free hit counter

Gapki Tolak Aturan Penyediaan Lahan Pangan

Jumat, 14/12/2012

NERACA

Jakarta – Karena dinilai tidak ada kejelasan dalam aturan yang mengaharuskan perusahaan wajib menyediakan lahan untuk tanaman pangan dan sulitnya mencari lahan baru, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menolak rencana pemerintah yang mewajibkan perusahaan menyediakan lahan untuk tanaman pangan.

“Kami selaku pengusaha kelapa sawit dengan tegas menolak aturan pemerintah yang mengharuskan perusahaan menyediakan lahan tanaman pangan selama tidak ada kejelasan mengenai peraturan pembatasan kepemilikan lahan. Saat ini, mencari lahan baru cukup sulit,” kata Direktur Eksekutif Gapki, Fadhil Hasan di Jakarta, Kamis (13/12).

Para pelaku usaha, lanjut Fadhil, meminta kejelasan dari pemerintah mengenai peraturan teknis yang mengatur jika ada yang memiliki lahan lebih besar dari peraturan baru tersebut. “Jika ada perusahaan yang memiliki lahan besar harus diberikan kepada masyarakat atau harus di jual. Nantinya peraturan tersebut membuat perusahaan yang sudah go public menjadi bermasalah,” paparnya.

Fadhil beralasan pembatasan kepemilikan lahan seharusnya bisa mencakup industri lainnya. “Kalau alasannya mengenai pemerataan, maka seharusnya mencakup sektor industri lainnya,” ucapnya. Tak hanya itu, Gapki juga meminta kepada pemerintah kalau aturan mengenai pembatasan lahan sebaiknya menggunakan aturan yang lebih tinggi dari peraturan kementerian.Next