BI: Restrukturisasi Kredit Macet, Dana Segar Mengucur

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai isu kredit macet pada bank-bank BUMN dapat dikaitkan dengan kontribusinya pada APBN melalui jalur dividen. Bahkan, bila kredit macet dimaksud dapat dikembalikan melalui restrukturisasi, maka dapat mendatangkan likuiditas baru sebanyak Rp4,5 triliun, yang bisa digunakan untuk penyaluran kredit-kredit lainnya.

Likuiditas sebanyak Rp4,5 triliun dapat terealisasi bila dilihat berdasarkan data per Oktober 2012, jumlah kredit macet perbankan BUMN mencapai Rp14,69 triliun dan bagi BPD (Bank Pembangunan Daerah) mencapai Rp3,39 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp18 triliun.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ronald Waas, mengungkapkan seandainya suku bunga dasar kredit (SBDK) saat ini sekitar 11%, maka keuntungan tambahan yang berpotensi diperoleh bank-bank BUMN dapat mencapai hampir Rp500 miliar. Pada akhirnya, isu ketidakpastian hukum ini sebenarnya adalah opportunity cost bagi bank-bank BUMN maupun bagi bank-bank BPD.

“Nilai yang sangat berarti bagi perekonomian bagsa yang akan lebih besar lagi apabila dasar hukumnya memiliki kepastian,” jelas Ronald di Jakarta, Kamis (13/12). Dengan demikian, isu ketidakpastian hukum yang sebenarnya adalah opportunity cost bagi bank-bank BUMN maupun bagi bank-bank BPD berada di angka Rp500 miliar.

Nilai ini sangat berarti bagi perekonomian bangsa akan lebih besar apabila dasar hukumnya memiliki kepastian. Adapun penyaluran kredit bank-bank BUMN dan BPD sampai Oktober 2012 mencapai Rp1.110 triliun dari total kredit perbankan nasional sebesar Rp2.585 triliun.

Seperti diketahui, isu ketidakpastian hukum muncul akibat belum sejalannya definisi dari kekayaan negara pada beberapa dasar hukum yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah bank-bank BUMN menjadi bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No.49/1960 tentang PUPN.

“Akibat dari beberapa aturan ini bank-bank BUMN mengalami kesulitan dalam melakukan penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi piutang yang sebenarnya merupakan proses bisnis yang alami dan normal dalam industri perbankan”, pungkas Ronald. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kena Dampak Covid 19, AAJI Minta Diizinkan Jual PAYDI Secara Online

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan Produk Asuransi…

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…