BI: Lima Aspek Bakal Kembangkan Bank Syariah di 2013

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Maka mulai 2013, bank sentral memfokuskan perhatiannya pada langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah dalam lima aspek.

Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan, Halim Alamsyah mengatakan, poin pertama adalah mengarahkan pembiayaan perbankan syariah kepada sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana perbankan konvensional, target pembiayaan produktif ini, termasuk bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang minimal 20%.

“Tentu hal ini akan meningkatkan market share (pangsa pasar) perbankan syariah dan mendukung kemandirian perekonomian nasional. Beberapa terobosan yang dapat ditempuh antara lain memasuki proyek berskala prioritas seperti konstruksi, listrik dan gas, pertanian serta industri kreatif,” kata Halim di Jakarta, Senin (17/12).

Ciri khas inklusivitas ini, lanjut dia, tercermin dari layanan yang menjangkau 33 provinsi di seluruh Indonesia dan memiliki kedekatan sosiologis dengan lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurit Halim, baik KJKS dan BMT, dalam strategi linkage layak dipertimbangkan sebagai mitra strategis penyaluran pembiayaan produktif perbankan syariah melalui skema channeling dan executing serta penyediaan likuiditas terakhir (APEX bank) dan technical assistance.

Poin kedua, mengembangkan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan sektor produktif. Dukungan yang akan diberikan BI, sambung Halim, di antaranya penyempurnaan regulasi, proses perizinan produk, kajian produk, dan diseminasi pengetahuan dan keterampilan untuk analis pembiayaan sektor produktif melalui kegiatan seperti seminar dan workshop.

Halim lalu menerangkan, untuk poin ketiga, pihaknya akan melaksanakan transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah. Asal tahu saja, tahun depan merupakan periode sangat penting dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Cetak biru

Salah satu kebijakan makroprudensial yang sudah dibuat BI pada 2012 ini untuk perbankan syariah adalah Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP). Oleh karena itu, BI akan mempersiapkan beberapa infrastruktur di tahun depan.

“Ya, kita akan siapkan infrastruktur pendukungnya seperti Sistem Informasi Perbankan Syariah (SIP), penyusunan ketentuan perbankan syariah terkait pengelolaan risiko dan tata kelola, permodalan bank syariah maupun pedoman produk dan aktivitas baru, serta proses revisi Cetak Biru Perbankan Syariah dan Partisipasi Penyusunan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia,” jelas Halim.

Poin keempat, revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk. Terkait masalah ini, Halim mengungkap untuk memperluas jangkauan dan peningkatan aset perbankan syariah.

“Strategi ini dititikberatkan kepada kerja sama sinergis antara bank syariah dengan bank induk konvensional. Kemudian diarahkan dengan memanfaatkan teknologi, jaringan kantor dan sumberdaya manusia (SDM) bank induknya secara optimal,” ulas dia.

Tak hanya itu saja. Halim pun mengaku kalau BI akan mendorong regulatory incentives terkait hal itu. Tujuannya mendukung inovasi yang lebih progresif, termasuk dukungan permodalan dan ekspansi bisnis secara reguler. Kemudian, harus ada sharing kompetensi dalam mendesain dan menjual produk layanan syariah.

Poin terakhir, kata Halim, adalah meningkatkan edukasi dan komunikasi produk perbankan syariah. Dengan demikian, BI akan mengoptimalkan kerjasama strategis dengan Pusat Komunikasi Syariah (PKES), Komite Perbankan Syariah (KPS), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang difokuskan pada peningkatan kapasitas perbankan syariah yang lebih variatif dengan mengedepankan aspek kesetaraan (parity) dan perbedaan khas yang menjadi unggulan (distinctiveness) produk perbankan syariah. [ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…