Kepemilikan Saham PIP di NNT Dinilai Illegal

 Jakarta- Transaksi pembelian 7% divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pemerintah Pusat yang diteken Jum’at (6/5) bisa dibatalkan. Alasannya proses pembelian itu menggunakan dana PIP (Pusat Investasi Pemerintah).

“Sehingga dianggap melanggar kesepakatan pemerintah dan Komisi XI DPR RI. Serta pelanggaran UU tentang Keuangan Negara,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada wartawan di Jakarta,11/5.

 Penegasan Harry itu dikemukaan usai pertemuan Komisi XI DPR dengan delegasi Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas) yang dipimpin Eggy Sudjana di Gedung DPR RI, Rabu (11/5). Delegasi Lepas yang berjumlah 30 orang itu diterima Komisi XI DPR. Hadir pula Edison Betaubun, Irene Mambu Manibuy (F-PG), Lauren Behang Dema (F-PAN), Andi Rachmad (F-PKS) dan Muchtar Amma (F-Hanura).  “Kita akan panggil Menkeu Agus Martowardojo dan meminta penjelasan,”tambah Harry lagi.

 Lebih jauh Harry Azhar Azis menilai pembelian saham NNT yang dilakukan pemerintah dianggap illegal. “Kalau kita menilai pembelian itu illegal, tidak sah dan melanggar undang-undang, ya tidak ada jalan lain kecuali kita batalkan,” tegasnya.

 Menkeu Agus Marto, kata Politisi Golkar ini, telah melanggar UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan penyalahgunaan dana PIP. Karena PIP seharusnya untuk pendanaan infrastruktur. Namun  sebanyak Rp2,1 triliun dibelikan saham Newmont. “Jelas ini pelanggaran. Kalau pemerintah ingin mengatur penggunaan dana PIP untuk yang lain, harusnya memberitahu ke DPR,” cetusnya

 Sementara itu Panglima Lepas, Eggy Sudjana mengungkapkan  pihaknya mengancam akan menduduki kantor Kemenkeu. Bahkan Eggy mendesak DPR agar meminta Presiden SBY memecat Agus Martowardojo dari jabatan Menkeu. Karena dinilai menjadi antek Amerika Serikat dalam pembelian saham Newmont.

 Lebih lanjut Eggy menegaskan pemerintah dalam kasus Newmont, Menkeu Agus Martowardoyo telah mengorbankan kepentingan rakyat daerah, karena ngotot membeli 7% saham Newmont demi membela kepentingan asing (AS). “Saya mendengar, ngototnya Menkeu selain karena tekanan juga pembelaan terhadap kepentingan asing. Saya heran mengapa hasil bumi kita tidak diberdayakan untuk kepentingan rakyat daerah,” tegasnya.

 Secara terbuka Eggy mengusulkan DPR agar mengeluarkan pernyataan untuk memecat Menkeu Agus Martowardoyo. “Saya dan teman-teman akan terus menyuarakan tuntutan pemecatan ini jika pemerintah tidak memberikan tujuh persen saham yang telah dibelinya kepada daerah. Jika mungkin kita menduduki kentor Kementerian Keuangan, bila hasil pertemuan antara Komisi XI DPr dengan Menkeu tidak ada tindakan tegas,” tandas Eggy Sudjana. **cahyo