NERACA

Jakarta – Jumlah transmigran pada 2013 akan dikurangi menjadi 6.000 Kepala Keluarga (KK) dari 9.000 KK pada 2012. Meski begitu, kualitas transmigrasi nantinya akan ditingkatkan dengan memperbaiki infrastrukturnya, yaitu jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Penelitian Pengembangan dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Djuharsa M Djajadihardja kepada Neraca, Senin (10/12).

Program transmigrasi terbukti meningkatkan perekonomian Indonesia. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat sebanyak 103 pemukiman transmigrasi telah berkembang menjadi ibukota kabupaten atau kota. Sebanyak 382 pemukiman telah berkembang menjadi ibukota kecamatan.

Program transmigrasi berhasil membangun 1.183 pemukiman transmigrasi menjadi desa definitif. Bahkan terdapat satu ibukota provinsi berasal dari lokasi transmigrasi yakni UPT Mamuju yang sekarang menjadi ibukota provinsi Sulawesi Barat.
Sekitar 37 persen kawasan transmigrasi telah menjadi sentra produksi pangan, serta memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional sebanyak kurang lebih 5,8 juta ton pada 2011.
Dengan keberhasilan-keberhasilan tersebut, Djuharsa mengatakan bahwa anggaran untuk program transmigrasi seharusnya lebih ditingkatkan. “Selama ini kan tidak sampai Rp 2 triliun,” kata dia.
Mengenai adanya konflik antara penduduk transmigran pendatang dengan penduduk lokal, Djuharsa mengatakan bahwa itu hanyalah kasus-kasus kecil. “Paling hanya 5%,” kata dia.

Salah satu cara pemerintah mengurangi konflik tersebut adalah dengan memberikan kesempatan penduduk asli daerah target transmigrasi untuk ikut serta dalam program transmigrasi. “Jatahnya fifty-fifty.Sejak memulai daerah kawasan transmigrasi itu harus clear and clean. Tidak ada masalah lahan, tidak ada konflik terhadap lahan, dan sosial. Jadi pemerintah daerah harus menyiapkan daerah untuk transmigrasi itu dengan tidak melanggar ketentuan yang ada, termasuk kawasan-kawasan hutan yang kemudian menjadi dasar klaim transmigrasi merusak hutan. Kita kan pakai APL (alokasi penggunaan lain, red),” jelas Djuharsa.

Pemerintah daerah menjadi ujung tombak program transmigrasi karena program ini tidak akan dilakukan tanpa ajuan proposal dari daerah yang ingin melakukan transmigrasi atau ingin menjadi target daerah transmigrasi.

Perkataan Djuharsa tersebut terkait dengan program transmigrasi bernama Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat menunggu usulan-usulan dari daerah. “Kita lihat kapasitas, visible atau tidak, aksesibilitasnya dengan masyarakat. Kalau semua baik, maka kita majukan. Sekarang sudah ada 44 KTM yang terbentuk dalam 6 tahun ini,” jelas dia. Setiap KTM terdiri dari 9.000 sampai 10.000 Kepala Keluarga, yang terdiri dari pendatang dan masyarakat asli daerah tersebut.