Pengelolaan Anggaran Subsidi Energi Jadi Prioritas Pemerintah

Pengelolaan Anggaran Subsidi Energi Jadi Prioritas Pemerintah

NERACA

Jakarta - Pengelolaan anggaran subsidi energi yang lebih efisien menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya untuk mendorong implementasi penggunaan yang lebih tepat sasaran. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyoroti peningkatan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun hingga mencapai Rp317 triliun.

Dari total subsidi tersebut, di antaranya anggaran subsidi energi tercatat Rp275 triliun pada 2013, dan hal tersebut sangat memberatkan pemerintah. Menurut dia, angka tersebut lebih tinggi dari alokasi belanja modal yang hanya sebesar Rp193,8 triliun dan untuk itu upaya menjaga anggaran subsidi dengan melahirkan berbagai alternatif harus terus diupayakan.

"Tahun depan bahkan kuota BBM bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter. Kita ingin betul-betul bisa mengendalikan besarnya BBM bersubsidi itu," kata Agus, Selasa (11/12). Salah satu solusi adalah dengan melarang penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan pribadi sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran subsidi untuk membangun sistem transportasi massal.

Selain itu, menurut dia, solusi lain adalah mempercepat penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tidak memberatkan masyarakat dari segi harga serta kualitas. "Kita juga tahu kalau harga BBM bersubsidi terlalu rendah, bahan bakar lain menjadi tidak layak. Ini yang mesti kita pertimbangkan bersama dan menjadi bahan diskusi Kementerian ESDM beserta jajarannya," ujar Agus.

Dia kembali memastikan rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban fiskal belum akan dilakukan karena dapat memberatkan masyarakat dan menimbulkan ekspektasi inflasi. "Kita tidak ingin kondisi masyarakat menjadi sulit, karena walaupun tidak ada kenaikan harga BBM, tapi harga-harga cenderung naik," katanya.

Untuk itu, apabila ingin memberlakukan kebijakan tersebut, pemerintah akan bertindak secara bijaksana dan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut secara jangka panjang bagi kehidupan sosial masyarakat dan kesehatan fiskal. "Sekarang ini belum ada kebijakan itu, karena kita harus hati-hati sekali, kalau harga BBM mau dinaikkan yang terjadi adalah inflasi. Kita harus waspada dan bijaksana soal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom the Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menjelaskan, permasalahan sebenarnya yang dihadapi oleh pemerintah adalah upaya pengendalian konsumsi BBM subsidi. Dalam hal ini, pemerintah dinilai gagal memanfaatkan kesempatan pengendalian yang sudah ditetapkan dalam APBN 2009 lalu.

"Kalau pemerintah konsisten terkait pengendalian konsumsi, maka penurunan di APBN akan relatif besar. Sebenarnya rencana pengendalian konsumsi sudah ada di UU APBN 2009. Artinya, waktu yang diberikan untuk pengendalian itu sudah cukup. Cuma sayangnya tidak pernah dilakukan. Pada 2008, uji coba pengendalian subsidi BBM itu sudah pernah dilakukan," ujarnya.

Menurut Sunarsip, pemerintah tetap harus melakukan pengendalian konsumsi BBM tanpa harus terpengaruh ada atau tidaknya kenaikan harga minyak mentah dunia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa mengatasi masalah transportasi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang banyak menghabiskan BBM.

BERITA TERKAIT

Pemkot Depok Siapkan Anggaran Underpass Rp800 Miliar

Pemkot Depok Siapkan Anggaran Underpass Rp800 Miliar NERACA Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp800 miliar…

Kebijakan Pemerintah dan BI untuk Mengejar Target Devisa Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Pemerintah Minimalkan Perang Tarif Ojek Online

      NERACA   Jakarta - Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas memandang aturan mengenai ojek dalam…

JICT : Perpanjangan Kontrak Pelindo II dan HPH Beri Keuntungan Bagi Indonesia

    NERACA   Jakarta – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp4,08 triliun dari…

Pemprov DKI Siapkan MRT Tahap II

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tahap…