Pemerintah Tak Punya Blueprint Sektor Pertanian

NERACA - Pemerintah dinilai tidak memiliki blueprint terkait perencanaan di sektor pertanian. Kondisi ini membuat Indonesia masih harus mengimpor produk-produk komoditas yang seharusnya bisa dikembangkan secara masif di Tanah Air. Ini menjadi kendala bagi program pangan mandiri. Dibutuhkan peran pemerintah untuk menggiatkan para petani menanam komoditas seperti itu melalui penyuluhan dan insentif.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini mengatakan hampir setiap tahun, Indonesia mengimpor singkong dari China, Vietnam dan Thailand. “Kenapa hal ini terjadi? Karena saat ini pemerintah tidak memiliki blueprint terkait perencanaan ke depan pada sektor pertanian. Beda dengan zaman rezim Presiden Soeharto dulu," katanya di acara Sarasehan Ekonomi, Rabu (12/12).

Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin mengakui adanya impor singkong, bahkan yang ditemukan belakangan ini bukan yang pertama kali. Setiap tahunnya impor singkong dilakukan dan jumlahnya semakin meningkat.

Menurut dia, impor singkong tersebut dikarenakan mulainya tumbuhnya industri berbasis singkong, seperti tepung, sorbitol dan lain-lainnya. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan domestik tidak diiringi dengan produktivitas singkong.

"Penurunan produktivitas ini menjadi salah satu alasan mengapa singkong diimpor. Karena untuk memenuhi kebutuhan industri belum dapat dipenuhi dari produksi singkong lokal," ujarnya.

Bustanul menambahkan, yang menjadi penyebab besarnya impor singkong sebanyak 2 juta ton, dikarenakan sedikitnya petani yang menanam tanaman tersebut. Padahal umbi kayu termasuk tanaman yang relatif mudah untuk ditanam. "Singkong itu ditancap batangnya saja sudah tumbuh," tegas Bustanul.

Menurut dia, menurunnya minat para petani untuk menanam ubi kayu dilatarbelakangi oleh harga jual yang tidak terjamin. Oleh sebab itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk menggiatkan para petani menanam singkong melalui penyuluhan dan insentif. "Sementara yang sering jadi kendala di lapangan, harganya hancur. Insentif hal yang utama. Kalau harganya hancur sampai jungkir balik juga susah," pungkas Bustanul.

Dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap bahwa impor singkong tercatat sebanyak 13.300 ton senilai US$ 3,4 juta atau Rp32,3 miliar sampai Oktober 2012. Singkong sebanyak itu berasal dari sejumlah negara, di antaranya Thailand, Vietnam, China hingga Italia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengatakan impor singkong bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. "Hal yang biasa saja, sesuai kebutuhan industri. Kalau tidak dipenuhi dalam negeri maka ada peluang untuk impor ya silahkan saja. Namanya industri pasti ingin mendapatkan untung," ujarnya.

(Novi)

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH BERWENANG KENDALIKAN TARIF PESAWAT - JK Khawatir Maskapai Tutup dan Tak Operasi

Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai harga tiket pesawat yang sempat melonjak drastis merupakan hal wajar. Pasalnya, jika harga tak dinaikkan…

Komitmen Pemerintah Melindungi KPK

  Oleh : Aldia Putra, Penggiat Antikorupsi   Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad…

Mengandalkan Proyek Pemerintah - WIKA Gedung Bidik Kontrak Rp 22,78 Triliun

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2019, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 22,78 triliun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Apkasi Dukung Program P3K 2019

NERACA Jakarta - Jika tidak ada aral melintang, penerimaan tenaga honorer melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau…