Setor Rp 25 T ke IMF, Indonesia Hanya Buang Uang

NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia dinilai hanya membuang-buang uang dalam jumlah besar karena menyetor dana sebanyak Rp. 25 triliun ke Dana Moneter Internasional, juga beberapa miliar rupiah ke sejumlah lembaga asing lainnya.

“Selain tidak transparan dalam hal anggaran, Pemerintah Indonesia juga hanya buang-buang dana besar saja tanpa ada kejelasan akan manfaat yang didapat,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada Neraca, Minggu (16/12).

Sebelumnya, temuan suntikan itu dipaparkan dalam kajian semester I-2012 saat keterangan pers di Kantor Seknas Fitra. Menurut Direktur Riset Fitra Yenny Sucipto, suntikan tersebut merupakan kewajiban penyertaan modal pemerintah kepada beberapa lembaga asing.

Menurut Uchok, biasanya pemerintah, dalam hal ini berbagai badan usaha milik negara (BUMN), jika melakukan penyertaan modal selalu menyebutkan semua hal, baik maksud dan tujuannya, juga keuntungan dan dividennya. “Nah kalau yang ini tidak begitu. Semua itu tidak ada rinciannya. Makanya kita kritisi,” ucap dia.

Hanya saja, lanjut Ucok, semua itu tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I-2012. “Nah, itu yang harus dijawab pemerintah. Untuk apa itu semua dilakukan? Toh manfaatnya bagi rakyat tidak ada,” kritik dia.

Ucok menambahkan, sebagai anggota IMF, Indonesia memang terikat kewajiban untuk melakukan penyertaan modal. “Namun, untuk apa mau menyetorkan iuran kalau tidak ada keuntungan yang didapat. Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya, tidak pernah seperti itu,” kata dia.

Gerus Cadangan Devisa

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa langkah seperti itu akan menggerus cadangan devisa (cadev) Indonesia yang tidak terlalu besar.

“Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, tapi cadev-nya tidak besar-besar amat. Sudah begitu, kita juga utang ke beberapa lembaga multilateral untuk dana darurat sebesar US$5 juta. Bagaimana mungkin kita (sedang) berutang dengan bunga cukup tinggi, tapi kita masih berani memberikan utang?” tukasnya.

Menurut dia, rasio ekspor Indonesia masih lebih rendah dari PDB, yakni hanya 27%. “Jadi daripada memberikan pinjaman atau dana kepada lembaga internasional seperti IMF, kenapa itu tidak malah dioptimalkan untuk kepentingan domestik?” ungkapnya.

Prof. Ahmad Erani Yustika, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, mengatakan bahwa kalau memang benar dana tersebut untuk penyertaan modal maka tingkat kepastiannya belum tentu benar. “Kira-kira keuntungannya apa?” ujarnya.

Dia menambahkan, menyertakan modal seperti itu sama saja dengan mencari masalah. “Karena di domestik masih ada problem defisit anggaran yang meningkat, kuota BBM yang juga meningkat sedangkan pemerintah belum tahu mendapatkan dana dari mana untuk menutupinya,” tuturnya.

Dia juga menerangkan bahwa sebagai anggota IMF, Indonesia memang harus membayar iuran berdasarkan berapa besar jumlah sahamnya di IMF. “Tapi semakin besar jumlah saham, maka hak bersuaranya juga lebih besar,” ungkapnya.

Harus Dibuktikan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengungkapkan, data setoran itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Dia menandaskan, semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah harus melalui mekanisme persetujuan DPR sehingga pemerintah bisa mendapatkan saran dan masukan. ”Jika setoran kepada lembaga asing ini merugikan keuangan negara, pemerintah melakukan kesalahan dan perlu dipertanyakan alasan mengeluarkan dana tersebut,” ungkapnya.

Hingga sekarang, kata dia, DPR belum menerima laporan tentang penyertaan modal ini. Oleh karena itu, pihaknya akan mencari kebenaran dari laporan setoran penyertaan modal tersebut. ”Apabila setoran ini tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), setoran itu tidak sah,” katanya.

Harry menuturkan bahwa segala kebijakan pemerintah yang salah harus dikaji ulang lagi dan perlu dibicarakan kepada DPR. ”DPR sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk bertanya kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sehingga terdapat keterbukaan kepada rakyat,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

Rekomendasi Bank Dunia Atasi Dampak Covid-19

NERACA Jakarta - Bank Dunia merekomendasikan enam langkah dalam mengatasi dampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya…

TIM SATGAS COVID-19 ATUR KEBIJAKAN BERSKALA BESAR - Presiden: Karantina Wilayah Wewenang Pusat

Jakarta- Presiden Jokowi menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut. "Saya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

Impor, Strategi Amankan Pangan Hadapi Wabah Covid-19

NERACA Surabaya – Ditengah-tengah merebaknya serangan virus covid-19, komoditas pangan tidak terpengaruh. Hal ini penting karena meskipun masyarakat dihimbau untuk…

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…