Pemerintah Tak Punya Blueprint Sektor Pertanian

NERACA - Pemerintah dinilai tidak memiliki blueprint terkait perencanaan di sektor pertanian. Kondisi ini membuat Indonesia masih harus mengimpor produk-produk komoditas yang seharusnya bisa dikembangkan secara masif di Tanah Air. Ini menjadi kendala bagi program pangan mandiri. Dibutuhkan peran pemerintah untuk menggiatkan para petani menanam komoditas seperti itu melalui penyuluhan dan insentif.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini mengatakan hampir setiap tahun, Indonesia mengimpor singkong dari China, Vietnam dan Thailand. “Kenapa hal ini terjadi? Karena saat ini pemerintah tidak memiliki blueprint terkait perencanaan ke depan pada sektor pertanian. Beda dengan zaman rezim Presiden Soeharto dulu," katanya di acara Sarasehan Ekonomi, Rabu (12/12).

Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin mengakui adanya impor singkong, bahkan yang ditemukan belakangan ini bukan yang pertama kali. Setiap tahunnya impor singkong dilakukan dan jumlahnya semakin meningkat.

Menurut dia, impor singkong tersebut dikarenakan mulainya tumbuhnya industri berbasis singkong, seperti tepung, sorbitol dan lain-lainnya. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan domestik tidak diiringi dengan produktivitas singkong.

"Penurunan produktivitas ini menjadi salah satu alasan mengapa singkong diimpor. Karena untuk memenuhi kebutuhan industri belum dapat dipenuhi dari produksi singkong lokal," ujarnya.

Bustanul menambahkan, yang menjadi penyebab besarnya impor singkong sebanyak 2 juta ton, dikarenakan sedikitnya petani yang menanam tanaman tersebut. Padahal umbi kayu termasuk tanaman yang relatif mudah untuk ditanam. "Singkong itu ditancap batangnya saja sudah tumbuh," tegas Bustanul.

Menurut dia, menurunnya minat para petani untuk menanam ubi kayu dilatarbelakangi oleh harga jual yang tidak terjamin. Oleh sebab itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk menggiatkan para petani menanam singkong melalui penyuluhan dan insentif. "Sementara yang sering jadi kendala di lapangan, harganya hancur. Insentif hal yang utama. Kalau harganya hancur sampai jungkir balik juga susah," pungkas Bustanul.

Dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap bahwa impor singkong tercatat sebanyak 13.300 ton senilai US$ 3,4 juta atau Rp32,3 miliar sampai Oktober 2012. Singkong sebanyak itu berasal dari sejumlah negara, di antaranya Thailand, Vietnam, China hingga Italia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengatakan impor singkong bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. "Hal yang biasa saja, sesuai kebutuhan industri. Kalau tidak dipenuhi dalam negeri maka ada peluang untuk impor ya silahkan saja. Namanya industri pasti ingin mendapatkan untung," ujarnya.

(Novi)

BERITA TERKAIT

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…