NERACA

Jakarta  - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, jaminan sosial merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan negara sejahtera.

"Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat," kata Agung dalam paparannya yang dibacakan Deputi Koordinasi Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenkokesra Adang Setiyana di Jakarta, Senin  (17/12).

Adang Setiyana mewakili Menko Kesra sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional "Optimisme Menuju Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial".

Menurut Menkokesra seperti dikutip Antara, perlindungan sosial memiliki peran strategis untuk menghadapi kerentanan yang disebabkan oleh risiko alam maupun risiko ekonomi.

"Indonesia merupakan salah satu wilayah rawan bencana. Dampak bencana yang kita alami mempengaruhi upaya pertumbuhan ekonomi karena kita harus merelokasi anggaran untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak," kata dia.

Dalam mewujudkan negara yang sejahtera, Agung mengatakan, ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu negara menjamin individu dan keluarga memperoleh pendapatan minimum, perlindungan sosial jika ada situasi rawan seperti sakit, usia lanjut atau menganggur dan akses pelayanan sosial dasar yang tidak membedakan status, kelas sosial, agama maupun etnis.

"Dalam upaya memenuhi ketiga esensi kesejahteraan tersebut telah ada kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang menitikberatkan pada upaya-upaya optimalisasi dan harmonisasi penanggulangan kemiskinan," tuturnya.

Menurut Menko Kesra, tidak adil bila masalah kesejahteraan hanya mengetengahkan angka-angka statistik, tetapi perlu juga mengetahui siapa dan seberapa besar masyarakat telah mencapai kesejahteraan.

"Tidak mungkin memberikan perlindungan sosial hanya melalui program yang sementara, tetapi perlu ada program pasti dan berkelanjutan. Tantangan itulah yang harus terjawab melalui implementasi SJSN," katanya.

Jangan Dipolitisasi

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H Tulung berharap isu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak dipelintir untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.

"Pada 2013 kami memiliki tugas untuk menyosialisasikan tentang SJSN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," kata Freddy H Tulung.

Freddy mengatakan, pada 2013 agenda politik akan sangat kencang menjelang Pemilu 2014. Karena itu, dia berharap isu tentang SJSN dan BPJS tidak digunakan atau dipelintir untuk kepentingan politik.

"Kami yang ada di pemerintahan tentu memiliki kemampuan berbicara yang terbatas dalam menanggapi komentar-komentar yang ada di ranah politik. Sebab, kami tidak boleh berpolitik," katanya.

Menurut dia, kasihan rakyat bila isu tentang SJSN dan BPJS digunakan atau dipelintir untuk kepentingan politik. Karena itu, dia juga berharap media bisa memberitakan secara proporsional dan menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah.

"Misalnya dalam beberapa pemilihan kepala daerah, ada calon yang menjanjikan kesehatan gratis. Padahal, kesehatan gratis merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan dengan filosofi gotong royong," tuturnya. (doko)