BPK : E-Audit Cegah Indikasi Kerugian Negara

BPK : E-Audit Cegah Indikasi Kerugian Negara

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan e-audit atau Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) sebagai pendeteksi dini secara sistemik seluruh transaksi keuangan melalui monitoring, analisis, dan evaluasi. Ketua BPK Pemprov DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk mengungkapkan, sistem e-audit itu diharapkan dapat mencegah serta menekan adanya indikasi kerugian negara.

“Dengan menggunakan e-audit dan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, sudah mulai menunjukkan adanya penuruan indikasi kerugian negara. Tahun 2011 tercatat perbedaan antara APBD yang diaudit dengan hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp85,18 miliar, sementara hingga semester I/2012 menurun menjadi Rp35,29 miliar,” ujarnya pada acara Implementasi E-Audit untuk Mencegah Korupsi di Gedung BPK Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (13/12)

SNSI merupakan sebuah sistem sinergi antara informasi internal BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan melalui komunikasi data secara online, membentuk pusat data dan pengelolaan secara online, yang menjadi tanggung jawab keuangan negara.

Sehingga, ketidakwajaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjadi dapat diketahui secara dini, dan menyeluruh. “Pusat data BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPK maupun oleh masing-masing entitas. Dengan demikian, ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melakukan monitoring dan mengendalikan satuan kerja yang ada, serta untuk mencapai kinerja yang lebih baik,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo. Dia berharap akan dapat mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

APDB Meningkat

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik langkah BPK yang akan mengaudit keuangan Pemprov Jakarta melalui e-audit. Dengan adanya sistem online tersebut, Jokowi memprediksi semua pendapatan pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, semua online terkoneksi, jadi sebuah sistem yang terintegrasi, APBD DKI di tahun mendatang akan meningkat. "Bayangan saya APBD DKI akan meloncat tinggi sekali," kata Jokowi.

Dia berharap, bisa mendeteksi penyelewengan keuangan negara secara dini dan bisa mencegah terjadinya korupsi. “Yang jelas, nanti setiap hari saya tahu tambahan pendapatan. Setiap menit punya duit berapa, minggu depan tambah pendapatan berapa. Semuanya bisa dilihat,” katanya.

Selain dapat melihat tambahan pendapatan, sistem e-audit itu juga dapat melihat sisi penggunaan anggaran. Misalnya saja, kata dia, uang seribu, uang semiliar, dan uang setriliun dapat dilihat secara jelas dan penggunaannya untuk apa. Untuk itu, Pemprov DKI bekerja sama dengan BPK untuk mengintegrasikan sistem dinas-dinas yang parsial di Pemprov DKI mengoneksikan sebuah sistem terpadu.

BERITA TERKAIT

Ketua KPK : Cegah Korupsi, Tata Kelola Sekolah Harus Dibenahi

Ketua KPK : Cegah Korupsi, Tata Kelola Sekolah Harus Dibenahi NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo…

Negara Berkembang dan Perekonomian Terbuka

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Judul ini menarik untuk dibahas, tapi kita harus bersikap realistis bahwa negara-negara…

Kesbangpol Depok Ajak Masyarakat Cegah Hoaks

Kesbangpol Depok Ajak Masyarakat Cegah Hoaks NERACA Depok - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, mengajak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Apkasi Dukung Program P3K 2019

NERACA Jakarta - Jika tidak ada aral melintang, penerimaan tenaga honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau…