Lembek Pengawasan, Otoritas Pasar Modal Belum Berfungsi - Sengketa BUMI Belum Selesai

NERACA

Jakarta – Belum terselesaikannya kasus sengketa PT Bumi Resources Tbk dengan Nathaniel Rothschild sebagai salah satu pemegang saham di Bumi Plc menjadi contoh kecil dan gambaran jelas betapa mandulnya peran otoritas pasar modal dalam pengawasan.

Hal tersebut disampaikan pengamat pasar modal Achmad Deni Daruri di Jakarta, Senin (17/12). Dia menjelaskan, permasalah kasus di industri pasar modal sampai saat ini belum ada yang terselesaikan dengan baik,”Kisruh pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI) memperlihatkan bahwa pasar modal hanya merupakan ajang rente dimana kekuatan politik merupakan kekuatan yang paling menentukan dalam perubahan rente ekonomi itu,"katanya.

Menurutnya, jika pengawas pasar modal tidak dapat menyelesaikan kasus ini secara tuntas maka tentunya perkembangan industrinya akan semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan bur-bursa negara lain.

Apalagi, lanjut dia, perdagangan bebas ASEAN segera akan dimulai, sehingga jika persoalan seperti itu tidak dapat diselesaikan secara cepat dan permanen maka dipastikan pasar modal Indonesia tidak akan mampu berbuat banyak sebagai sumber pendanaan pembangunan di Indonesia.

Kata Deni, konflik BUMI dan Sumalindo memperlihatkan transparansi di pasar modal Indonesia masih lemah. Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) belum mampu membawa transparansi emiten dan perusahaan publik yang setara dengan level negara maju dunia seperti Hong Kong, London, dan new York, “Informasi yang dikeluarkan selama ini menimbulkan banyak interpretasi. Secara politik, Bapepam-LK menunda-nunda kasus agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan menyelesaikan kasusnya,”ujarnya.

Sementara Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur tangan dalam kisruh tersebut, “Kasus mereka merupakan konflik pemegang saham, kami tidak bisa ikut campur,"tegasnya.

Ito menuturkan, pihaknya tidak melakukan suspensi (penghentian perdagangan saham sementara) terhadap saham Bumi Resources (BUMI) karena belum menerima adanya kerugian dari investor. Sebelumnya, industri pasar modal dalam negeri juga dikritik oleh Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) karena minimnya kontribusi terhadap sektor keuangan.

Ketua Bidang Pengkajian Perbanas Raden Pardede pernah bilang, kontribusi pasar modal di sektor keuangan tidak mengalami signifikan dan diminta untuk lebih ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan sektor lainnya, “Pasar modal perlu dipacu pertumbuhannya, kemampuan pasar modal dalam penyediaan likuiditas masih terbatas sekitar Rp30 triliun per tahun, padahal pertumbuhan di sektor lain cepat,”tandasnya.

Menurutnya, pasar modal yang dapat berkembang lebih baik, maka industri perbankan juga akan mengalami hal sama. Pasar modal perlu dikembangkan dikarenakan bank tidak dapat berkembang tanpa pasar modal.

Dia mengemukakan, industri perbankan saat ini menguasai sekitar 70% dari pangsa pasar di sektor keuangan, ke depannya diharapkan kontribusi pasar modal dapat seimbang dengan industri perbankan. (bani)

BERITA TERKAIT

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 1.031 aset…

Pasar Badung Denpasar Menjadi "Smart Heritage Market"

Pasar Badung Denpasar Menjadi "Smart Heritage Market" NERACA Denpasar - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pasar rakyat atau pasar…

CHK Komitmen Tangani Sengketa Pemilu Secara Profesional

CHK Komitmen Tangani Sengketa Pemilu Secara Profesional NERACA Jakarta - Calon Hakim Konstitusi (CHK) Aswanto menegaskan bahwa dirinya dan Wahiddudin…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Penjualan Kirana Megatara Turun 16,07%

Di tahun 2018, PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) mencatatkan penjualan bersih Rp 10,16 triliun atau terkoreksi 16,07%, dibandingkan tahun sebelumnya…

Operasi Tangkap Tangan KPK - KRAS Pastikan Tidak Pengaruhi Kinerja

NERACA Jakarta - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memastikan, operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan…

ITMG Bagikan Dividen US$ 261,50 Juta

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) memutuskan untuk membagikan dividen final senilai…