Oleh: Cundoko Aprilianto

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Dulu, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan impian banyak orang karena ada jaminan hari tua dengan pensiun yang didapatkan. Orang tua berlomba-lomba agar anak mereka menjadi PNS. Bukan saja karena soal pensiun itu, tapi juga karena dianggap bisa mengangkat derajat keluarga.

Yang menjadi masalah, dari dulu sampai sekarang, namanya citra PNS itu tidak berubah. Karena merasa hidup sudah ditanggung negara, mereka akhirnya bekerja asal bekerja. Karena merasa tidak dibebani target seperti halnya pegawai swasta, pekerjaan mereka juga yang penting beres. Karena tidak memiliki kompetitor seperti halnya menjadi pegawai perusahaan swasta, mereka bekerja tanpa mempedulikan kualitas. Karena merasa sudah berada zona kenyamanan, mereka tidak memiliki fighting spirit yang tangguh.

Untuk masuk menjadi PNS pun, sang calon harus menyiapkan duit jutaan rupiah untuk memuluskan jalannya. Meski ini sudah menjadi rahasia umum, hal ini diakui sendiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Abubakar. Belum lagi adanya sejumlah PNS muda yang memiliki kekayaan hingga miliaran rupiah. Ada korelasi antara sistem rekrutmen PNS yang buruk dengan integritas mereka.

Kondisi ini setali tiga uang dengan para pejabat yang gemar main sogok untuk mencapai jabatan tertentu. Setelah mereka meraih jabatan itu, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan duit yang sudah mereka keluarkan sebagai modal untuk menyogok.

Belum lagi jika ini menyangkut masalah pelayanan kepada masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pelayanan kelurahan dan kecamatan di wilayah itu harus diubah, dimulai dari sumber daya manusianya. Dalam sidaknya ke beberapa kelurahan dan kecamatan, Jokowi mengaku kecewa dengan berantakannya pelayanan kepada masyarakat. Di Jakarta yang menjadi pusat pemerintahannya saja seperti itu, bagaimana dengan di daerah yang jauh dari ibukota?

Dan, atas nama efisiensi, Azwar menegaskan bahwa pihaknya akan mengurangi jumlah PNS dan mengetatkan belanja perjalanan dinas anggaran. Menekan jumlah PNS dilakukan dengan membatasi penerimaan PNS baru. Tahun depan, negara diperkirakan masih menerapkan pertumbuhan nol persen untuk pengangkatan PNS baru. Untuk menghemat anggaran, negara akan memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tahun ini, belanja perjalanan dinas bisa dihemat Rp 5 triliun dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN Rp 24 triliun. Efisiensi juga bisa dikurangi melalui pengurangan tunjangan kesehatan dan pendidikan khusus PNS.

Jadi, kalau memang selama ini kinerja PNS efektif dan efisien, tidak mungkin program efisiensi seperti ini diterapkan. Sudah waktunya sistem kerja di birokrasi menerapkan apa yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta. Sistem reward and punishment, stick and carrot, harus betul-betul diterapkan. Kita juga percaya, masih banyak sekali PNS yang bermental bagus.

Negara memang harus terus berhemat, apalagi di tengah kondisi global yang masih belum menentu ini. Semua itu harus dimulai dari aparat pemerintahan sehingga bisa dicontoh oleh rakyat.