NERACA

Jakarta – Tahun 2013, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan 100 ribu hektare hutan produksi yang mengaplikasikan sistim silvikultur intensif (silin). Sementara pada 2012 ini, sistem silin baru dapat diaplikasikan di 84.954 hektare hutan produksi, atau 64% dari rencana 132.331 hektare.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut, Bambang Hendroyono dalam workshopbertemakan Silin dalam Pengelolaan Hutan Alam Guna Pencapaian Target Rio+20, di Jakarta, Kamis (13/12).

Kemenhut menargetkan perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) agar bisa mengadopsi sistem silin. Implementasi silin di lapangan adalah untuk menyelamatkan hutan alam yang arealnya semakin sedikit, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kayu dan non-kayu, dalam rangka pembangunan daerah dan pencapaian target Rio+20 (United Nation Conference on Sustainable Development - the Future We Want).

“Untuk mengaplikasikan sistem silin dibutuhkan dana yang besar, yaitu Rp 8 juta/hektare,” kata Bambang. Sementara jika tidak menggunakan sistem ini, biayanya hanya 30%-nya.

Namun, kata Bambang, produktivitas hutannya dengan atau tanpa system ini jauh berbeda. Jika dengan sistem silin, satu hektare bisa menghasilkan 200 kubik kayu, sementara jika tidak menerapkan silin hanya 40-50 kubik kayu.

“Kita sudah lakukan silin sejak 2005, dan ternyata hasilnya baik sekali. Ada beberapa perusahaan asing yang sudah melakukan, misalnya PT Saribumi Kusuma, PT Sarmiento Parakanca, dan PT Erna Djuliawati. Ada 6 perusahaan dengan luas total 84.954 hektare untuk 25 unit HPH,” jelas Bambang.

Meskipun secara konsep silin dapat meningkatkan produktivitas sampai delapan kali dari sistim yang ada selama ini, tetapi ternyata masih banyak kendala bersifat non-teknis, seperti ketiadaan SDM yang mumpuni, ketidaksiapan perusahaan dalam pengadaan bibit, persiapan lahan, dan pemeliharaan.

“Hambatan yang paling besar adalah pendanaan,” kata Bambang. Perusahaan pemegang HPH kesulitan mendapatkan dana untuk reboisasi sebagai tindakan awal untuk melaksanakan konsep silin. Pengusaha tidak tertarik karena biayanya besar dan baru terasa hasilnya ketika panen, yaitu 25 tahun kemudian.

“Kita berharap bisa mendukung atau memfasilitasi para pemegang izin usaha ini melalui investasi pemerintah. Kalau mau melakukan ini, perlu ada kajian PP (Peraturan Pemerintah) yang bisa memayungi investasi pemerintah dalam mendukung para pemegang izin usaha ini. Karena memang biaya silin sangat besar, tapi jelas produktivitasnya akan naik,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, kalau PP ini sudah ada, perbankan tentu akan mendukung. “Targetnya, PP tersebut selesai awal 2013,” kata dia.