NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengaku ingin mendorong perbankan syariah Indonesia ke depan agar lebih maju dan kompetitif. Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan, Halim Alamsyah menjelaskan, salah satu poin penting dalam memajukan industri perbankan syariah adalah proses revisi Cetak Biru Perbankan Syariah.

“Kita siapkan infrastruktur pendukung di antaranya Sistem Informasi Perbankan Syariah (SIP), penyusunan ketentuan perbankan syariah terkait pengelolaan risiko dan tata kelola, permodalan bank syariah maupun pedoman produk dan aktivitas baru, serta proses revisi Cetak Biru Perbankan Syariah,” ujar Halim di Jakarta, Senin (17/12).

Selain itu, lanjut dia, salah satu kebijakan makroprudensial yang sudah dibuat bank sentral sepanjang tahun ini untuk perbankan syariah adalah mengeluarkan aturan Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP). Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi menambahkan, BI memang tengah merencanakan adanya Arsitektur Perbankan Syariah (APS).

“Sebenarnya sudah ada pedoman untuk pengembangan perbankan syariah untuk lima tahun ke depan. Namun ini masih akan direvisi dan digarap secara bertahap. Ini masih tercakup dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Jadi mengenai struktur perbankan akan disamakan dengan apa yang ada dalam API, tapi ada kekhususan di syariah. Ada juga tentang penyertaan modal (karena industri perbankan syariah masih kecil) dan spin off (pelepasan usaha dari induk),” ujar Edy kepada Neraca.

Sementara Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) merupakan inisiatif pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), karena tidak hanya mencakup perbankan syariah tetapi juga lembaga keuangan non bank syariah, dan pasar modal syariah.

Khusus Cetak Biru Perbankan Syariah yang baru, Edy mengatakan hal itu akan melihat kondisi dalam industri keuangan. Dia bilang, apakah nantinya pendalaman pasar keuangan BI yang mengelola, atau dikaitkan dengan stabilitas sistem keuangan (SSK), serta makroprudensial. Akan tetapi, lanjut dia, bukan berarti sekarang tidak ada arah.

Lebih lanjut Edy menuturkan, saat ini ada penyesuaian cetak biru itu sendiri untuk ke depannya. “Kita juga sudah mengajak praktisi syariah untuk mendiskusikan. Saya akui kalau pangsa pasar (market share) perbankan syariah sekarang hanya 4,4%. Target akhir tahun 2013, kita berharap mendekati 5%, tepatnya 4,7%,” jelasnya.

“Beberapa waktu lalu, (pertumbuhan) sempat melambat karena di awal tahun ini ada penarikan dari dana haji. Itu juga sedang dikaji kembali akan seperti apa ke depannya. Tapi ini bukan faktor utama yang akan memperlambat terus karena perbankan syariah masih memiliki surat-surat berharga untuk mendapatkan dana,” tandas Edy.

Terkait kualitas sumberdaya manusia (SDM), Edy mengaku akan dibentuk melalui pelatihan dan program sertifikasi yang bisa digunakan sebagai acuan APS ke depannya. Ke depan, dalam APS juga akan ada tentang pengawasan, infrastruktur, perlindungan nasabah.

“Yang perlu ditingkatkan ke depannya adalah masalah SDM, tingkat efisiensi (seperti BOPO). Kalau tidak perlu keluar dana untuk menambah jaringan, ya, lebih baik tidak usaha. Itu kan bisa bekerja sama dengan bank induk, misalnya melalui delivery channel,” tambah Edy.

Keberpihakan Pemerintah

Sementara pengamat perbankan syariah Agustianto mengatakan, Cetak Biru Perbankan Syariah sebagai pedoman pengembangan syariah ke depan yang berisi kebijakan, inisiasi, rumusan, dan tujuan. "Cetak biru (blue print) sebenarnya sudah ada dari beberapa tahun lalu. Tinggal arsitekturnya saja yang belum. Kemudian UU Perbankan Syariah juga sudah ada, yaitu UU No. 21 Tahun 2008," kata dia kepada Neraca, Senin.

Agustianto yang juga Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) mengatakan, baik dirinya dan IAEI, mendukung penuh disusunnya arsitektur tersebut. Sementara soal kekurangan dalam perbankan syariah sejauh ini, yang mana masih perlu dibenahi ke depan seperti kualitas sumberdaya manusia (SDM), keberpihakan pemerintah, dan inovasi produk.

"Untuk SDM sudah pasti harus ditingkatkan (kualitasnya). Kemudian pemerintah kita memang belum memihak sama sekali terhadap industri keuangan syariah, padahal kita adalah negara Muslim terbesar di dunia. Pemerintah bisa mendukung syariah misalnya dengan menempatkan dana BTN (KPR), infrastruktur, dan dana haji di perbankan syariah. Sedangkan di Timur Tengah dan Malaysia lebih jelas," paparnya. ria/ardi