Jakarta – Penyaluran kredit perbankan per September 2012 boleh mengalami peningkatan 25,87% (year on year/yoy) hingga mencapai Rp2.573 triliun. Namun, sayangnya, peningkatan penyaluran kredit tersebut diikuti pula dengan lonjakan pinjaman yang belum ditarik atau dicairkan debitur (undisbursed loan) yang mencapai Rp778,165 trilun atau naik 24,48% (yoy).

NERACA

Melihat fenomena tersebut, pengamat ekonomi Yanuar Rizky menuding hal itu sebagai dampak dari suku bunga kredit di Indonesia yang masih tinggi. Padahal, suku bunga kredit di negara lain (seperti China) hanya berkisar 5%. “Seharusnya undisbursed loan bisa terserap habis oleh para pelaku usaha, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjang dari sektor konsumsi masyarakat yang tinggi”, ujarnya kepada Neraca, Rabu (12/12).

Namun kenyataan, lanjut Yanuar, yang ada sekarang undisbursed loan malah naik, bukannya berkurang. Ini lebih disebabkan para pelaku usaha dalam negeri banyak yang memilih pinjaman dari luar negeri dengan suku bunga kredit yang cenderung sangat rendah. Akan tetapi utang para pelaku usaha terutama swasta itu jika terlalu banyak dan terus dibiarkan oleh pemerintah, akan sangat berbahaya. Sebab, bisa memicu krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997”, papar Yanuar.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator seharusnya dapat menekan suku bunga kredit yang dianggap pengusaha cukup memberatkan itu.

“Tingginya suku bunga kredit perbankan di Indonesia dibandingkan dengan suku bunga kredit perbankan di luar negeri ditengarai karena pengelolaan perbankan nasional belum mencapai pada tingkat efisiensi. Beberapa sumber pemborosan meliputi biaya operasional yang masih tinggi, termasuk penyediaan hadiah dengan nilai spektakuler secara jor-joran di kalangan perbankan yang cenderung mengarah kepada persaingan yang tidak sehat”, ungkap Yanuar.

Menurut dia, akibat suku bunga kredit yang tinggi, bukan hanya menyulitkan pelaku usaha atau nasabah, melainkan juga melemahkan daya saing produk nasional.

Sementara Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistyaningsih menyatakan bahwa undisburshed loan sangat bergantung kepada agresivitas bank dalam menyalurkan kredit produktif, terutama kepada korporasi. “Ini bisa saja juga terjadi pada debitur, tertentu dimana dia dikelilingi banyak bank, akan tetapi untuk menjaga hubungan bisnis maka debitur tersebut meminjam dari berbagai bank yang akhirnya melebihi kebutuhan debitur tersebut”, ujarnya, kemarin.

Lana menambahkan, bisa dilihat dari indikasi kebutuhan yang terus menurun terutama di sektor kredit riil, sehingga jumlah penyaluran tidak sebesar yang ada. “Undisburshed loan bisa jadi juga ada inefisiensi dari bank tersebut, yakni alokasi kredit yang tidak tersalurkan sedangkan sumber daya sudah telanjur disiapkan”, ungkap dia.

Korporasi, lanjut Lana, juga menentukan besar tidaknya undisburshed loan tersebut apabila ada strategi yang tidak terealisasi akibat kondisi global. “Hal tersebut bisa terjadi karena ada miskalkulasi dari korporasi, semisal perusahaan sawit sedangkan harga CPO terus menurun. Padahal dia mempunyai target ekspansi yang besar”, tukas Lana.

Di mata Lana, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang sektor konsumsi tidak mempengaruhi besar tidaknya undisburshed loan. “Hal itu terjadi pada sektor perdagangan yang berbasiskan ekspor. Sedangkan di sektor perdagangan konsumsi tidak terjadi hal semacam itu”, kata dia.

Pada intinya, menurut Lana, besarnya undisburshed loan karena faktor korporasi yang ditunjang oleh ketidakpastian ekonomi global. “Dari sisi besarnya suku bunga kredit perbankan kita, saya rasa tidak berpengaruh karena trennya terus menurun. Kecuali, korporasi meminjam dalam bentuk valuta asing tentu mahal sekali bunganya dibanding bank asing”, ujarnya.

Tantangan Tak Ringan

Sedangkan pengamat dari Indef Prof Dr. Didiek J Rachbini mengatakan, walau kinerja keuangan perbankan realtif membaik, masih terdapat sejumlah tantangan yang tidak ringan. “Salah satunya, persoalan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perbankan,” ujarnya di acara Proyeksi Ekonomi Indonesia 2013, Rabu.

Hingga saat ini, lanjut dia, hanya 17% penduduk Indonesia yang memeroleh pinjaman dari bank, atau sekitar 20% yang menggunakan jasa keuangan informal. Tantangan lainnya, menurut dia,  upaya perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit bagi UMKM agar lebih kompetitif. “Pelaku UMKM masih harus menanggung suku bunga kredit yang relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 30%,” jelasnya.

Sehingga, lanjut dia, hal ini menuntut kinerja kredit perbankan untuk memberikan proposionalitas penyaluran kredit ke lapangan usaha ditingkatkan. Didik mengatakan, tidak optimalnya intermediasi perbankan telah mengakibatkan kucuran kredit ke sektor tradeable relatif kecil sekitar 25% hingga 30%. “Sektor tradeable perlu mendapat perhatian lebih dari perbankan. Selain itu, spread suku bunga perbankan terlalu lebar. Spread suku bunga simpanan dan pinjaman di kita paling tinggi, yaitu 6,1%, padahal Malaysia cuma 1,7%,”  tambahnya.

Hingga Oktober 2012, Indef  mencatat porsi kredit perbankan cenderung mengalir ke sektor non-tradeable. Adapun dengan rinciannya, sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 33%; sektor industri pengolahan 19%; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 12%; sektor pertanian 9%; sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 6%; sektor konstruksi 6%; listrik, gas dan air bersih 3%; pertambangan 2% dan sektor jasa-jasa 10%. novi/dias/iwan/rin