Iuran OJK Bagi Emiten Diminta Pukul Rata - Jadi Beban Anggota Bursa

NERACA

Jakarta – Keluhan soal pungutan iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberatkan anggota bursa, kembali di suarakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Kali ini, AEI meminta agar iuran emiten dibuat sama rata bukan berdasarkan aktivitas.

Ketua AEI Airlangga Hartarto mengatakan, iuran OJK berdasarkan aktivitas dimaksudkan agar tidak memberatkan keuangan perusahaan, “Dulu waktu Bapepam tidak dikenakan iuran, kenapa sekarang jadi kena iuran," katanya di Jakarta Senin (17/12).

Menurutnya, harusnya OJK bisa lebih baik dari Bapepam-LK, sehingga memberi keyakinan bagi emiten dan perusahaan publik dalam pasar modal. "OJK harus membuktikan bisa lebih baik ketimbang sistem sebelumnya,”tuturnya.

Kata Airlangga, iuran OJK memang dianggap memberatkan sebagai gambaran Mulya Siregar, Dewan Komisioner OJK, pernah mengatakan ada tujuh jenis pungutan yang dikenakan ke industri. Cakupan biaya tersebut mulai dari izin produk, izin aksi korporasi, pengawasan, pengesahan lembaga hingga penyediaan informasi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif AEI, Isaka Yoga pernah bilang, iuran OJK dalam lima tahun pertama sebaiknya masih dibiayai oleh APBN sesuai dengan undang-undangnya. Di samping karena OJK masih baru, dan emiten belum menerima layanan dari OJK. Karena itu, kalaupun ingin diterapkan harus dilakukan secara bertahap.

Kata Isaka, pemberlakuan iuran tersebut juga harus secara jelas pelayanan apa yang bisa diberikan lebih dari OJK. Karena pada saat tidak diberlakukannya iuran di Bapepam-LK, bisa berjalan dengan baik. “Artinya, keberadaan OJK menambah biaya terhadap pelaku pasar, kenapa dan untuk apa adanya iuran tersebut.”cibirnya.

Dia menambahkan, dengan diberlakukannya iuran tersebut tentu biaya yang harus ditanggung perseroan menjadi ganda, yaitu kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ditambah OJK, meskipun nantinya pemberlakuan iuran tersebut akan didasarkan pada aset atau perhitungan lainnya.

Dia menilai, sejauh ini banyak yang mempengaruhi kenapa banyak perusahaan yang belum melaksanakan IPO, apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan emiten atau tidak, tetapi dapat mengambil kesimpulan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk go public menjadi bertambah mahal.

Di samping itu, saat ini belum diketahui apakah nantinya dengan adanya OJK, birokrasi menjadi lebih panjang. “Mereka bentuknya komisioner, apakah masing-masing komisioner bisa mengambil keputusan, atau harus menunggu (diproses lagi) menjadi keputusan OJK.” jelasnya.

Jika pengeluaran iuran dimaksudkan guna mendukung peningkatan industri pasar modal, hal lebih penting yang dibutuhkan kata Isaka, yaitu pelayanan bagi pelaku pasar yang telah mempercayakan untuk berinvestasi dan menginvestasikan dananya ke pasar modal. “Yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan ketepatan. Ada kasus harus cepat diatasi, transparansi, dan law enforcement.” tandasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

OJK Siapkan Lima Kebijakan Dorong Pertumbuhan 2019

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah,…

Ekonomi Global Mulai Membaik - OJK Bidik Himpun Dana di Bursa Rp 250 Triliun

NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penggalangan dana di pasar modal tahun ini dapat mencapai Rp200 triliun hingga…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Harga Saham Melorot Tajam - Saham Cottonindo Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - Perdagangan saham PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena mengalami…

Kuras Kocek Rp 460,38 Miliar - TBIG Realisasikan Buyback 96,21 Juta Saham

NERACA Jakarta - Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah membeli kembali atau buyback saham dari…

KINO Akuisisi Kino Food Rp 74,88 Miliar

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) akan menjadi pemegang saham pengendali PT Kino Food Indonesia. Rencana itu tertuang dalam perjanjian Jual…