NERACA

Jakarta - Kebijakan pemerintah membuka keran impor singkong menuai protes dari dewan perwakilan rakyat (DPR). Anggota Komisi VI DPR Refrizal menyesali kebijakan pemerintah terkait impor singkong. Dia mempertanyakan dasar pertimbangan dan alasan pemerintah mendatangkan singkong dari luar negeri, padahal potensi produksi singkong di Indonesia sangat besar.

"Negara kita subur, masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Singkong bisa tumbuh dengan mudah sehingga tidak ada alasan untuk diimpor," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/12).

Menurutnya, industri seharusnya bisa menjadi katalisator dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. "Jika ada kepastian demand dari industri untuk hasil panen mereka, saya kira petani akan mengoptimalkan produksi mereka," tambahnya.

Refrizal menegaskan, pemerintah harus mampu menjamin kepastian harga singkong sehingga petani tidak enggan menanam ubi kayu di lahannya.

"Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Pertanian harus bersinergi soal impor singkong ini. Saya meminta agar izin impor singkong ditinjau kembali sembari mengoptimalkan produksi dalam negeri," tutur Refrizal.

Lemahnya koordinasi serta tidak tegasnya pemerintah mengatur dan mengawasi produk dalam negeri justru mendorong importir dengan mudah memasukan komoditas luar negeri untuk memenuhi pasar dalam negeri. "Kebijakan perdagangan yang paling utama dalam mengawasi impor ini," katanya.

Seperti diketahui, data BPS terkait impor singkong yang masuk kategori tanaman pangan ini, sudah dilakukan sejak lama oleh Indonesia hanya saja jumlahnya relatif kecil. Pada 2011, sebanyak 24.000 ton Singkong diimpor dari China, Vietnam, dan Italia. Akan tetapi, pada tahun 2012 ini, pengusaha mulai melakukan impor singkong untuk kebutuhan bahan baku industri tepung dan pembuatan bio etanol.

Capai Rp 32 miliar

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil singkong. Data Kementerian Pertanian mencatat produksi tanaman yang identik dengan makanan rakyat jelata itu mencapai 19,92 juta ton sepanjang tahun lalu.

Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan kondisi yang kontraproduktif. Negara ini justru mengimpor singkong dengan nilai mencapai Rp 32 miliar dalam 10 bulan terakhir.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan situasi tidak lepas dari pertumbuhan industri makanan dan minuman dalam negeri. Harus dipahami bahwa masalahnya ada pada minimnya pengolahan singkong mentah menjadi cassava stash alias tepung singkong.

Jadi dia berharap semua pihak, termasuk petani, tidak buru-buru protes. "Kapasitas produksi industri makanan minuman meningkat, sehingga mereka beli tepung untuk bahan baku makanan minuman. Itu yang tidak diikuti produksi tepung singkong dalam negeri," ujar Bayu.

Industri makanan dan minuman tahun ini memang meningkat pesat. Pertumbuhan industri makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan I 2012 mencapai 8,19%. Pertumbuhan itu diperkirakan bakal stabil sampai akhir tahun karena konsumsi makanan dan minuman di pasar domestik merupakan yang tertinggi di ASEAN.

Karena itu Bayu menilai selama tepung singkong yang menjadi kebutuhan industri belum bisa dipasok oleh petani maupun pengusaha lokal, maka impor bakal terus terjadi. "Industri itu butuhnya tepung singkong, bukan singkong utuh, bukan singkong chips, melainkan bahan makanan cassava stash," paparnya.

Dalam catatan Kemendag, impor singkong sampai September tahun ini sebesar 594.000 ton. Dari jumlah tersebut, 98,6% adalah tepung singkong. Dia menambahkan dua negara yang paling banyak mengirim singkong ke Indonesia adalah Vietnam dan Thailand. "Dua itu yang paling besar, sisanya nanti kita selidiki lagi," jelasnya.