipatif agar arus lalu lintas barang tidak terganggu.

Sebelumnya sejumlah pengguna mobil pribadi maupun angkutan umum di jalan tol mengeluhkan keberadaan truk besar atau kontainer masuk tol dalam kota tanpa pembatasan waktu. Angkutan berat itu berjalan lambat, berkonvoi, dan sering melaju tidak pada jalur yang sudah ditentukan, sehingga menghambat kelancaran arus lalu lintas tol. Belum lagi kalau ada trailer mogok di tengah jalan.

Beruntung ada KTT ASEAN. Perhelatan internasional itu membuat para pengambil kebijakan dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya, PT Jasa Marga, Kantor Menko Perekonomian, bersepakat mengatur operasional truk di tol dalam kota supaya lalu lintas lancar selama acara tersebut berlangsung.

Pelarangan truk masuk tol dalam kota, cepat atau lambat, memang akan berdampak pada pergerakan atau lalu lintas arus barang. Kecepatan dan ketepatan sekitar 9.000 unit truk per hari yang melintas di tol dalam kota selama ini akan terganggu. Kondisi ini sejatinya bisa diantisipasi misalnya, pemerintah perlu menyiapkan jalur alternatif tambahan bagi truk angkutan barang. Jalur yang sudah ada yakni melalui tol Cikunir-Cakung di bagian timur atau JORR W1 di sisi barat, namun belum mencukupi.

Tapi yang pasti Kementerian Perekonomian menilai total kerugian akibat macet Jakarta sudah mencapai Rp 27 triliun per tahunnya, sebuah nilai yang cukup fantastis jika di konversi untuk kebutuhan rakyat yang kurang mampu.

Semua orang tahu bahwa tingkat kemacetan di Jakarta sekarang semakin menggila, belum lagi kalau ada kasus kecelakaan atau kontainer mogok di jalan bebas hambatan, tentu akan semakin menambah keparahan kemacetan. Ini sangat terkait erat dengan produktivitas kinerja pegawai. Mereka terlambat datang ke kantor gara-gara ada gangguan atau hambatan lalu lintas di jalan raya, meski sudah berangkat lebih pagi dari rumahnya. Jadi, wajar jika pembatasan kontainer di tol terus dilanjutkan permanen.

 

BERITA TERKAIT

Jaga Persatuan dan Kesatuan, Masyarakat Harus Terima Putusan MK

    Oleh : Ridwan Putra Khalan, Pemerhati Sosial dan Budaya   Seluruh masyarakat harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…

Cendekiawan Sepakat dan Dukung Putusan MK Pemilu 2024 Sah

    Oleh: David Kiva Prambudi, Sosiolog di PTS   Cendekiawan mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang sengketa…

Dampak Kebijakan konomi Politik di Saat Perang Iran"Israel

  Pengantar Sebuah diskusi webinar membahas kebijakan ekonomi politik di tengah konflik Irang-Israel, yang merupakan kerjasama Indef dan Universitas Paramadina…

BERITA LAINNYA DI Opini

Jaga Persatuan dan Kesatuan, Masyarakat Harus Terima Putusan MK

    Oleh : Ridwan Putra Khalan, Pemerhati Sosial dan Budaya   Seluruh masyarakat harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…

Cendekiawan Sepakat dan Dukung Putusan MK Pemilu 2024 Sah

    Oleh: David Kiva Prambudi, Sosiolog di PTS   Cendekiawan mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang sengketa…

Dampak Kebijakan konomi Politik di Saat Perang Iran"Israel

  Pengantar Sebuah diskusi webinar membahas kebijakan ekonomi politik di tengah konflik Irang-Israel, yang merupakan kerjasama Indef dan Universitas Paramadina…