Pemerintah Desak Percepatan Pembahasan RUU JPSK

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dapat dipercepat untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional terhadap ancaman krisis.

"Menurut saya sebaiknya segera dibahas, untuk memperkuat sistem keuangan kita," ujarnya di Jakarta, Senin (10/12). Hatta menjelaskan UU JPSK merupakan salah satu bagian dari protokol manajemen krisis yang telah disiapkan pemerintah, selain peningkatan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

"Walaupun kita sekarang punya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, namun keberadaan UU itu penting. Apalagi kita juga telah memiliki OJK," kata dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengharapkan pembahasan RUU JPSK menjadi prioritas di DPR mengingat pentingnya payung hukum untuk penanganan jika terjadi krisis.

"Jangan menunggu sampai terjadi krisis, baru UU JPSK diterbitkan, itu akan terlambat sekali. Saya harapkan ini bisa jadi prioritas oleh DPR," ujarnya, belum lama ini. Kalangan DPR sebelumnya menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu perusahaan yang menjadi sumber krisis.

Namun, Menkeu menjanjikan RUU JPSK yang baru diajukan telah meniadakan hak imunitas atas kekebalan hukum terhadap pejabat yang memutuskan situasi ekonomi sudah memasuki tahap krisis dan memerlukan tindakan untuk penanganannya.

Redenominasi Sementara, terkait rencana redenominasi yang akan dilakukan pemerintah, Hatta mengharapkan proses sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. "Redenominasi memerlukan sosialisasi agar masyarakat paham dan jangan diartikan sebagai sanering. Sosialisasi juga penting agar tidak menimbulkan kebingungan," terang Agus.

Menurut dia, redenominasi yang merupakan proses penyederhanaan nominal rupiah merupakan hal yang sangat baik, karena dapat membuat sistem perekonomian nasional menjadi lebih efisien. "Nilainya kan sama, karena itu perlu sosialisasi. Apalagi redenominasi bisa mengefesienkan ekonomi kita,” tukasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Sumsel Bakal Bentuk Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan

Sumsel Bakal Bentuk Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan NERACA Palembang - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan membentuk tim percepatan penurunan kemiskinan…

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian NERACA Jakarta - Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012,…

Perlu Pendalaman Mendasar untuk RUU KSDAHE

Perlu Pendalaman Mendasar untuk RUU KSDAHE NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan masih diperlukan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…