KKP Canangkan Kawasan Industrialisasi Perikanan Terpadu

NERACA

Jakarta – Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah membuka kesempatan kerja dan untuk menekan angka kemiskinan melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). Dalam siaran persnya, Senin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) bersama 12 Kementerian lain menunjukkan keseriusannya untuk mensukseskan PKN dengan dicanangkannya kawasan program PKN berbasis industrialisasi perikanan terpadu di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu kemarin.

Salah satu lokasi Program PKN tersebut adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Awang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melanjutkan revitalisasi sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan Teluk Awang. Sejak 2011 lalu, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan Pelabuhan Perikanan Teluk Awang sebesar Rp 3,6 miliar.

Sementara untuk tahun anggaran 2012, KKP telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 29,49 miliar. Adapun fasilitas yang telah terbangun antara lain area pelabuhan (hasil reklamasi) seluas 6 Ha, trestel beton sepanjang 301 m2, kantor administrasi pelabuhan, gedung Pertemuan, lantai jemur, jalan area pelabuhan, tempat pelelangan ikan.

Revitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan, meningkatkan pemasaran hasil tangkap dan pengolahan ikan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta melakukan pembinaan kepada nelayan. Pasalnya, Pelabuhan Perikanan sangat menentukan sekali dalam pengembangan perikanan tangkap, maka untuk itu ketersediaan pelabuhan perikanan sebagai sarana pendaratan dan penanganan hasil tangkap nelayan sangat diperlukan sekali untuk menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan ini sebagai langkah nyata KKP untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan.

KKP mengaku terus berupaya meningkatkan ketersediaan prasarana pendukung pelabuhan perikanan, serta mendorong investasi dari pihak swasta baik pada kegiatan hulu, proses produksi maupun kegiatan hilir untuk menunjang percepatan industrialisasi di sektor perikanan tangkap. Seperti diketahui sebelumnya, KKP terus menggencarkan, pembangunan dan pengembangan di 816 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia.

Model Percontohan

Pada 2013, KKP berencana akan menetapkan 11 lokasi model percontohan industrialisasi perikanan tangkap. Yakni, 5 lokasi pelabuhan perikanan untuk komoditas tuna tongkol cakalang (TTC) dan 6 lokasi pelabuhan untuk komoditas non-TTC (pelagis kecil dan udang). Selain itu, KKP akan melanjutkan pembangunan pelabuhan perikanan di 20 lokasi dan 22 UPT pusat.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan serta pengembangan wirausaha di dalam kelompok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). KKP menyerahkan bantuan langsung masyarakat senilai total Rp 42,6 miliar. Bantuan langsung masyarakat tersebut meliputi bantuan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, KP3K, BPSDM KP, dan Balitbang.

Untuk bidang perikanan tangkap, diberikan bantuan berupa Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap bagi 89 kelompok usaha bersama (KUB) sebesar Rp 8,9 miliar Kartu SeHat sebanyak 1400 bidang, kartu nelayan 4931, 6 unit kapal Inka Mina senilai Rp 10 miliar. Bantuan langsung tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan nelayan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah yang diarahkan bagi pengembangan perikanan tangkap dengan berbasis perdesaan.

Di sektor perikanan budidaya yakni 12 unit keramba jaring apung bernilai Rp 3,12 miliar, benih ikan serta bibit rumput laut senilai 829 juta, untuk pakan 230 juta, serta 60 paket PUMP PB senilai Rp3,9 miliar. Sedangkan bidang KP3K berupa bantuan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) senilai Rp 10,8 miliar, bantuan prasarana pendukung pariwisata bahari di pulau-pulau kecil Rp1,86 miliar, pengembangan sarana usaha perikanan budidaya dalam mendukung Minawisata Rp1,27 miliar, Solar Packet Dealer untuk Nelayan (SPDN) Rp 725 juta. Tak ketinggalan, turut dikucurkan bantuan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan bernilai Rp650 juta. Terakhir, di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yakni model penerapan Iptek budidaya dan pengembangan kebun bibit rumput laut, bahan utama bibit rumput laut serta bahan bantu untuk kebun bibit senilai total Rp495 juta.

Sebagai informasi tambahan, KKP telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kegiatan pro rakyat tersebut yakni PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Tercatat, stimulus bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp 408,23 miliar. Bantuan langsung masyarakat itu telah disalurkan kepada 5.312 kelompok, dengan tujuan untuk meningkatkan kewirausahaan dan kemadirian kelompok sasaran.

Seiring dengan itu, pada 2012 kegiatan PNPM Mandiri KP terus dilanjutkan, dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan jangkauan kelompok penerima yang lebih banyak. Ditargetkan pada tahun ini, sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp 783,52 miliar, termasuk di 16 kab/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDT). Berkaca dari data tersebut maka terdapat peningkatan jumlah kelompok penerima bantuan sebesar 84,49%, atau peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial langsung pada masyarakat sebesar 91,93% dari 2011. Upaya ini diharapkan turut mengurangi angka kemiskinan di sentra-sentra perikanan.

Pencanangan kawasan PKN berbasis industrialisasi perikanan terpadu merupakan perwujudan dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011. Sebagai gambaran sejak 2012, telah terdata anggaran lebih dari Rp 3 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari kementerian anggota Pokja PKN. Sedangkan tujuan dari program PKN yaitu untuk meningkatkan kegiatan wirausaha dan pendapatan para nelayan.

Terdapat delapan kegiatan utama di dalam Program PKN, yakni pembangunan rumah sangat murah bagi nelayan, tersedianya pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, bantuan langsung masyarakat berupa skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU solar, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas Bank Rakyat.Program PKN akan berlangsung bertahap hingga tahun 2014 dengan menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan.

BERITA TERKAIT

Bisa Ganggu Produksi Udang Nasional, KKP Tangkal Virus AHPND

NERACA Jakarta –  Virus acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) sudah menyerang produksi udang di beberapa negara tetangga. Oleh karenanya, saat…

Pemkot Palembang Tingkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu

Pemkot Palembang Tingkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, berupaya meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu…

KKP Tangkap Dua Kapal Ilegal Berbendera Vietnam

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan KP Orca 01 dan KP Hiu 11 berhasil…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pemerintah Didesak Berikan Kemudahan Bagi Pengusaha Muda

NERACA Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendesak pemerintah untuk memberi kemudahan bagi pengusaha muda…

KKP Gelar Tujuh Langkah Pencegahan Penyakit AHPND Udang

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan tujuh langkah upaya pencegahan penyakit "acute hepatopancreatic necrosis disease" (AHPND) yang…

Program Santripreneur - Pemerintah Dorong Lulusan Pesantren Bisa Jadi Wirausaha Andal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya menumbuhkan wirausaha di Tanah Air, salah satunya melalui program ‘Santripreneur’. Program ini untuk…