HIPMI: UMP Rp 2,2 Juta Belum Layak - Produktivitas Buruh Masih Rendah

NERACA

Jakarta - Ketua V DPP Himpunan Pengusaha Muda Indoneisa (HIPMI) Erick Hidayat menilai penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta/bulan belum layak ditetapkan. Pasalnya, upah sebesar itu belum seimbang dengan produktifitas buruh yang saat ini masih rendah.

"Kalau lihat dari produktivitas mereka itu masih kurang. Jadi kalau kenaikkan 40% itu saya pikir belum saatnya," papar Erick saat ditemui selepas acara Press Conference HIPMI Economic Outlook 2013 di Kantor DPP HIPMI, Gedung Palma One, Kuningan Jakarta, Senin (10/12).

Dia menambahkan, ini akan berpengaruh pada iklim investasi yang akan masuk ke Indonesia. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan para investor akan beralih ke negara Asia lainnya yang memiliki buruh dengan ketrampilan lebih baik.

"Ini juga berkaitan dengan investasi yang akan masuk kesini, mereka akan lihat indoneisa akhirnya sekian, meskipun mereka akan tahun biaya akan tinggi. Cuman kalau melihat dari skill para buruh kita , mungkin lebih baik ke Malaysia yang bisa Bahasa Inggris atau mungkin ke Filipina, dan Vietnam yang sekarang kondisinya sudah makin membaik," lanjutnya.

Dia pun mengatakan, jika kondisi ini sudah terjadi, peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari para buruh di dalam negeri. "Ini merupakan tantangannya. Pemerintah harus mengambil tindakan, mulai dari peningkatan pendidikan dan pemerataan ekonomi," jelasnya.

Di tempat yang sama,vKetua VI HIPMI Bidang Infrastruktur, Bahlil Lahadalia mengharapkan pemerintah mengambil langkah nyata untuk mendukung pengusaha pemula guna merangsang pertumbuhan jumlah pengusaha di Indonesia. "Bantuan dari pemerintah untuk pengusaha pemula sangat penting dan harus dilakukan untuk merangsang pertumbuhan pengusaha pemula di Indonesia," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, di Indonesia jumlah pengusaha masih 1,56 persen dari jumlah penduduk. Seharusnya jumlah penduduk yang menjadi pengusaha paling sedikit sebanyak dua persen dari total jumlah penduduk. "Apabila menginginkan pertumbuhan bagus dan cepat maka paling tidak pengusaha di Indonesia harus berjumlah lima persen dari total jumlah penduduk," ujar Bahlil.

Bahlil memberikan contoh, salah satu skenario yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengambil kebijakan pengalokasian sebagian deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dipinjamkan bagi para pengusaha pemula. "Pemerintah perlu memberikan dana segar bagi para pengusaha pemula, karena bank tidak bisa memberikan pinjaman dengan cuma-cuma," ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, di sejumlah negara yang memiliki jumlah penduduk sedikit namun jumlah pengusahanya banyak, tugas pemerintahnya adalah menciptakan pengusaha tersebut dengan memberikan stimulus dan proteksi. "Harus ada keberanian dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk mendukung para pengusaha pemula itu," kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama,Bahlil mengharapkan pemerintah terus berupaya memperbaiki infrastruktur baik untuk bidang jaringan logistik, energi, listrik, maupun konektivitas. "HIPMI terus mendorong ke pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur," ungkap Bahlil.

Bahlil mengatakan, pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur setiap kali ada kesempatan untuk bertemu dengan pemerintah. "Saat ini kita berada di urutan ke 85, jangan bicara tentang urutan infrastruktur di dunia, untuk di Asia Tenggara saja, Indonesia tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan lainnya," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih untuk melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Indonesia untuk menunjang kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan perekonomian. "Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih banyak, dana yang ada sekarang harus ditingkatkan dan juga fokus untuk membenahi masalah infrastruktur tersebut," ujar Bahlil.

Berdasarkan data dari World Economic Forum (WEF), kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Malaysia. Pada 2010-2011, Indonesia berada pada peringkat 90 sementara Malaysia berada di peringkat 27, dan pada 2011-2012, peringkat Malaysia naik dan berada di posisi 23, sementara Indonesia masih berada di posisi 82.

BERITA TERKAIT

Tingkat Literasi Kalangan ASN Masih Rendah - Wakil Walikota Sukabumi

Tingkat Literasi Kalangan ASN Masih Rendah Wakil Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami mengatakan, tingkat…

Layak Dipertahankan, Otoritas BPTJ Harus Lebih Diperkuat

Jakarta, Sejak dibentuk pada Tahun 2015 lalu, keberadaan Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dinilai mampu menata dan mengelola transportasi kawasan…

PENGEMBANGAN BANDARA BERBIAYA RENDAH

Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri) menyaksikan Presiden Direktur PT. Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin (kanan) bertukar naskah perjanjian kerja sama…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

Dunia Usaha Dimintai Dukungan Hadapi Diskriminasi Sawit UE

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa untuk ikut membantu proses negosiasi dan diplomasi kepada UE…

Dunia Usaha - Perang Dagang AS-China Disebut Beri Peluang Bagi Manufaktur RI

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu…