Penerimaan Pajak Tak Capai Target - Akibat Krisis Global

NERACA

Jakarta - Penerimaan pajak pada akhir tahun akan mengalami penurunan karena krisis global telah mempengaruhi produksi serta permintaan sektor pertambangan dan manufaktur. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan, banyak perusahaan mengaku mengalami penurunan pendapatan di pengujung tahun ini. Kondisi itu membuat penerimaan negara tidak bisa maksimal tahun ini.

Dia mengatakan, penurunan itu terjadi di semua sektor. Tak hanya pertambangan, namun juga manufaktur dan elektronik, akibat krisis global yang terjadi. "Ini yang membuat repot. Semestinya pada Desember ini mereka membayar pajak, tapi ini malah turun," ujarnya, Kamis (13/12). Menurut Fuad, kondisi tersebut sangat memukul sektor industri nasional. Namun Direktorat Jenderal Pajak akan berupaya untuk mengejar target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih rendah.

"Ada berbagai gebrakan yang kita lakukan, PPN kita lumayan tumbuhnya, tapi tidak bisa menutupi turunnya sektor pertambangan, karena PPN di sektor ini juga tidak besar. Kita banyak hilang itu justru di industri pengolahan," ujarnya.

Hingga 30 November 2012, penerimaan PPh baru mencapai Rp413,5 triliun atau 80,5% dari target APBN-Perubahan sebesar Rp513,7 triliun dan PPN mencapai Rp290,6 triliun atau 86,5% dari target Rp336,1 triliun.

Sehingga, penerimaan pajak secara total mencapai Rp725 triliun. Artinya, kekurangan setoran pajak sebesar Rp160 triliun untuk memenuhi target pajak pada APBN 2012 sebesar Rp885 triliun. Walaupun demikian, kondisi fiskal Indonesia tetap stabil, ditandai defisit anggaran 2,3% dan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp105,7 triliun.

Untuk tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih akan mendorong penerimaan mulai awal tahun melalui program ekstensifikasi yang dirasakan masih kurang maksimal dalam implementasi dan memiliki banyak kelemahan. "Saya akan dorong ke sana. Ekstensifikasi supaya bisa dorong penerimaan pajak secara signifikan. Karena kapasitas pajak untuk melakukan skema ini masih kurang. Ini program kita ke depan," ujar Fuad.

Wajib Pajak Baru

Dia mengungkapkan, program ekstensifikasi yang telah berjalan seperti sensus pajak nasional akan terus dilakukan untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan upaya untuk memperluas basis pajak konvensional. "Selama ini basis pajak kita sangat sempit. Ini yang harus kita perluas, tapi itu tidak gampang karena menyangkut penambahan pegawai," ujarnya.

Menurut dia, melalui program sensus pajak nasional yang dilakukan selama 2012, ada penambahan sekitar dua juta WP baru yang diharapkan mulai menyumbang penerimaan pajak pada 2013. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, untuk memenuhi target pajak 2013 tidak mudah.

Dia menjelaskan, salah satu faktor yang menurunkan penerimaan pajak selain kelesuan ekonomi adalah kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang cukup signifikan. Mulai 1 Januari 2013, PTKP wajib pajak (WP) sebesar Rp24,3 juta dan ada tambahan Rp2,025 juta setiap tanggungan wajib pajak. PTKP sebelumnya adalah Rp15,8 juta per tahun.

Untuk mencapai target pajak 2013 yang meningkat menjadi Rp1.031 triliun tahun depan, DJP akan gencar melakukan ekstensifikasi. Langkah ini juga bertujuan untuk menutup pengurangan pajak akibat kenaikan PTKP. Pemerintah akan meningkatkan tax ratio dengan memastikan bahwa mereka yang belum terjaring bisa menjadi WP sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah juga akan menarik kekurangan pajak yang selama ini dibayar lebih rendah dari ketentuan.

BERITA TERKAIT

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target - BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device NERACA Sukabumi - Realisasi pajak…

LIPI: Tiga Daerah Tinggi Tingkat Penerimaan Hoaks

LIPI: Tiga Daerah Tinggi Tingkat Penerimaan Hoaks NERACA Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakir mengatakan berdasarkan…

Menanti Skema Bijak bagi Pajak E-Commerce

Oleh: Pril Huseno Pemerintah berencana akan menerapkan pengenaan pajak 0,5 persen bagi bisnis e-commerce efektif 01 April 2019 mendatang. Potensi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…