BPK : E-Audit Cegah Indikasi Kerugian Negara

BPK : E-Audit Cegah Indikasi Kerugian Negara

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan e-audit atau Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) sebagai pendeteksi dini secara sistemik seluruh transaksi keuangan melalui monitoring, analisis, dan evaluasi. Ketua BPK Pemprov DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk mengungkapkan, sistem e-audit itu diharapkan dapat mencegah serta menekan adanya indikasi kerugian negara.

“Dengan menggunakan e-audit dan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, sudah mulai menunjukkan adanya penuruan indikasi kerugian negara. Tahun 2011 tercatat perbedaan antara APBD yang diaudit dengan hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp85,18 miliar, sementara hingga semester I/2012 menurun menjadi Rp35,29 miliar,” ujarnya pada acara Implementasi E-Audit untuk Mencegah Korupsi di Gedung BPK Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (13/12)

SNSI merupakan sebuah sistem sinergi antara informasi internal BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan melalui komunikasi data secara online, membentuk pusat data dan pengelolaan secara online, yang menjadi tanggung jawab keuangan negara.

Sehingga, ketidakwajaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjadi dapat diketahui secara dini, dan menyeluruh. “Pusat data BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPK maupun oleh masing-masing entitas. Dengan demikian, ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melakukan monitoring dan mengendalikan satuan kerja yang ada, serta untuk mencapai kinerja yang lebih baik,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo. Dia berharap akan dapat mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

APDB Meningkat

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik langkah BPK yang akan mengaudit keuangan Pemprov Jakarta melalui e-audit. Dengan adanya sistem online tersebut, Jokowi memprediksi semua pendapatan pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, semua online terkoneksi, jadi sebuah sistem yang terintegrasi, APBD DKI di tahun mendatang akan meningkat. "Bayangan saya APBD DKI akan meloncat tinggi sekali," kata Jokowi.

Dia berharap, bisa mendeteksi penyelewengan keuangan negara secara dini dan bisa mencegah terjadinya korupsi. “Yang jelas, nanti setiap hari saya tahu tambahan pendapatan. Setiap menit punya duit berapa, minggu depan tambah pendapatan berapa. Semuanya bisa dilihat,” katanya.

Selain dapat melihat tambahan pendapatan, sistem e-audit itu juga dapat melihat sisi penggunaan anggaran. Misalnya saja, kata dia, uang seribu, uang semiliar, dan uang setriliun dapat dilihat secara jelas dan penggunaannya untuk apa. Untuk itu, Pemprov DKI bekerja sama dengan BPK untuk mengintegrasikan sistem dinas-dinas yang parsial di Pemprov DKI mengoneksikan sebuah sistem terpadu.

BERITA TERKAIT

Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Program Minapadi Indonesia Sudah Dipelajari 13 Negara

NERACA Jakarta – Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, program minapadi yaitu penggabungan budi daya…

Jokowi Pimpin Negara dengan Bobot Governance yang Sangat Kuat dan Bagus - Menteri LHK

Jokowi Pimpin Negara dengan Bobot Governance yang Sangat Kuat dan Bagus Menteri LHK NERACA Bogor - Ribuan massa menghadiri acara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pasca Dana Desa dan Kelurahan, Kini Muncul Dana Kecamatan

  NERACA   Jakarta – Dana desa dan dana kelurahan sudah digelontorkan oleh pemerintah, kini dana kecamatan ikut dikaji oleh…

Angkutan Barang Pakai Kereta Bikin Penghematan Rp3,5 Triliun

  NERACA   Jakarta - Penghematan peralihan angkutan barang dari moda jalan raya ke jalur kereta api bisa mencapai Rp3,5…

Pameran Industri TPT Siap Dongkrak Investasi di Indonesia

  NERACA   Jakarta - Peraga Expo kembali menggelar pameran industri TPT (Tekstil dan ProdukTekstil) terintegrasi bertaraf internasional terlengkap yakni…