BPK : E-Audit Cegah Indikasi Kerugian Negara

BPK : E-Audit Cegah Indikasi Kerugian Negara

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan e-audit atau Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) sebagai pendeteksi dini secara sistemik seluruh transaksi keuangan melalui monitoring, analisis, dan evaluasi. Ketua BPK Pemprov DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk mengungkapkan, sistem e-audit itu diharapkan dapat mencegah serta menekan adanya indikasi kerugian negara.

“Dengan menggunakan e-audit dan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, sudah mulai menunjukkan adanya penuruan indikasi kerugian negara. Tahun 2011 tercatat perbedaan antara APBD yang diaudit dengan hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp85,18 miliar, sementara hingga semester I/2012 menurun menjadi Rp35,29 miliar,” ujarnya pada acara Implementasi E-Audit untuk Mencegah Korupsi di Gedung BPK Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (13/12)

SNSI merupakan sebuah sistem sinergi antara informasi internal BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan melalui komunikasi data secara online, membentuk pusat data dan pengelolaan secara online, yang menjadi tanggung jawab keuangan negara.

Sehingga, ketidakwajaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjadi dapat diketahui secara dini, dan menyeluruh. “Pusat data BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPK maupun oleh masing-masing entitas. Dengan demikian, ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melakukan monitoring dan mengendalikan satuan kerja yang ada, serta untuk mencapai kinerja yang lebih baik,” ujar Ketua BPK Hadi Poernomo. Dia berharap akan dapat mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

APDB Meningkat

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik langkah BPK yang akan mengaudit keuangan Pemprov Jakarta melalui e-audit. Dengan adanya sistem online tersebut, Jokowi memprediksi semua pendapatan pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, semua online terkoneksi, jadi sebuah sistem yang terintegrasi, APBD DKI di tahun mendatang akan meningkat. "Bayangan saya APBD DKI akan meloncat tinggi sekali," kata Jokowi.

Dia berharap, bisa mendeteksi penyelewengan keuangan negara secara dini dan bisa mencegah terjadinya korupsi. “Yang jelas, nanti setiap hari saya tahu tambahan pendapatan. Setiap menit punya duit berapa, minggu depan tambah pendapatan berapa. Semuanya bisa dilihat,” katanya.

Selain dapat melihat tambahan pendapatan, sistem e-audit itu juga dapat melihat sisi penggunaan anggaran. Misalnya saja, kata dia, uang seribu, uang semiliar, dan uang setriliun dapat dilihat secara jelas dan penggunaannya untuk apa. Untuk itu, Pemprov DKI bekerja sama dengan BPK untuk mengintegrasikan sistem dinas-dinas yang parsial di Pemprov DKI mengoneksikan sebuah sistem terpadu.

BERITA TERKAIT

Pelaksanaan Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Abaikan Prinsip Independen

Pelaksanaan Audit Investigasi BPK 2017 Soal BLBI Abaikan Prinsip Independen NERACA Jakarta - Pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 atas dugaan…

Audit Tak Standar, Laporan Keuangan Garuda Berpotensi Kena Sanksi

Oleh: Djony Edward Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tidak sesuai standar akuntansi yang…

Cegah Dana Asing Keluar, BI Tahan Suku Bunga

NERACA Jakarta – Mensiasati tekanan ekonomi global dan nilai tukar rupiah yang terus anjlok, menjadi landasan bagi Bank Indonesia (BI)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Silpa APBD Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

      NERACA   Jakarta - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah,…

Transaksi GPI Ditargetkan Meningkat Hingga 20%

    NERACA   Jakarta - Industri Pernikahan merupakan salah satu industri kreatif yang berkembang sangat pesat di tanah air.…

Kemenkeu Pastikan Kas Negara Aman

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono memastikan kas negara dalam keadaan aman dan…