MNA Disarankan Beli Pesawat dari Negara Lain - PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNGJAWAB

Jakarta - Ketua Komisi VI DPR mengatakan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) sebaiknya dilarang membeli pesawat baru dari China, terutama jenis MA-60 buatan Xian Aircraft yang belum besertifikat FAA. Apabila BUMN itu akan menambah jumlah armadanya disarankan membeli pesawat dari pabrikan lain, bila perlu dari produsen pesawat dalam negeri.

NERACA

Ketua Komisi VI DPR-RI Airlangga Hartanto menegaskan, rekomendasi tersebut muncul bukan hanya disebabkan terjadinya kasus kecelakaan pesawat MA-60 yang dioperasikan MNA pada Sabtu (7/5). Lebih dari itu, karena selama ini China terkesan selalu menjadikan kontrak penjualan pesawat itu sebagai iming-iming atas semua bentuk kerja sama dengan Indonesia.

“Setelah kasus kecelakaan, MNA jangan pernah lagi membeli pesawat dari China. Kontrak pesawat MA-60 selama ini dijadikan China untuk melakukan bargaining position dengan Indonesia dalam berbagai kerjasama, seperti halnya proyek gas lapangan Tangguh,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/5).

Airlangga mengungkapkan, dua dari 15 pesawat MA-60 yang dipesan MNA bisa dilanjutkan kedatangannya. Karena ke-15 pesawat itu sudah telanjur dibayar dengan total senilai Rp 2,138 triliun. Kontrak telah diteken pada 7 Juni 2006, pada 2009 sempat dilakukan negosiasi agar pemesanan tidak dilanjutkan namun gagal dilakukan.

Bukan Solusi

Dampak jatuhnya pesawat komersial PT MNA jenis MA60 di teluk Kaimana itu berbuntut panjang. Bahkan Kementerian BUMN mengisyaratkan perombakan jajaran direksi BUMN tersebut. Namun langkah itu dianggap tak menyelesaikan masalah.

“Belum pernah terbukti, pergantian direksi sebagai solusi menyelesaikan masalah. Malah tindakan itu suatu hal yang percuma saja. Langkah terbaik adalah, kita tunggu saja keputusan KNKT,” kata pengamat transportasi ITB, Harun Alrasyid Lubis ketika dihubungi Neraca di Bandung, kemarin.

Menurut Dosen ITB itu, pemerintah dalam hal ini semua kementerian terkait harus ikut bertanggungjawab, alias tak bisa lepas tangan. Alasannya kejadian ini merupakan hal serius. “Pemerintah (BUMN, MNA, Menhub, Mendag) harus bertanggung jawab karena ini merupakan hal serius. Tapi jangan lupa KNKT masih menyelidikinya. Karena faktor cuaca buruk juga bisa menyebabkan kecelakaan,” ungkapnya.

Harun mempertanyakan sikap manajemen Merpati yang kemungkinan memaksakan pilot memaksakan diri untuk mendaratkan pesawat jenis MA60 tersebut. “Pilot harusnya tahu langkah terbaik yang mesti diputuskan. Tapi kenapa harus dipaksakan untuk mendarat apakah merpati ini tidak mau merugi? Seharusnya, pesawat itu mesti pindah pendaratan atau balik ke bandara awal,” tambahnya.

Menyinggung soal keterkaitan Mendag Marie Pangestu dalam lobi pembelian pesawat MA 60 buatan Xian Aircraft China. “Kalau bicara soal dagang, ya tak ada yang salah dan sah-sah saja. Karena memang pesawat buatan China itu sedikit lebih murah. Tapi kalau bicara soal kualitas, ya kita harus teliti dahulu,’tegasnya.

Tak beda jauh dengan Harun, Direktur Indonesia Resourcers Studies (IRESS), Marwan Batu Bara juga sepakat perombakan direksi Merpati bukanlah solusi. “Yang harus telusuri adalah siapa saja yang terlibat dalam pembelian pesawat MA-60. Pemerintah harus meneliti kembali kontrak jual belinya. Ada syarat nggak seperti untuk jangka waktu tertentu, jika terjadi kecelakaan maka Xian Aircraft bertanggung jawab,” ucap Marwan.

Lebih jauh dia menyinggung soal kemungkinan adanya penyelewengan negosiasi dengan China, termasuk soal tekanan kepada Indonesia dan terkait proyek listrik 10.000 megawatt. “Bisa saja ada kaitannya dengan pembangunan listrik 10.000 megawatt. Kita kan butuh cepat dibangun, sedangkan China punya duit banyak. Jadinya ditekan kita. Bukan menuduh tapi perdagangan kita dengan China tidak imbang. Kita selalu rugi,” paparnya.

Terkait pengadaan pesawat Merpati yang kualitasnya diragukan, pengamat ekonomi Nina Sapti Triaswari, mendesak agar pemerintah tegas memberlakukan standardisasi moda transportasi udara. Dengan demikian, pemerintah dan maskapai pemakai pesawat memiliki dasar kuat untuk menerima atau menolak tawaran industri pesawat.

Namun ekonom FEUI ini, lebih setuju dengan langkah pemerintah melakukan perombakan manajemen Merpati. Kementerian BUMN harus berani melakukan restrukturisasi manajemen Merpati Airlines. ”Ini ada mis-manajemen. Pemerintah bisa memperbaiki dengan mengganti jajaran manajemen dan efisiensi karyawan,” katanya kemarin.

Nina menepis wacana penutupan usaha maupun privatisasi melalui penjualan saham kepada swasta untuk memperbaiki kinerja. Yang jelas captive market dan branding Merpati masih bagus. Meski belakangan terpuruk. Sementara, masuknya manajemen swasta melalui penjualan saham bukan langkah final. Apalagi, investor hanya tertarik pada perusahaan yang berkinerja baik. ”Pemerintah bisa mengambil pengalaman ketika mampu menyehatkan Garuda. Seharusnya, dengan Merpati mereka mau mengangkat,” katanya.

Menyangkut soal kualitas pesawat made in China tersebut, Dirut Merpati, Sardjono Jhony Tjitrokusumo memastikan pesawat Merpati MA-60 tersebut laik terbang. "Saya klarifikasi bahwa pesawat saat berangkat dari Sorong layak terbang," katanya.

Menurut Jhoni, kondisi pesawat dan kru yang menerbangkan pesawat dalam keadaan layak. "Jadi...bukan pesawat yang jadi masalah. Selama ini tak ada masalah, karena sesuai dengan pengecekan bahwa `air craft maintenance logbook`-nya dalam kondisi `clear` ", tambahnya.

Yang jelas, kata Sardjono, Merpati akan tetap menggunakan pesawat jenis ini. Karena itu pada 19 dan 20 Mei 2011 sesuai rencana akan menerima dua unit lagi MA-60 dari Xian Aircraft industri. "Dua pesawat tetap kami terima. Tidak ada penundaan, namun kedepannya akan disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan," tegasnya.

Menurut dia, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) saat ini sedang menyelidiki jatuhnya pesawat Merpati tersebut karena dua kotak hitam alias black box pesawat naas tersebut telah ditemukan. Pemerinth akan menunggu laporan dari KNKT sebelum mengambil keputusan. "Kita tunggu peneliti dari KNKT, kita harus prosedural. Kalau ada musibah seperti itu tentu ada prosedurnya," jelasnya

Dari DPR terdengar rencana memanggil Kemenhub, MNA dan pengelola Bandara, Wakil Ketua Komisi V DPR, Josep Umar Hadi mengakui Komisi V DPR akan langsung menggelar rapat pimpinan (rapim) guna membahas hal tersebut.

Lebih lanjut Yoseph mengatakan, informasi sementara yang diterimanya, penyebab kecelakaan pesawat Merpati MA–60 itu disebabkan gangguan cuaca yang buruk di daerah setempat, sehingga mengganggu jarak pandang penerbangan. Namun, pihaknya tidak akan percaya begitu saja atas informasi tersebut. "Sekarang mesti diungkap juga jika BMKG telah memberikan informasi atas cuaca buruk, namun realitasnya di lapangan pihak Merpati tetap melakukan penerbangan, ini yang mesti jelas," ujarnya.

Tentang dugaan kecelakaan ini disebabkan masalah mesin pesawat dan hal lain seperti belum adanya sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) yang dikantongi pesawat MA-60 buatan China ini, Yoseph pun meminta agar Pemerintah melalui Kemenhub segera mempertanyakan masalah ini.

Sementara dari Kemeneg BUMN terdengar isu pencopotan direski MNA, Meneg BUMN Mustafa akan memanggil direksi PT MNA terkait insiden pesawat jatuh. "Diperbaiki di dalam kalau ada, tapi kita harus menunggu," katanya.

Mustafa mengaku, saat ini dirinya tidak mau berandai-andai mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah sebelum hasil dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) keluar. "Karena saya berharap menunggu hasil KNKT," ujarnya kemarin

Menurut Mustafa, kejadian yang menimpa Merpati merupakan sebuah musibah dan seharusnya kita semua perihatin dan berharap tidak terlulang di keudian hari. Karena itu, Mustafa akan memperkuat dari sisi perusahaan. "Kami melakukan sidak di bandara, kita melakukan pemaggilan ke direksi Garuda dan Merpati kalau ada musibah seperti ini," tuturnya. iwan/ardi/inung/cahyo

BERITA TERKAIT

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…

Rekomendasi Bank Dunia Atasi Dampak Covid-19

NERACA Jakarta - Bank Dunia merekomendasikan enam langkah dalam mengatasi dampak wabah Virus Corona baru atau COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya…

TIM SATGAS COVID-19 ATUR KEBIJAKAN BERSKALA BESAR - Presiden: Karantina Wilayah Wewenang Pusat

Jakarta- Presiden Jokowi menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut. "Saya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

Impor, Strategi Amankan Pangan Hadapi Wabah Covid-19

NERACA Surabaya – Ditengah-tengah merebaknya serangan virus covid-19, komoditas pangan tidak terpengaruh. Hal ini penting karena meskipun masyarakat dihimbau untuk…

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…