NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat mengkritik pedas pengusaha muda, khususnya mereka yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Sejauh ini mereka dinilai lembek dan kurang inovatif lantaran hanya mengandalkan proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diperkuat dengan sinyalemen bahwa sebagian anggota HIPMI merupakan anak pejabat sehingga diduga lebih mudah “memainkan” proyek pemerintah.

Karena itulah, A Prasetyantoko, Ekonom Universitas Atma Jaya, mempertanyakan profesionalitas para anggota HIPMI. “Entrepreneur yang betulan itu tidak kroni. Yang kita butuh itu pengusaha yang punya semangat mulai start up sampai menjadi bisnis yang besar. Orang-orang di HIPMI itu profesional atau tidak? Kalau sekadar kroni tidak perlu,” jelas Prasetyantoko kepada Neraca, Senin (10/12).

Dia mengakui, asosiasi itu memang diperlukan, hanya saja seharusnya anggotanya mengikuti mekanisme pasar yang ada. Menurut dia, kalau betul bahwa HIPMI itu berisi anak pejabat yang sering mendapat proyek pemerintah, maka ada ujian penting di sisi profesionalisme. “Asosiasi apapun itu seharusnya didorong oleh sifat entrepreneur dan profesional,” kata dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, jika HIPMI tidak lagi independen lagi dengan indikasi tidak kritis lagi terhadap kebijakan pemerintah yang kontra bisnis lantaran “tersandera” proyek dari APBN, maka asosiasi itu tidak lebih dari sekumpulan pengusaha yang menjalankan bisnisnya secara tidak profesional. “Kalau mereka (HIPMI) tidak independen, bagi saya asosiasi itu tidak lebih ari sekadar kroni,” ujarnya.

HIPMI, lanjutnya, sesungguhnya diharapkan dapat menstimulasi timbulnya wirausahawan muda yang baru di tengah minimnya jumlah pengusaha di Indonesia. Namun, kenyataannya HIPMI belum maksimal memainkan peran tersebut.

Senada dengan Prasetyantoko, anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja, mengungkapkan, selama ini pengusaha muda di Indonesia kurang kreatif karena masih banyak yang mengandalkan proyek dari pemerintah. “Biasanya pengusaha muda seperti ini hanya menikmati kekayaan orang tua mereka, jarang yang merintis dari bawah, sehingga pengusaha muda tersebut kurang kreatif dan gigih dalam menjalankan usaha,” ungkap Lili.

Sementara itu, ekonom dari Econit Hendri Saparini menandaskan, lemahnya pengusaha muda di Indonesia tidak lepas dari belum adanya roadmap industrialisasi yang jelas sehingga mereka mencari jalan paling mudah untuk berbisnis. “Mereka belum bermental aktivis, sehingga akhirnya mencari manfaat dari kondisi yang ada. Ya tidak bisa disalahkan karena pengusaha memang begitu,” tukas Hendri.

Sedangkan pengamat ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika mengatakan, tidak seluruhnya pengusaha muda yang berdiam diri hanya mengandalkan proyek-proyek pemerintah. “Mungkin sebagian iya, jika kita hanya melihat pengusaha-pengusaha besar yang merupakan terusan dari orang tuanya, tapi ada juga dari mereka yang punya komitmen mengembangkan ekonomi,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Logistik dan Distribusi Natsir Mansur berpendapat, para pengusaha boleh saja memanfaatkan dana APBN untuk menjalankan proyeknya. Pasalnya, menurut Natsir, para pengusaha menjadikan proyek APBN sebagai ajang pembelajaran bagi pengusaha awal. “Ya bolehlah pengusaha menggunakan dana APBN untuk mendukung program pemerintah. Lagi pula yang menjalankan proyek yaitu pengusaha pemula untuk dijadikan pembelajaran,” ujarnya. iqbal/bari/dias/iwan/lia/munib