BI: Restrukturisasi Kredit Macet, Dana Segar Mengucur

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai isu kredit macet pada bank-bank BUMN dapat dikaitkan dengan kontribusinya pada APBN melalui jalur dividen. Bahkan, bila kredit macet dimaksud dapat dikembalikan melalui restrukturisasi, maka dapat mendatangkan likuiditas baru sebanyak Rp4,5 triliun, yang bisa digunakan untuk penyaluran kredit-kredit lainnya.

Likuiditas sebanyak Rp4,5 triliun dapat terealisasi bila dilihat berdasarkan data per Oktober 2012, jumlah kredit macet perbankan BUMN mencapai Rp14,69 triliun dan bagi BPD (Bank Pembangunan Daerah) mencapai Rp3,39 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp18 triliun.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ronald Waas, mengungkapkan seandainya suku bunga dasar kredit (SBDK) saat ini sekitar 11%, maka keuntungan tambahan yang berpotensi diperoleh bank-bank BUMN dapat mencapai hampir Rp500 miliar. Pada akhirnya, isu ketidakpastian hukum ini sebenarnya adalah opportunity cost bagi bank-bank BUMN maupun bagi bank-bank BPD.

“Nilai yang sangat berarti bagi perekonomian bagsa yang akan lebih besar lagi apabila dasar hukumnya memiliki kepastian,” jelas Ronald di Jakarta, Kamis (13/12). Dengan demikian, isu ketidakpastian hukum yang sebenarnya adalah opportunity cost bagi bank-bank BUMN maupun bagi bank-bank BPD berada di angka Rp500 miliar.

Nilai ini sangat berarti bagi perekonomian bangsa akan lebih besar apabila dasar hukumnya memiliki kepastian. Adapun penyaluran kredit bank-bank BUMN dan BPD sampai Oktober 2012 mencapai Rp1.110 triliun dari total kredit perbankan nasional sebesar Rp2.585 triliun.

Seperti diketahui, isu ketidakpastian hukum muncul akibat belum sejalannya definisi dari kekayaan negara pada beberapa dasar hukum yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah bank-bank BUMN menjadi bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No.49/1960 tentang PUPN.

“Akibat dari beberapa aturan ini bank-bank BUMN mengalami kesulitan dalam melakukan penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi piutang yang sebenarnya merupakan proses bisnis yang alami dan normal dalam industri perbankan”, pungkas Ronald. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pasca Dana Desa dan Kelurahan, Kini Muncul Dana Kecamatan

  NERACA   Jakarta – Dana desa dan dana kelurahan sudah digelontorkan oleh pemerintah, kini dana kecamatan ikut dikaji oleh…

Akuisisi 56,77% Saham Phapros - Kimia Farma Anggarkan Dana Rp 1-1,5 Triliun

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) mengakuisisi 56,77% saham Phapros yang dimiliki PT Rajawali Nusantara…

Wagub Sumsel Pertanyakan Ketepatan Sasaran Dana Desa

Wagub Sumsel Pertanyakan Ketepatan Sasaran Dana Desa NERACA Palembang - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wagub Sumsel) Mawardi Yahya mempertanyakan ketepatan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…