Mayoritas Industri Manufaktur Bermukim di Jawa Barat

NERACA

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menegaskan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia sebagian besar ada di Jawa Barat. Oleh karena itu jika terjadi krisis yang menyentuh industri manufaktur maka yang terlebig dahulu terkena dampaknya adalah Provinsi Jawa Barat.

"54% industri manufaktur Indonesia ada di Jawa Barat. Kalau ada krisis maka masyarakat Jawa Barat terlebih dahulu yang terkena dampaknya dari krisis," ungkap Gubernur Jabar dalam Rapat Pimpinan Provinsi ke V Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/12).

Namun demikian, Ahmad Heriawan atau yang dikenal dengan Aher sangat menyayangkan bahwa sebagian besar bahan mentah industri manufaktur masih di impor. "Seharusnya antara hulu dan hilir itu seimbang. Bahan baku dan mentahnya harus dari Indonesia bukan impor. Terlebih potensi bahan mentah di Indonesia cukup melimpah, hanya tinggal dimanfaatkan agar bisa mendukung industri manufaktur sehingga tidak ketergantungan dengan bahan mentah impor," ujarnya.

Terkait dengan upah buruh, menurut dia, saat ini masih ada buruh yang menuntut upah dinaikkan tetapi ada juga pengusaha yang keberatan menaikkan upah buruh. Maka langkah selanjutnya, kata dia, pengusaha bisa melakukan penangguhan. "Upaya pendekatan antara buruh dengan pengusaha terus kita lakukan akan tetapi saya tidak bisa menurunkan UMK. Maka dari itu, jika ada pengusaha yang keberatan bisa melakukan penangguhan, karena itu sudah tertera dalam Surat Keputusan (SK)," tambahnya.

Ia juga menilai untuk mempertahankan dunia usaha agar tidak keluar dari Indonesia, menurut Aher, para pengusaha perlu diberikan insentif. Salah satunya adalah menurunkan PPH badan. "Kalau PPH badan diturunkan maka saya kira akan bagus karena dengan hal itu bisa membuat para pengusaha tidak akan pergi ke negara lain," katanya. Namun demikian pengurangan PPH badan bukanlah kewenangan daerah karena wewenang tersebut berada di pusat.

Aher juga meminta kepada seluruh kantor pusat industri manufaktur yang sebagian besar ada di Jakarta diharapkan bisa pindah alih ke Jawa Barat. Pasalnya dengan memindahkan kantor ke Jawa Barat maka komunikasi antara kantor pusat dengan industri akan lebih mudah dan tentunya Jawa Barat akan dapat keuntungan dari PPH nya. "54% industri manufaktur kan ada di Jawa Barat, kalau kantor pusatnya di Jakarta maka pemasukan PPH nya masuk ke Jakarta. Kita mempunyai cita-cita untuk membuat regulasi tentang hal itu. Ketika industrinya ada di Jabar maka kantor pusatnya harus di Jabar. Harusnya sih begitu akan tetapi inikan baru wacana dari kita," tambahnya.

Atas dasar itu, maka bagi hasil antara industri dengan daerah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya bisa langsung masuk dalam pendapatan ke daerah atau masuk dalam fasilitas perburuhan. "Fasilitas perburuhan menjadi hal yang penting, misalnya gaji buruh boleh kecil tetapi fasilitas untuk buruh harus ditingkatkan misalnya pendidikan dan kesehatan digratiskan dan kita nantinya mempunyai program memberikan rumah murah kepada buruh. Kalau 3 komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan rumah buruh diperbaiki maka gaji kecilpun tidak akan bermasalah," tambahnya.

Sektor Pariwisata

Di tempat yang sama, Pengamat Ekonomi Hendri Saparini menghimbau agar Provinsi Jawa Barat untuk bisa mengedepankan sektor pariwisata, hotel dan perdagangan pasalnya pertumbuhan di sektor tersebut lebih tinggi bila dibandingkan sektor manufaktur. "Pertumbuhan sektor pariwisata Jawa Barat mencapai 11,5% sedangkan pertumbuhan manufaktur hanya 2,5%. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus untuk lebih meningkatkan pertumbuhan di sektor pariwisata disamping tidak melupakan sektor manufaktur," tuturnya.

Hendri juga mengatakan Provinsi Jabar harus menentukan terlebih dahulu strateginya. Siapapun Gubernurnya, tentukan dulu strateginya. "Kalau mau jadi industri, angka partisipasi SMA hanya 50%. Kalau mengejar industri pasti dari tempat lain karena sekolah aja mereka tidak mau. Jadi tentukan terlebih dahulu strateginya seperti apa untuk meningkatkan industrinya," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Hendri, kalau Jabar ingin membangun infrastruktur, maka Pemda jangan mengandalkan dari APBD saja karena nantinya akan memberatkan APBD. "Pemda harus membentuk sebuah konsorsium antara Pemerintah Daerah dan tentunya pihak swasta untuk bersama-sama membangun infrastruktur di Jawa Barat," jelasnya.

Selain itu, Hendri juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuka kantor perwakilannya di daerah-daerah tujuan perdagangan Jabar. Karena hal itulah yang dilakukan Provinsi Jawa Timur. "Provinsi Jawa Timur itu mempunyai kantor perwakilannya di Indonesia Timur karena pasar Indonesia Timur menjadi incaran Jawa Timur. Jadinya ketika Indonesia Timur mengalami kekurangan bahan, maka Jatim dengan cepat melakukan pengiriman langsung ke sana," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Vokasi “Link and Match” SMK dan Industri Lampaui Target

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 2.600 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 750 industri yang akan terlibat dalam program…

Pusat Inovasi Didorong Demi Revolusi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong inovasi sebagai elemen penting dari Revolusi Industri 4.0. Upaya tersebut merupakan implementasi Peta…

Catatkan Surplus - Industri Furnitur dan Kerajinan Agresif Dobrak Pasar Ekspor

NERACA Jakarta – Industri furnitur dan kerajinan nasional mampu mendobrak pasar internasional melalui berbagai produk unggulannya yang dinilai memiliki kualitas…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Lebih dari 4 Ribu Santri Jadi Wirausaha Baru Dibina

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian hingga saat ini membina dan memberikan pelatihan tentang kewirausahaan kepada 4.720 santri. Program strategis yang…

Komoditas Rempah Sasar Peluang Pasar Ekspor Baru

NERACA Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebutkan komoditas rempah menjadi peluang Indonesia untuk menyasar pasar ekspor baru yang bukan…

Vokasi “Link and Match” SMK dan Industri Lampaui Target

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 2.600 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 750 industri yang akan terlibat dalam program…