Oleh: Cundoko Aprilianto

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam seminar ekonomi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bali, Rabu (12/12), mengatakan bahwa tiap tahun puluhan triliun rupiah dikeluarkan pemerintah untuk membantu orang miskin. Bantuan itu dalam bentuk antara lain biaya kesehatan dan pendidikan.  Dengan demikian, mereka yang pendapatannya pas-pasan dapat menggunakannya konsumsi kebutuhan yang lain.

Memang, setiap tahun, anggaran untuk pengentasan kemiskinan terus naik. Sejak 2001 sampai sekarang, hanya pada 2002 saja anggaran diturunkan. Dalam lima tahun terakhir, anggaran meningkat signifikan. Kalau pada 2007, anggaran mencapai Rp53,10 triliun, angka ini meningkat menjadi Rp60,60 triliun pada 2008, naik jadi Rp80,10 triliun pada 2009, naik lagi menjadi Rp.81,40 triliun pada 2010, melonjak signifikan menjadi Rp 93,80 triliun pada 2011 dan Rp99,20 triliun pada 2012.

Namun nyatanya, angka kemiskinan turun tidak terlalu signifikan. Kalau pada 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 38,9 juta jiwa, maka pada 2008 menjadi 36,6 juta jiwa. Angka ini terus turun menjadi 34,1 juta jiwa pada 2009, turun lagi menjadi 32,3 juta jiwa pada 2010, dan 30,7 juta jiwa pada 2011, serta 28,6 juta jiwa pada 2012.

Pemerintah sendiri mengakui bahwa penurunan angka kemiskinan itu juga tidak signifikan. Namun pemerintah beralasan, seperti dikatakan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana bahwa tingginya inflasi menjadi penyebabnya.

Pemerintah berharap angka kemiskinan terus turun. Pada 2013, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 9,5-10%. Begitu pula disparitas tingkat kemiskinan per wilayah juga diharapkan berkurang.

Menurut kajian BEM PE FEUI, kawasan Indonesia Timur adalah kawasan dengan tingkat kemiskinan paling parah, dengan Papua, Papua Barat, dan Maluku yang masing-masing memiliki persentase penduduk miskin sebesar 31,98%, 31,92%, dan 23% berdasarkan Susenas 2011. Ketiga provinsi tersebut menempati urutan teratas dalam persentase tingkat kemiskinan sementara tingkat kemiskinan Indonesia secara keseluruhan di periode yang sama sebesar 12,49%.

Jadi, kalau faktor terbesarnya adalah lonjakan inflasi, maka inflasi itulah yang harus dijinakkan. Pemerintah memang sukses mengendalikan inflasi, dengan inflasi tahunan sekarang masih 4% atau di bawah ekspektasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5%.

Namun, tugas berat tetap menanti pemerintah untuk mengendalikan harga-harga yang menjadi penyumbang terbesar kenaikan inflasi. Kartel-kartel yang menguasai komoditas penting, yang sering memicu kenaikan harga harus diberantas.

Kita tahu bahwa BBM dan beras bisa dikatakan sebagai komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat sehingga keduanya harus dikendalikan. Kalau keduanya bisa terus dikendalikan, harga-harga barang lainnya menjadi lebih stabil.

Kita tentu tidak ingin jika terkendalinya inflasi hanya pada saat-saat menjelang Pemilu karena pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya karena itu tidak populis. Dan, pada saat yang sama, banyak duit digelontorkan untuk rakyat sehingga mereka untuk sementara mereka "menjadi tidak miskin".