Ketahanan BBM Indonesia Mengkhawatirkan - Jumlah Kilang Minyak Minim

NERACA

Jakarta - Indonesia dinilai buruk dan mengkhawatirkan dalam mengelola ketahanan energi, salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya pengelolaan BBM di dalam negeri masih jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya di Asia seperti Korea Selatan dan China.

"Di Indonesia, ketahanan BBM hanya 20 hari dan semua pembelian BBM menggunakan dana Pertamina sebesar Rp26 triliun. Hal ini membuat biaya operasional menjadi meningkat," kata VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir di Jakarta, Jumat (14/12).

Hal itu dikatakan Ali tatkala negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan China yang sanggup mengelola ketahanan BBM mencapai tiga bulan. "Korea Selatan dan China, ketahanan BBM nya sampai dengan 90 hari. Idealnya, ketahanan BBM harus mencapai tiga bulan dan pasokan BBM terhambat minimnya kilang di Indonesia," paparnya.

Salah satu solusi untuk menjaga ketahanan dan cadangan BBM, lanjut Ali, adalah menambah kilang di dalam negeri. "Memang membangun kilang marginnya kecil dan memerlukan insentif yang menarik dari pemerintah," ujarnya.

Ali menjelaskan Arab Saudi memberikan insentif bagi pembangunan kilang di negaranya. "Saudi Aramco saja diberikan insentif dalam bentuk diskon crude ketika mendirikan kilang. Seharusnya pemerintah mempercepat pemberian insentif dan membantu masalah yang menghambat investasi kilang di Indonesia," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar juga menilai pemerintah tidak cermat dalam memprediksi penggunaan BBM bersubsidi. Hal ini menurut Rofi dikarenakan setiap tahunnya selalu ada evaluasi kuota BBM. "Ini mengindikasikan pemerintah tidak cermat dalam memprediksi penggunaan BBM bersubsidi, salah satunya memperkirakan pertumbuhan kendaraan," kata Rofi.

Menurut Rofi, overkuota yang dialami setiap tahun ini menyedot anggaran yang cukup besar. Pada akhir 2011 lalu, volume BBM mengalami overkuota hingga mencapai 1,3 juta kl atau setara dengan Rp3 triliun. Padahal sebelumnya, dalam APBN-P 2011 sudah ditetapkan kuota BBM sebesar 40,49 juta kl. Namun demikian, kenyataannya penggunaan BBM subsidi hingga akhir 2011 membengkak hingga mencapai 41,79 juta kl. Secara total subsidi BBM tahun 2011 pun mencapai angka yang sangat fantastis Rp167 triliun.

Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2013 dalam menetapkan anggaran subsidi BBM pemerintah juga mempertimbangkan harga minyak Indonesia (ICP) US$100 per barel, volume konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,9 metrik ton, alpha BBM sebesar Rp 642,6 per liter, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar AS.

Rofi menjelaskan, berbagai kebijakan energi pemerintah tak terealisasi dengan baik guna menekan subsidi, seperti mendorong kebijakan energi alternatif konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang berjalan lamban. Selain itu program penghematan selama ini yang dijalankan oleh pemerintah sangat lemah dengan daya persuasif yang buruk, sehingga tidak berdampak signifikan dalam upaya mengurangi pembengkakan kuota.

"Lonjakan kuota BBM menimbulkan tanda tanya besar terhadap perkembangan energi alternatif, misalnya BBG. Sebab pemanfaatan energi alternatif sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM," kata Rofi.

Lebih lanjut dikatakan Rofi, beban subsidi energi akan semakin besar dan akan semakin membebani APBN jika tidak ada kebijakan yang signifikan. Karena beban subsidi energi yang semakin membengkak akan menjadi permasalahan serius bagi pemerintahan dimasa yang akan datang jika tidak ada kebijakan yang mendasar dari pemerintah saat ini. "Pengelolaan BBM bersubsidi selama ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi jelas berkaitan dengan ketahanan energi," tegas Rofi.

Pada 2011, pemerintah menanggarkan Rp165,2 triliun untuk subsidi BBM dan Rp90,4 triliun untuk subsidi listrik atau 19,8% dari total anggaran negara Rp1.289 triliun. Sedangkan anggaran subsidi BBM dan listrik pada 2010 yang masing-masing hanya Rp82,4 triliun dan Rp57,6 triliun. Pada APBN-P 2012, subsidi BBM mendapatkan alokasi anggaran Rp137 triliun dan subsidi listrik Rp64,9 triliun atau 13,1% dari total anggaran negara sebesar Rp1.548 triliun.

BERITA TERKAIT

Indonesia Industrial Summit 2019 - Sektor Manufaktur RI Dipandang Siap Menerapkan Industri 4.0

NERACA Jakarta – Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar…

HASIL SEMENTARA PASLON JOKOWI-MA’RUF AMIN UNGGUL - Pemilu Aman, Citra Indonesia Makin Baik

Jakarta-Hingga Pk. 16.00 kemarin (17/4) proses perhitungan cepat (Quick Qunt) dari empat lembaga survei menunjukkan paslon Jokowi-Ma’ruf Amin untuk sementara…

ReJo: Kemenangan Jokowi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Relawan Jokowi atau ReJo mengucapkan selamat kepada pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin yang unggul dalam hitung cepat atau quick qount…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

AMMDes Pacu Produktivitas, Siap Rambah Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

KKP Permudah Pelayanan Perijinan Pakan dan Obat Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) percepat pelayanan perijinan pakan dan obat ikan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan…

INDI 4.0 Untuk Ukur Kesiapan Sektor Manufaktur

NERACA Jakarta – Memasuki satu tahun implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah melaksanakan beberapa agenda yang tertuang dalam…