Anggaran 2013 KKP Rp7,07 Triliun

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 sebesar Rp 7,07 triliun.

Anggaran tersebut meningkat 18% dibandingkan APBN 2012. “Peningkatan alokasi anggaran ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap KKP untuk dapat menggenjot kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan dinilai semakin penting, karena telah berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam acara serah terima DIPA 2013 di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (11/12).

Sharif menegaskan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar ketika akan menggunakan anggaran yang dimulai pada 2013, disesuaikan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penegasan itu perlu demi pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan KKP yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Kerja tahun 2013. “Setiap KPA perlu pula menyusun langkah-langkah untuk membina, memonitor dan mengendalikan penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA, serta secara berkala menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Target Kinerja

Pada 2013, KKP telah menargetkan indikator kinerja utama (IKU) yang meliputi fungsi ekonomi yang mencapai 66% dari total anggaran dan fungsi lingkungan hidup dan pelayanan umum masing-masing sebesar 3% dan 25%. Di samping itu, KKP menjalankan fungsi pendidikan sebesar 6% yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan nasional sebesar 20% dari APBN.

Untuk fungsi ekonomi, KKP telah mematok target pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7%, produksi perikanan sebesar 18,49 juta ton, nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5 milliar, tingkat konsumsi ikan sebesar 35,14kg/kapita/tahun serta nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan sebesar 110. Sedangkan target kinerjayang terkait dengan fungsi lingkungan hidup, yaitu, luas kawasan konservasi laut dan perairan yang dikelola secara berkelanjutan 3,647 juta hektar, jumlah pulau–pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola sebanyak 60 pulau, serta persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan-kegiatan yang merusak sebesar 41%.

Sebagai gambaran, DIPA di lingkungan KKP pada 2013 dilaporkan terdiri atas 10 DIPA Induk dan 887 DIPA Petikan. Adapun dari jumlah DIPA petikan tersebut, 94 persennya berada di Satuan Kerja UPT, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal itu, Sharif mengingatkan agar setiap unit kerja Eselon I segera menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diperlukan bagi setiap Satker UPT dan Daerah. Hal itu ditujukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan sejak awal tahun, serta terarah pada pencapaian target-target kinerja output dan outcome prioritas.

Sharif pun menekankan pentingnya setiap Satuan Kerja di lingkup KKP, untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan anggaran yang lebih matang lagi, sehingga peningkatanpenyerapan anggaran menjadi lebih baik dan tercapainya kinerja output dan outcome. “Seiring dengan diserahkannya DIPA 2013 ini, maka setiap unit kerja Eselon I segera dapat memulai persiapan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, bagi pejabat eselon II yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar secara sungguh-sungguh melaksanaan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilakukan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundangan,” jelasnya. (doko)

BERITA TERKAIT

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

Sektor Otomotif - Realisasi Kendaraan Listrik Hemat Rp798 Triliun dari Impor BBM

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan regulasi terkait penggunaan kendaraan motor listrik yang dapat menghemat sekitar Rp798 triliun dari impor…

Realisasi KUR 2018 Capai Rp120 Triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…