Pemerintah Tak Punya Blueprint Sektor Pertanian

NERACA - Pemerintah dinilai tidak memiliki blueprint terkait perencanaan di sektor pertanian. Kondisi ini membuat Indonesia masih harus mengimpor produk-produk komoditas yang seharusnya bisa dikembangkan secara masif di Tanah Air. Ini menjadi kendala bagi program pangan mandiri. Dibutuhkan peran pemerintah untuk menggiatkan para petani menanam komoditas seperti itu melalui penyuluhan dan insentif.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini mengatakan hampir setiap tahun, Indonesia mengimpor singkong dari China, Vietnam dan Thailand. “Kenapa hal ini terjadi? Karena saat ini pemerintah tidak memiliki blueprint terkait perencanaan ke depan pada sektor pertanian. Beda dengan zaman rezim Presiden Soeharto dulu," katanya di acara Sarasehan Ekonomi, Rabu (12/12).

Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin mengakui adanya impor singkong, bahkan yang ditemukan belakangan ini bukan yang pertama kali. Setiap tahunnya impor singkong dilakukan dan jumlahnya semakin meningkat.

Menurut dia, impor singkong tersebut dikarenakan mulainya tumbuhnya industri berbasis singkong, seperti tepung, sorbitol dan lain-lainnya. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan domestik tidak diiringi dengan produktivitas singkong.

"Penurunan produktivitas ini menjadi salah satu alasan mengapa singkong diimpor. Karena untuk memenuhi kebutuhan industri belum dapat dipenuhi dari produksi singkong lokal," ujarnya.

Bustanul menambahkan, yang menjadi penyebab besarnya impor singkong sebanyak 2 juta ton, dikarenakan sedikitnya petani yang menanam tanaman tersebut. Padahal umbi kayu termasuk tanaman yang relatif mudah untuk ditanam. "Singkong itu ditancap batangnya saja sudah tumbuh," tegas Bustanul.

Menurut dia, menurunnya minat para petani untuk menanam ubi kayu dilatarbelakangi oleh harga jual yang tidak terjamin. Oleh sebab itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk menggiatkan para petani menanam singkong melalui penyuluhan dan insentif. "Sementara yang sering jadi kendala di lapangan, harganya hancur. Insentif hal yang utama. Kalau harganya hancur sampai jungkir balik juga susah," pungkas Bustanul.

Dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap bahwa impor singkong tercatat sebanyak 13.300 ton senilai US$ 3,4 juta atau Rp32,3 miliar sampai Oktober 2012. Singkong sebanyak itu berasal dari sejumlah negara, di antaranya Thailand, Vietnam, China hingga Italia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengatakan impor singkong bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. "Hal yang biasa saja, sesuai kebutuhan industri. Kalau tidak dipenuhi dalam negeri maka ada peluang untuk impor ya silahkan saja. Namanya industri pasti ingin mendapatkan untung," ujarnya.

(Novi)

BERITA TERKAIT

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG NERACA Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak…

Iklim Investasi Sektor Industri Perlu Terus Dijaga

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan strategis untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya ini salah satunya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…