Pemerintah Desak Percepatan Pembahasan RUU JPSK

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dapat dipercepat untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional terhadap ancaman krisis.

"Menurut saya sebaiknya segera dibahas, untuk memperkuat sistem keuangan kita," ujarnya di Jakarta, Senin (10/12). Hatta menjelaskan UU JPSK merupakan salah satu bagian dari protokol manajemen krisis yang telah disiapkan pemerintah, selain peningkatan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

"Walaupun kita sekarang punya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, namun keberadaan UU itu penting. Apalagi kita juga telah memiliki OJK," kata dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengharapkan pembahasan RUU JPSK menjadi prioritas di DPR mengingat pentingnya payung hukum untuk penanganan jika terjadi krisis.

"Jangan menunggu sampai terjadi krisis, baru UU JPSK diterbitkan, itu akan terlambat sekali. Saya harapkan ini bisa jadi prioritas oleh DPR," ujarnya, belum lama ini. Kalangan DPR sebelumnya menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu perusahaan yang menjadi sumber krisis.

Namun, Menkeu menjanjikan RUU JPSK yang baru diajukan telah meniadakan hak imunitas atas kekebalan hukum terhadap pejabat yang memutuskan situasi ekonomi sudah memasuki tahap krisis dan memerlukan tindakan untuk penanganannya.

Redenominasi Sementara, terkait rencana redenominasi yang akan dilakukan pemerintah, Hatta mengharapkan proses sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. "Redenominasi memerlukan sosialisasi agar masyarakat paham dan jangan diartikan sebagai sanering. Sosialisasi juga penting agar tidak menimbulkan kebingungan," terang Agus.

Menurut dia, redenominasi yang merupakan proses penyederhanaan nominal rupiah merupakan hal yang sangat baik, karena dapat membuat sistem perekonomian nasional menjadi lebih efisien. "Nilainya kan sama, karena itu perlu sosialisasi. Apalagi redenominasi bisa mengefesienkan ekonomi kita,” tukasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

JAGA STABILITAS KEAMANAN - Pemerintah Siap Usut Tuntas Kerusuhan di Papua

NERACA Jakarta – Kerusuhan yang terjadi di Papua Barat merupakan dampak kasus yang terjadi di Surabaya dan Malang. Merespon hal…

Diserap Empat Pemerintah Daerah - Bank BJB Bidik Private Placement Rp 412 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat struktur permodalan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) bakal kembali menggelar penambahan…

Pilar Sosial, Cara Pemerintah Turunkan Kemiskinan Hingga 9%

  NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pilar-pilar sosial mempunyai tugas khusus untuk ikut bersama pemerintah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Indonesia Eximbank Kerjasama Pembiayaan Ekspor ke Afrika

      NERACA   Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama…

Kartu Kredit Digital Kredivo Ciptakan Inovasi Checkout Tercepat

    NERACA   Jakarta – Kartu kredit digital, Kredivo menciptakan inovasi pembayaran digital di Indonesia dengan checkout 2-klik yang…

Menkeu Ingin Porsi Asing di SBN Turun

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan basis investor domestik dalam kepemilikan Surat Berharga…