Pemerintah Desak Percepatan Pembahasan RUU JPSK

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dapat dipercepat untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional terhadap ancaman krisis.

"Menurut saya sebaiknya segera dibahas, untuk memperkuat sistem keuangan kita," ujarnya di Jakarta, Senin (10/12). Hatta menjelaskan UU JPSK merupakan salah satu bagian dari protokol manajemen krisis yang telah disiapkan pemerintah, selain peningkatan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

"Walaupun kita sekarang punya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, namun keberadaan UU itu penting. Apalagi kita juga telah memiliki OJK," kata dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengharapkan pembahasan RUU JPSK menjadi prioritas di DPR mengingat pentingnya payung hukum untuk penanganan jika terjadi krisis.

"Jangan menunggu sampai terjadi krisis, baru UU JPSK diterbitkan, itu akan terlambat sekali. Saya harapkan ini bisa jadi prioritas oleh DPR," ujarnya, belum lama ini. Kalangan DPR sebelumnya menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu perusahaan yang menjadi sumber krisis.

Namun, Menkeu menjanjikan RUU JPSK yang baru diajukan telah meniadakan hak imunitas atas kekebalan hukum terhadap pejabat yang memutuskan situasi ekonomi sudah memasuki tahap krisis dan memerlukan tindakan untuk penanganannya.

Redenominasi Sementara, terkait rencana redenominasi yang akan dilakukan pemerintah, Hatta mengharapkan proses sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. "Redenominasi memerlukan sosialisasi agar masyarakat paham dan jangan diartikan sebagai sanering. Sosialisasi juga penting agar tidak menimbulkan kebingungan," terang Agus.

Menurut dia, redenominasi yang merupakan proses penyederhanaan nominal rupiah merupakan hal yang sangat baik, karena dapat membuat sistem perekonomian nasional menjadi lebih efisien. "Nilainya kan sama, karena itu perlu sosialisasi. Apalagi redenominasi bisa mengefesienkan ekonomi kita,” tukasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kena Dampak Covid 19, AAJI Minta Diizinkan Jual PAYDI Secara Online

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan Produk Asuransi…

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…