DPR Dorong Dimasukkan Asas Resiprokal - RUU Perbankan

NERACA

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai asas resiprokal akan menjadi bagian dari Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR, otoritas perbankan, serta praktisi perbankan. Wakil Ketua Komsi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan, bahwa perbankan Indonesia baru menyadari pentingnya asas resiprokal ketika ingin berekspansi ke negara lain namun mengalami kesulitan lantaran ketatnya peraturan di negara yang dituju.

“Kita baru sadar sekarang. Sedangkan bank-bank dari negara lain yang mau masuk ke kita begitu mudah karena aturan kita sangat liberal. Artinya, apakah kita meningkatkan derajat aturan sehingga mempersulit mereka (bank asing) masuk. Itu yang ingin kita masukkan ke dalam revisi UU Perbankan,” kata Harry di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, apabila asas resiprokal sudah menjadi bagian dari UU Perbankan, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib melaksanakannya. Jika tidak dilaksanakan, maka kata Harry, akan dipecat dari lembaga yang digadang-gadang super body itu.

“Karena nanti kita membuat kriteria-kriteria asas resiprokal yang bisa masuk peraturan OJK. Misalnya, perlakuan yang relatif sama di satu negara terhadap bank nasional kita, di mana mereka mendapat perlakuan yang sama di Indonesia,” imbuhnya.

Namun, karena sampai akhir tahun depan pengaturan dan pengawasan perbankan masih di bawah Bank Indonesia (BI), maka DPR juga mengharapkan bank sentral masih ikut berperan aktif dalam memantapkan lagi asas resiprokal tersebut.

Harry juga mengatakan bahwa hampir semua anggota komisi XI sudah menyetujui dimasukkannya asas resiprokal itu dalam UU Perbankan baru, walaupun itu belum secara resmi ditanyakan ke satu per satu anggota.

“Tinggal yang kita bahas detail itu bagaimana mekanisme dan penjabarannya. Lalu apakah nanti per kasus negara seperti Singapura, Malaysia atau China. Kemudian ada juga yang sifatnya multilateral. Itu semua diatur sesuai standard kita,” tegas Harry.

Ketika disinggung mengapa bank nasional tidak fokus ke dalam negeri saja, daripada susah-susah berusaha masuk ke negara lain, sementara laba yang diperoleh di sana juga kecil, menurut Harry, itu merupakan pilihan bisnis. Pilihan bisnis itu mesti dibedakan dengan pilihan regulasi.

“Jadi regulasi itu harus menyediakan fasilitas agar pilihan-pilihan bisnis itu mudah dijalankan. Sekarang pilihan bisnis itu masih sulit dijalankan karena ada hambatan dari negara lain, jadi artinya regulasi kita mesti diperbaiki. Pilihan regulasi bisa menjadi pilihan bisnis jika tersedianya peluang regulasi yang sama,” jelasnya.

PP dibatalkan

Berbicara tentang regulasi perbankan, selain RUU Perbankan, pasti berkaitan juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa bank asing boleh memiliki saham bank nasional sampai 99%. Yang mana PP tersebut, menurut Harry, dibuat pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

“Waktu era dia (Habibie) kan karena dana dalam negeri sangat kurang. Tapi berbeda dengan saat ini. Sekarang dana dalam negeri sangat berkembang, tapi sayangnya asing tidak dibatasi. Itulah yang perlu kita batasi dalam UU Perbankan nanti. Kalau UU mengatakan pembatasan, berarti PP itu bisa diubah, bahkan dibatalkan,” terang Harry.

Kendati demikian, kelak jika DPR sudah mensahkan UU Perbankan, secara otomatis PP 29/99 otomatis batal. Pasalnya, dalam hierarki hukum Indonesia, PP ada di bawah UU. Terkait pembatasan atau pengetatan terhadap perbankan asing yang akan masuk ke Indonesia di masa depan, Harry masih mempertanyakan, apakah Indonesia sudah siap jika aliran modal masuk (capital inflow) dari asing dikurangi.

Kemudian, apakah likuiditas perbankan nasional sudah cukup untuk membiayai pembangunan dalam negeri. “Tetapi yang dikhawatirkan adalah kalau kita membiarkan likuiditas asing itu. Ada kecenderungan mereka akan menguasai kita. Kalau sudah begitu, mereka akan mengatur bukan saja bisnis sampai nanti bisa menitip regulasi. Kan itu politis,” ungkap dia.

Sementara Gubernur BI, Darmin Nasution, menambahkan permintaan izin ke negara lain supaya perbankan nasional bisa dengan mudah masuk ke sana memang akan selalu berhadapan dengan UU Perbankan di masing-masing negara tersebut.

“Pada saat bank kita mau masuk Malaysia, di sana ternyata tidak boleh buka cabang. Yang boleh hanya subsidiary saja. Apalagi persyaratan permodalan minimum di negara lain jauh lebih besar daripada di negara kita. Sekarang, syarat modal minimum di Singapura sudah mencapai Rp11,5 triliun, sedangkan kita hanya Rp3 triliun,” jelas Darmin.

Dia juga menyatakan, dengan akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, maka akan terjadi yang namanya qualified banking. Darmin menambahkan, anggaran yang diperlukan untuk persiapan substansi menghadapi MEA 2015 adalah Rp43,5 miliar.

“Yang rumit untuk bisa menjadi Asean Qualified Bank adalah di pembahasan tingkat teknis. Misalnya, banyak keluhan dari Singapura yang merasa negaranya kecil, jadi kalau banyak (bank dari negara lain) yang masuk, bagaimana nasib bank mereka,” paparnya. [ria]

BERITA TERKAIT

DORONG PELAKU UMKM

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Mufidah Jusuf Kalla (kedua kanan) disaksikan Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) NTB Niken Saptarini Widyawati…

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

KPK Dorong Optimalisasi PBB-KB di Sulawesi Selatan

KPK Dorong Optimalisasi PBB-KB di Sulawesi Selatan   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Adira Insurance Buka Kantor Representatif di Mall

    NERACA   Jakarta - Guna mewujudkan pelayanan yang menjangkau seluruh Pelanggan, Adira Insurance buka kantor representatif di Gajah…

Laba CIMB Niaga Naik 11,8%

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi (unaudited) sebesar Rp1,98 triliun…

Awasi Sektor Keuangan, KPK Bentuk Tim Forensik

  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim akuntansi forensik untuk mengawasi aliran dana pada sektor keuangan,…