Pemprov DKI Berik ATM untuk Anak Sekolah Kurang Mampu - Peduli Pendidikan

Melalui KPJ (Kartu Jakarta Pintar) Pemprov DKI memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anak-anak sekolah dari kalangan keluarga pra sejahtera agar bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Selain itu, program ini juga ditujukan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Ibu Kota.

NERACA

Jakarta, selain sebagai pusat pemerintahan, kota metropolitan ini juga merupakan pusat bisnis. Seolah-olah semua mengerucut pada Jakarta dimana segudang aktifitas keuangan penuh sesak didalamnya. Saat ini, lebih dari 70% uang negara berputar di Jakarta.

Sebagai salah satu kota metropolitan di dunia, Jakarta masuk dalam jajaran 200 kota metropolitan dengan kinerja ekonomi terbaik dunia. Berada di posisi 17, Jakarta mampu mengalahkan kota metropolitan lain yang sudah tersohor sebagai kota bisnis seperti Hong Kong, Kuala Lumpur bahkan Singapura.

Namun, keberhasilannya dalam bidang ekonomi belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah lantaran perekonomian keluarganya yang pas-pasan. Mereka lebih memilih untuk bekerja demi membantu orang tua. Bukannya tidak mungkin, jika pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta tidak segera mencegah putus sekolah di kalangan anak-anak usia sekolah, bibit kemiskinan baru pun akan timbul.

Guna menyelamatkan anak-anak usia sekolah dari ancaman tercerabutnya hak mereka terhadap akses pendidikan, 2012 ini pemprov DKI telah meluncurkan 10.406 KJP yang dilanjutkan dengan menerbitkan KJP sebanyak 332.000 lembar pada 2013. Program inovasi pemprov DKI ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dunia pendidikan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, KJP di tahun 2012 merupakan peluncuran yang pertama, yang dibagi dalam dua tahap. Untuk tahap pertama dibagikan 3.013 lembar dan tahap kedua sebanyak 7.393 lembar hingga akhir Desember 2012. Tahun depan akan dibagikan lagi 332.000 KJP yang diperuntukan untuk semua tingkatan pendidikan.

Setiap siswa yang kurang mampu berhak mendapatkan KJP dengan ketentuan persyaratan yang harus dilengkapi, seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan. Surat nantinya akan diberikan sekolah kepada Dinas Pendidikan DKI untuk diseleksi. Jika ternyata ada siswa yang ingin mendapatkan KJP diluar dari jumlah 332.000 tersebut, Pemprov DKI akan membuka pendaftaran baru bagi siswa tak mampu yang belum masuk dalam daftar siswa rawan putus sekolah.

KJP akan diberikan dalam format kartu ATM Bank DKI. Untuk mempermudah pemberian bantuan personal, masing-masing siswa diberikan kartu ATM Bank DKI yang dibedakan berdasarkan warna yaitu, platinum untuk sekolah negeri dan silver untuk sekolah swasta.

Untuk siswa SD/MTi sebesar Rp180.000 per bulan per anak, siswa SMP/MTs sebesar Rp210.000 per bulan per anak, dan siswa SMA/MA/SMK negeri serta swasta akan diberikan biaya operasional Rp240.000 per bulan per anak, siswa SMP/MTs sebesar Rp210.000 per bulan per anak. Biaya personal tersebut disediakan untuk untuk pembelian seragam, sepatu, beli buku pelajaran, transportasi, dan tambahan biaya gizi pelajar. Saldo selalu masuk dalam KJP pada tanggal 1 setiap bulannya.

Sasaran utama program ini yakni meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) atau rasio jumlah siswa dengan jumlah penduduk yang masuk kelompok umur jenjang pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menegah (SMA/SMK). Ditargetkan, APK SMA/SMK di DKI Jakarta dalam 4 tahun ke depan akan meningkat signifikan.

Tak hanya itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga akan mengakselerasi pertumbuhan APK DKI. Pasalnya, tanpa adanya program andalan Gubernur Joko Widodo tersebut, angka 95% baru dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 12 tahun ke depan. "Tahun ini, Pemprov DKI menargetkan pertumbuhan APK tingkat SMA/SMK sebesar 3%, dan dalam beberapa tahun ke depan pertumbuhannya akan lebih besar lagi," ujarKepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto.

Lantas apakah dengan membagikan KJP penyalahgunaan tidak terjadi, misalnya untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan pendidikan? Ya, resiko itu pasti ada. Oleh karena itu, setelah Kartu Jakarta Pintar (KJP) terdistribusi seluruhnya, Jokowi akan membentuk tim independen, dimana berbagai unsur seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau unsur masyarakat turut dilibatkan dalam keanggotaan. Ini dimaksudkan agar biaya personal tersebut digunakan sesuai kebutuhan siswa.

Kehadiran Kartu Jakarta Pintar pun tidak lepas dari berbagai tanggapan terhadapnya. Ada yang menilai positif dan ada pula yang menilai bahwa program tersebut tidak mendidik. Terlepas dari itu semua, kelemahan program yang diusung oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mencerahkan dunia pendidikan ini akan tampak pada tiga bulan kedepan.

BERITA TERKAIT

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian…

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

Efektivitas Sistem Pendidikan Link & Match

Oleh : Untung Juanto ST. MM, Pemerhati Produktivitas SDM Debat calon Wakil Presiden pada tanggal 17 Maret 2019 antara KH…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

UN Dihapus, Berbahayakah?

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai upaya penghapusan ujian nasional dalam sistem pendidikan Indonesia akan menjadi berbahaya karena tidak…

Perpustakaan dengan Koleksi Katalog Terbanyak Di Dunia

      Perpustakaan adalah sumber berbagai macam informasi mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, sejarah dan masih banyak lagi. Perpustakaan…

Kapan Anak Perlu Ikut Bimbel?

  Menghadapi anak dengan banyak tugas sekolah, tak jarang membuat orangtua menjadi bingung. Bingung bagaimana menjelaskan pelajaran anak yang berbeda…