Pemerintah Akan Kurangi Jumlah Transmigran

NERACA

Jakarta – Jumlah transmigran pada 2013 akan dikurangi menjadi 6.000 Kepala Keluarga (KK) dari 9.000 KK pada 2012. Meski begitu, kualitas transmigrasi nantinya akan ditingkatkan dengan memperbaiki infrastrukturnya, yaitu jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Penelitian Pengembangan dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Djuharsa M Djajadihardja kepada Neraca, Senin (10/12).

Program transmigrasi terbukti meningkatkan perekonomian Indonesia. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat sebanyak 103 pemukiman transmigrasi telah berkembang menjadi ibukota kabupaten atau kota. Sebanyak 382 pemukiman telah berkembang menjadi ibukota kecamatan.

Program transmigrasi berhasil membangun 1.183 pemukiman transmigrasi menjadi desa definitif. Bahkan terdapat satu ibukota provinsi berasal dari lokasi transmigrasi yakni UPT Mamuju yang sekarang menjadi ibukota provinsi Sulawesi Barat.

Sekitar 37 persen kawasan transmigrasi telah menjadi sentra produksi pangan, serta memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional sebanyak kurang lebih 5,8 juta ton pada 2011.

Dengan keberhasilan-keberhasilan tersebut, Djuharsa mengatakan bahwa anggaran untuk program transmigrasi seharusnya lebih ditingkatkan. “Selama ini kan tidak sampai Rp 2 triliun,” kata dia.

Mengenai adanya konflik antara penduduk transmigran pendatang dengan penduduk lokal, Djuharsa mengatakan bahwa itu hanyalah kasus-kasus kecil. “Paling hanya 5%,” kata dia.

Salah satu cara pemerintah mengurangi konflik tersebut adalah dengan memberikan kesempatan penduduk asli daerah target transmigrasi untuk ikut serta dalam program transmigrasi. “Jatahnya fifty-fifty.Sejak memulai daerah kawasan transmigrasi itu harus clear and clean. Tidak ada masalah lahan, tidak ada konflik terhadap lahan, dan sosial. Jadi pemerintah daerah harus menyiapkan daerah untuk transmigrasi itu dengan tidak melanggar ketentuan yang ada, termasuk kawasan-kawasan hutan yang kemudian menjadi dasar klaim transmigrasi merusak hutan. Kita kan pakai APL (alokasi penggunaan lain, red),” jelas Djuharsa.

Pemerintah daerah menjadi ujung tombak program transmigrasi karena program ini tidak akan dilakukan tanpa ajuan proposal dari daerah yang ingin melakukan transmigrasi atau ingin menjadi target daerah transmigrasi.

Perkataan Djuharsa tersebut terkait dengan program transmigrasi bernama Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat menunggu usulan-usulan dari daerah. “Kita lihat kapasitas, visible atau tidak, aksesibilitasnya dengan masyarakat. Kalau semua baik, maka kita majukan. Sekarang sudah ada 44 KTM yang terbentuk dalam 6 tahun ini,” jelas dia. Setiap KTM terdiri dari 9.000 sampai 10.000 Kepala Keluarga, yang terdiri dari pendatang dan masyarakat asli daerah tersebut.

BERITA TERKAIT

Indonesia Akan Gelar Kongres Notaris Dunia

Indonesia Akan Gelar Kongres Notaris Dunia NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Tri Firdaus Akbarsyah…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

Restriksi Perdagangan - Sikapi Langkah Diskriminatif Sawit, Pemerintah Kirim Delegasi ke UE

NERACA Jakarta – Pemerintah siap mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…