Piutang Bank BUMN Dihapusbukukan Rp 69,7 Triliun

NERACA

Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-X/2012 tentang Piutang Hapus Buku (write-off) Bank Negara. Namun, keputusan tersebut perlu dukungan prosedur standard operation procedures (SOP) yang jelas. Menurut Ketua Himbara Gatot M Suwondo, pihaknya telah menyetujui 15 poin pedoman SOP untuk write-off bank-bank BUMN.

“Masing-masing bank sedang menyusun SOP berdasarkan 15 kesepakatan (bersama) itu. jangan sampai terjadi moral hazard. Masing-masing bank BUMN ini punya kekhasan masing-masing yang perlu diakomodir. Baru (putusan itu) bisa dieksekusi. Kami berharap SOP ini disetujui oleh pemegang saham rapat umum pemegang saham (RUPS). Supaya lebih transparan, karena keempat bank ini (perusahaan) Tbk semua,” kata Gatot di Jakarta, Kamis (13/12).

Terkait moral hazard, dia mengungkapkan bahwa hal tersebut ada di, baik internal (misal dari karyawan) maupun eksternal. “Di perbankan sekarang mulai strict (ketat). Kalau pecat, ya, laksanakan. Tapi yang pertama dibebastugaskan, pendalaman, lalu pecat. Ini untuk menghindari fraud,” ujarnya.

Sementara jika dilihat dari sisi eksternal, keterbukaan atau kejelasan mengenai hapus buku (write-off) dan hapus tagih (haircut) ini kepada publik, bisa saja menimbulkan debitur nakal.

“Ya itu bisa menimbulkan debitur-debitur nakal. Contohnya, kalau Himbara setuju 100% (hapus buku dan hapus tagih), ya, debitur nanti ngotot minta. Jadi malah tidak bayar. Sebenarnya kalau ada debitur nakal, sedari awal tidak usah diberi kredit. Saat ini, salah satu bank BUMN sedang “berperang” di pengadilan dengan satu debitur besar,” ungkapnya.

Sementara jumlah total piutang bank-bank BUMN yang akan dihapusbukukan mencapai Rp69,7 triliun. Dengan rincian PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp32 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk Rp24 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp13 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp700 miliar.

Gatot juga menjelaskan, beberapa kesepakatan dari 15 poin ini antara lain kebijakan dilaksanakan dengan mengedepankan teta kelola perusahaan, berdasarkan anggaran dasar masing-masing bank, melalui persetujuan dewan komisaris, batas plafon hapus haircut ditetapkan oleh RUPS, dan jangka waktu penyelesaian sesuai karakter kredit, dan lain-lain, masing-masing bank.

Menurut dia, membuat SOP itu tidak semudah yang dibayangkan karena perlu sertifikasi internal. “Ini masih 60%-70% selesai. Yang paling susah adalah menjaga moral hazard itu agar bisa diminimalisasi, walaupun sudah ada guidelines dari Bank Indonesia (BI). Mudah-mudahan tahun depan 100% selesai,” jelasnya.

Tiga Fase

Di tempat terpisah, pengamat perbankan Ichsanudin Noorsy menegaskan bahwa praktik kongkalingkong kerapkali terjadi tidak hanya pada debitur, tetapi kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman. “Kongkalikong tidak hanya terjadi pada debitur saja, tetapi kreditur, bankir, pemerintah, bahkan sampai pengawas” jelas Noorsy kepada Neraca, Kamis.

Dia juga menyatakan, moral hazard itu banyak bentuknya seperti keserakahan, perjudian, bahkan termasuk praktik kongkalingkong itu sendiri. “Ya, kalau terjadi praktik (kongkalikong) tentu ada yang salah dari pihak yang ada di dalam perbankan, baik regulator maupun pengawas,” paparnya.

Noorsy pun mengungkapkan masalah ini adalah masalah kultur, karena hal tersebut sudah terjadi dalam dunia perbankan berulangkali. Ichsanudin pun melihat bahwa fenomena praktik kongkalingkong terjadi karena ada kesepakatan tertentu antara debitur, bankir, dan pihak lainnya.

Ada tiga fase untuk menjelaskan praktik tersebut. Pertama, fase yang dilakukan oleh bankirnya. Kedua, fase terjadinya momen tersebut yang dilakukan oleh bankir dan debitur. Ketiga, fase sesudah yang dilakukan, yaitu oleh debitur.

Ichsanudin menegaskan bahwa cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkuat pengawasan dari lembaga serta kontrol dari nasabah. “Regulator dan pengawas harus mengeluarkan laporan jika memang ada bank yang bermasalah dengan moral dan memberi sanksi yang tegas sehingga masyarakat dapat menilai dan lebih berhati-hati,” terangnya.

Kemudian, dirinya juga mendorong pentingnya risk based premium sehingga dana nasabah dapat lebih aman jika terjadi risiko dengan mengedepankan aspek makroprudensial. “Konsolidasi perbankan sangat diperlukan serta pengawasan yang nanti dilakukan OJK juga harus lebih tegas, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada bank-bank kita,” tandas dia.

Noorsy mengingatkan kalau moral hazard terjadi di debitur maka kegagalan pokoknya adalah di sistem perbankan. Apalagi kalau bankirnya gagal mengantisipasi hal itu. Bukan hanya collateral, tapi juga mitigasi risiko.

“Saya tidak cocok dengan mitigasi risiko berbasis kuantitatif, kualitatif, dan bagaimana mengatasi moral hazard debitur. Anda bisa lihat dari sisi perkreditan. Antisipasinya adalah menganalisa dari fase sebelum, saat, dan sesudahnya,” ungkapnya.

Penyelesaiannya, sambung Noorsy, bukan hanya pada bankir tapi bisa juga pada saat pelepasan aset yang melibatkan debitur dan kreditur. Cara mengatasinya adalah risk based premium. Namun kuncinya bukan hanya pada lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). dias/ria/ardi

BERITA TERKAIT

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…

Pacu Penjualan Rumah Murah - Hanson Bidik Dana Rights Issue Rp 8,78 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat modal guna menggenjot pertumbuhan bisnis penjualan rumah murah, PT Hanson International Tbk (MYRX) bakal menggalang pendanaan…

UNTR Bagikan Dividen Rp 4,45 Triliun

NERACA Jakarta – Meskipun harga komoditas belum punih semuanya, emiten alat berat, PT United Tractors Tbk (UNTR) masih berkomitem untuk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…