Singkong, Kenapa Harus Impor?

Di negeri Belanda, seorang diplomat senior pernah punya kisah yang sangat mengharu-biru. Pada sebuah momen dialog santai antar diplomat, iseng-iseng dia bertanya, apa alasan Negeri Kincir Angin sebegitu jatuh cintanya pada Indonesia sehingga tak mau angkat kaki sebagai penjajah bumi pertiwi. Sang diplomat Belanda, dengan sedikit terkesiap, lalu menjawab, bahwa negaranya merasa iri dengan kesuburan tanah di Indonesia yang begitu subur.

Lalu, dalam pembicaraan selanjutnya, diplomat kawakan dari Indonesia yang akhirnya lebih banyak bercerita tentang negeri ini yang dikenal gemah ripah loh jinawi. Seperti ingin menambah iri diplomat Belanda itu, dia bercerita, di Indonesia, jika sebatang tongkat dilempar ke tanah, maka tongkat itu akan jadi tanaman. Diplomat bule itu pun terperanjat. Tongkat yang bisa hidup itu adalah tanaman singkong. Suatu jenis tanaman yang bisa tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis.

Lantas kenapa Indonesia harus impor singkong? Jawabannya sederhana. Negeri ini lalai mengelola sektor pertanian. Cerita heroik tentang singkong di Belanda di masa lalu kini berubah jadi kisah pilu. Impor singkong, sebagaimana disebut dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), yang hingga Oktober 2012 mencapai 13.300 ton dengan nilai US$ 3,4 juta atau Rp 32,3 miliar, merupakan kenyataan yang selain tidak logis juga sangat memalukan.

Lebih memalukan lagi, berdasarkan dari data FAO Food Outlook November 2012, pada 2012 ini, Indonesia tercatat sebagai negara importir singkong terbesar. Impor singkong tercatat mencapai 2 juta ton dari Thailand, dari China 1,5 juta ton, dan Jepang 840 ribu ton. Padahal, di lain pihak, produksi singkong di negeri ini terhitung paling besar yaitu 28 juta ton/tahun, sedikit di atas China yang bisa memproduksi hingga 26,6 juta ton/tahun.

Adalah sangat tidak logis Indonesia tercatat sebagai negara dengan produksi singkong terbesar di dunia, tapi di sisi lain, menjadi negara pengimpor komoditi serupa terbesar di dunia. Memang, konsumsi singkong di Indonesia dalam 2-3 tahun ke belakang tumbuh pesat. Mulai dari singkong untuk pakan ternak hingga untuk konsumsi masyarakat. Namun, lonjakan volume konsumsi itu sejatinya bisa dengan mudah diatasi oleh produksi dalam negeri yang punya potensi sangat besar.

Di titik inilah, impor singkong begitu pantas disebut sebagai kebijakan pemerintah yang keliru. Keliru, karena selain menunjukkan betapa pemerintah tak mampu mengurus hal remeh seperti singkong, juga menunjukkan betapa negeri ini sebegitu kecanduannya dengan produk impor. Apalagi kebijakan ini terbukti hanya bakal menguntungkan segelintir oknum pengusaha namun sekaligus mematikan usaha para petani.

Impor singkong, sebagaimana impor beras, buah dan sayuran, sangat tegas menyampaikan pesan tentang ironi di sebuah negeri agraris. Dan, selama pemerintah tidak pernah mau merubah kebijakan importasi produk pertanian yang nyata-nyata merugikan para petani, maka selama itu pula predikat sebagai negeri gemah ripah loh jinawi hanya akan menjadi bahan tertawaan mereka yang waras.

BERITA TERKAIT

Dongkrak Daya Saing Batik dengan Substitusi Impor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri batik dan tenun dalam negeri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan…

Pers Harus Independen dan Objektif

Pers Harus Independen dan Objektif NERACA Jakarta - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menekankan yang dituntut dari lembaga pers…

Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

  NERACA Jakarta - Persoalan pendataan yang akurat terhadap luas lahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Bianglala Keuangan Inklusif

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Sebagai masyarakat demokrasi yang harus terlibat dalam partisipasi, publik dibuat bertanya – tanya, entah…

Menjawab Kasus Kartel

Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef Dalam diskusi tempo hari, penulis sudah membeberkan fakta-fakta yang memperkuat dugaan penulis tentang adanya kartel…

Asuransi Kesehatan Kembali Merugi

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Hingga akhir tahun 2018 lalu defisit…