BI: Jangan Risaukan Redenominasi

NERACA

Palembang - Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi yang diusulkan pemerintah kepada DPR. Direktur Departemen Hubungan Masyarakat BI, Difi Ahmad Johansyah mengatakan, proses redenominasi ini nantinya diawali dengan sosialisasi berjenjang sebelum akhirnya direalisasikan.

"Masyarakat tidak perlu takut dengan redenominasi karena hanya penyederhanaan dan sama sekali tidak ada pengaruh dengan nilai uang kartal. Contohnya, sebelumnya membeli air mineral dengan Rp3.000. Nanti setelah redenominasi menjadi Rp3. Nah, ini bukan berarti nilai uangnya turun tapi hanya menghilangkan tiga angka paling belakang saja," terang Difi di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (11/12).

Dia pun meyakini bahwa tujuan pemerintah melakukan redenominasi adalah untuk mempermudah transaksi ekonomi di masyarakat. Lagi pula, kata Difi, sebagian besar negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memiliki nilai mata uang yang relatif lebih sederhana.

"Pemerintah pada prinsipnya berkeinginan satu rupiah itu ada nilainya, tidak seperti saat ini yang tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Sementara, satu dolar Singapura bisa membeli satu botol air mineral," ujarnya. Dorongan untuk melakukan redenominasi itupun muncul mengingat Indonesia memiliki kesetaraan dari segi perekonomian dengan negara-negara lain.

Proses redenominasi kepada masyarakat, lanjut Difi, direncanakan pada awal 2014 hingga 2018, di mana jenis rupiah dengan nominal baru akan mulai beredar namun jenis rupiah lama belum akan ditarik pemerintah.

"Semua tergantung dengan pembahasan di DPR, jika rancangan undang-undangnya selesai di tahun 2013 yang dituangkan dalam program legislasi nasional maka bisa dijalankan tahun 2014 mendatang. Tapi, satu lagi yang perlu dicatat masalah redenominasi ini membutuhkan suatu komitmen politik karena saat ini baru sebatas konsultasi publik," jelas Difi.

Menurut dia, kunci utama dari redenominasi ini sosialisasi mengingat informasi mengenai penyederhanaan nilai mata uang itu harus sampai ke masyarakat pedalaman. Sejumlah negara terbilang sukses melakukan redenominasi mata uang dengan cara menghilangkan angka nol, maupun menambahkannya. Negara tersebut diantaranya Turki. Mereka menghilangkan enam angka nol pada mata uang. Jadi redenominasi yang dilakukan dengan mengubah 1 juta lira menjadi 1 lira pada tahun 2005 lalu.

Terlalu dini

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis bilang pemerintah (Menkeu) dan Bank Indonesia (BI) sebenarnya tidak boleh sosialisasi redenominasi sekarang. Karena UU khusus mengenai itu belum ada. Apalagi jika dihubungkan dengan masalah anggaran yang harus dikeluarkan DPR untuk itu.

“Dari mana anggarannya? Kalau dia wacana pemerintah atau BI, itu silakan-silakan saja. Tapi kalau itu menyangkut anggaran, kita tidak perkenankan anggaran itu.Kita baru setuju kalau UU-nya sudah disahkan, baru ada program sosialisasi yang bisa ditentukan berapa lamanya, dan baru pemerintah dan BI bisa bergerak,” katanya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kena Dampak Covid 19, AAJI Minta Diizinkan Jual PAYDI Secara Online

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan Produk Asuransi…

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…