Bappenas Perlu Direvitalisasi - Perencanaan Selalu Tidak Final

NERACA

Jakarta – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu direvitalisasi mengingat banyaknya target program-program perencanaan yang tidak tercapai. Hal ini adalah akibat dari tidak sinkron dan harmonisnya antara rencana pembangunan jangka panjang dan rencana kerja pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, selama ini perencanaan yang dibuat sifatnya sebatas rekomendasi saja, bukan implementasi yang wajib. ”Perencanaan Bappenas selalu tidak final. Hanya membuat kompilasi dari badan perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, perencanaan yang ada tidak komprehensif. Tidak bisa diwujudkan,” ujarnya di Gedung Bappenas, Selasa (11/12).

Dia mengatakan, perencanaan yang dibuat Bappenas juga sering tidak sesuai dengan perencanaan di daerah. Banyak perencanaan yang tumpang tindih. ”Itu terjadi karena tidak ada koordinasi antara Bappenas dan Bappeda. Makanya Bappenas perlu revitalisasi,” ujarnya. Arif mengatakan, revitalisasi Bappenas tidak diarahkan untuk menjadikan lembaga itu menjadi superbodi, seperti pada era Orde Baru.

Revisi UU

Bappenas seharusnya diberi fungsi pengawasan yang sifatnya frekuentatif agar perencanaan yang ada bisa tercapai. Untuk merevitalisasi Bappenas, Komisi XI sedang menyiapkan revisi UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. ”Keduanya perlu direvisi supaya sasaran perencanaan pembangunan bisa tercapai,” katanya.

Sementara itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan bukan hanya 2 UU tersebut yang sedang dikritisi, namun termasuk UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. "Jadi UU No.32 tahun 2004 sedang diperjuangkan untuk direvisi. Bila itu berhasil, maka pastinya diikuti UU No.33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Apabila UU tersebut direvisi, pasti akan memengaruhi alokasi anggaran untuk mendorong percepatan maupun pemerataan pembangunan di tujuh daerah yang memperjuangkan perlakuan khusus provinsi kepulauan. "Bukan soal besarnya alokasi anggaran maupun perhitungannya dana yang masih memperhitungkan luas dataran, tapi karakteristik wilayahnya yang berupa laut dengan pulau - pulau sehingga dipandang perlu adanya perlakukan khusus provinsi kepulauan yang keputusannya berpulang kepada DPR-RI," katanya.

Menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas era Orde Baru Ginandjar Kartasasmita, kenyataan tersebut mengindikasikan belum optimalnya fungsi perencanaan dengan baik. Untuk itu, dia menyarankan perlunya peningkatan fungsi perencanaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas.

Rencana Anggaran

Lebih jauh Ginanjar yang juga anggota Wantimpres mengatakan perencanaan tidak hanya sebatas menyusun dan merumuskan program-program pembangunan, tetapi juga menyangkut penganggaran. “Saya yakin dengan memperkuat dua aspek, perencanaan dan penganggaran, peran dan fungsi Bappenas dapat lebih optimal,” tutur Ginanjar

Dia juga mengatakan, sistem perencanaan pembangunan saat ini rawan intervensi, karena Bappenas sebagai perencana hanya memiliki wewenang merencanakan saja. Implementasinya di sektor ataupun di daerah sangat tergantung dari kebijakan pihak masing-masing, inilah yang menjadikan perencanaan rawan intervensi," kata Ginandjar.

Menurut dia, banyak sektor, dalam hal ini kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang telah disusun Bappenas."Perencanaan yang telah disusun Bappenas, misalnya dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), terkadang bisa diubah karena adanya kebijakan dari pemerintah daerah, bahkan deviasi perencanaan sudah mencapai 45%," ujarnya.

Dia memaparkan, pada awal dirinya memimpin Bappenas pada 1993, saat itu Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sangat baik. Indonesia saat itu sedang menjadi pujian dunia karena dianggap sebagai salah satu negara yang sukses di antara negara-negara Asia lainnya.

Terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Dradjad Hari Wibowo mengatakan, paket undang-undang yang mengatur keuangan negara secara perlahan telah memusatkan kekuasaan keuangan negara sepenuhnya kepada Menteri Keuangan. Sementara itu, posisi Bappenas dalam penyusunan rencana pembangunan tereliminasi. (novi)

BERITA TERKAIT

OPEC Dinilai Perlu Terus Pangkas Pasokan Sampai Akhir 2019

NERACA Jakarta – Arab Saudi mengatakan pada Minggu (17/3) bahwa pekerjaan OPEC dalam menyeimbangkan kembali pasar minyak masih jauh dari…

Kebijakan PT KAI Tidak Konsisten

Ada yang menarik jika melihat perbandingan akses keluar masuk di stasiun Cikini dan Gondangdia, dimana akses pintu Utara dan Selatan…

PEMERINTAH KOMIT JAGA STABILITAS SAAT PEMILU BERLANGSUNG - Menkeu: Tidak Perlu Khawatir Perekonomian RI

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya berdasarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…