Minim IPO BUMN Akibat Pemerintah Tidak Kompak

NERACA

Jakarta – Tidak kompaknya hingga koordinasi yang lemah antarkementerian negara di negeri ini sudah bukan rahasia umum lagi. Alhasil, kondisi ini memperburuk kinerja pemerintah yang selalu tertinggal dan tidak memenuhi target. Setidaknya perilaku inilah yang terlihat saat Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan berbeda pendapat soal penawaran saham perdana (initial public offering-IPO) Semen Baturaja.

Jika Dahlan Iskan memastikan IPO Semen Baturaja hanya akan melepas saham ke publik sebesar 20%, namun Agus Marto menyatakan pendapat bahwa IPO Semen Baturaja bakal dilepas jika sebanyak 35% saham ditawarkan ke publik. Melihat pernyataan yang berbeda kedua petinggi pemerintah itu tentu menimbulkan pertanyaan besar, dan pemerintah terkesan setengah hati dalam melepas IPO Semen Baturaja via pasar modal.

Maka tidak heran, jika anggota dewan perwakilan rakyat DPR di Komisi XI masih belum memberikan lampu hijau untuk memberikan IPO Semen Baturaja. Anggota Komisi XI Dolfie mempertanyakan, pihak yang akan tanggungg jawab jika keputusan ini dilakukan secara parsial. "Ini bahaya lho sampai dilepas 35% saham, bisa-bisa sampai 2014 atau 2020 jadi 50% saham pemerintah digerus,"katanya di Jakarta, Rabu (12/12).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta, kelayakan IPO Semen Baturaja masih dipertanyakan. Alasannya, belum ada pihak pemerintah untuk bertanggung jawab jika nanti IPO ini gagal. Terlebih, pemerintah mempunyai catatan buruk soal gagalnya IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS) yang dijual murah dan IPO PT Garuda Indonesia Tbk yang sahamnya tidak laku dipasar, “Siapakah yang bertanggung jawab apabila IPO Semen Baturaja itu bermasalah,”tegasnya.

Menurut dia, aksi korporasi Semen Baturaja tidak ubahnya dengan menjual perusahaan kepada investor asing melalui IPO. "Seharusnya pemerintah mengarahkan agar Semen Gresik membeli Semen Baturaja, mengingat saat ini ekspansi Semen Gresik sangat bagus dengan membeli semen asing,"paparnya.

Lebih lanjut dia menilai, rencana IPO juga tidak sejalan dengan ambisi Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan yang menginginkan perusahaan BUMN mampu untuk membeli kepemilikan saham dari sejumlah perusahaan. "Rencana ini menjadi tidak sejalan dengan ambisi Dahlan Iskan yang berkoar-koar ingin banyak membeli," ungkapnya.

Pertanyaan yang sama juga disampaikan, Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis, siapa yang akan disalahkan apabila IPO gagal seperti IPO sebelumnya. "Coba tanya ke Menkeu, siapa yang bertanggung jawab?" tuturnya.

Ironisnya, ketika ditanya hal tersebut, Menkeu pun melemparkan kembali ke Kementerian BUMN. "Tanya Menteri BUMN," sambil menoleh ke Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Sebaliknya, Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin yang menjadi tumpuan terakhir pun hanya bisa pasrah karena Dahlan Iskan tidak dapat hadir. "Menteri BUMN-nya tidak hadir," ujarnya.

Menurut pengamat pasar modal dari FE Universitas Pancasila, Agus S. Irfani, IPO Semen Baturaja pada dasarnya bisa tercapai pada 2011 namun "dimentahkan" kembali pada akhir 2012.

Hal ini disebabkan adanya faktor birokrasi dimana pemerintah tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk menjamin kelancaran IPO BUMN.”Kementerian BUMN telah mencambuk kepada perusahaan BUMN untuk IPO namun Kementerian Keuangan yang terlihat tidak menyetujui adanya IPO BUMN. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah yang akan berkurang apabila BUMN dimiliki oleh publik,”jelasnya.

Permainan Birokrasi

Agus menuding, adanya dugaan permainan politik will dari DPR dimana IPO BUMN ini sulit sekali mendapatkan persetujuan dan memakan waktu yang lama. Terdapat permainan birokrasi antara pemerintah dan DPR sehingga target IPO BUMN sulit tercapai.”Padahal pada waktu yang lalu, IPO Garuda cepat sekali mendapatkan persetujuan dan prosesnya cepat, namun IPO Semen Baturaja sulit tercapai,” ungkapnya.

Dia menuturkan apabila ingin IPO BUMN terlaksana dengan baik maka penjamin emisi (underwriter) juga harus di seleksi dengan baik pula. Pasalnya, berkaca pada IPO Garuda Indonesia (GIAA) Februari 2011 lalu, ketiga underwriter BUMN, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Securities, dan PT Bahana Sekuritas, harus menanggung beban besar dengan membeli kembali saham perusahaan penerbangan plat merah itu.“Sampai sekarang, Garuda masih merugi. IPO mereka gagal jadi tiga underwriter harus menanggung beban. Padahal sudah jelas. Satu tahun sebelum IPO, Garuda masih merugi,” ujarnya.

Dia menuturkan, yang harus diperhatikan pula bahwa perusahaan BUMN yang ingin IPO harus sehat dan memiliki kapitalisasi pasar besar. Tujuannya untuk menggaet investor asing lebih besar lagi. “Jangan sampai seperti kasus Krakatau Steel dan Garuda yang underwriter-nya berasal dari plat merah juga. Yang ada nanti malah hancur lagi karena sama-sama menutupi keborokan,” tambahnya.

Sementara Ketua Dewan Pakar Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (Missi) Johanes Soetikno pernah mengatakan, seharusnya tidak ada hambatan bagi BUMN untuk mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Bahkan, dengan dicatatkannya saham BUMN di samping mendukung kinerja BUMN, hal tersebut juga mendukung transparansi.

Hal tersebut secara tidak langsung juga menghindari tindak penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Dengan adanya transparansi, terjadinya penurunan persen sekecil apa pun dapat diketahui publik. Jadi tidak mungkin bisa merekayasa.” ujarnya.

Sejauh ini dia menilai kemungkinan adanya trauma terhadap perusahaan penerbangan dan krakatau steel yang lebih dahulu mencatatkan sahamnya di bursa saham bisa saja terjadi. Selain itu ditambah prosedur yang harus dilalui BUMN sebelum IPO sehingga prosesnya cukup memakan waktu. Maka tak ayal, jika target IPO tahun ini baru terealisasi satu dari yang ditetapkan sebanyak lima perusahaan BUMN. lia/mohar/bani

BERITA TERKAIT

Terlalu Vulgar, Film "After" Tidak Sesuai Budaya Indonesia

Jakarta-Baru dirilis 16 April 2019 di berbagai bioskop di Indonesia, film ‘After’ sudah mengundang kontroversi. Berbagai sorotan, terutama karena adanya…

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…

Mantan Ketua MK - Milenial Rugi Kalau Tidak Memilih

Mahfud MD Mantan Ketua MK Milenial Rugi Kalau Tidak Memilih  Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…