Dana Pemda Banyak yang Menganggur - Bisa Dikenai Sanksi

NERACA

Jakarta – Rendahnya penyerapan belanja diperparah dengan masih banyaknya pemerintah daerah (Pemda) yang menimbun dana di bank. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan, banyaknya dana menganggur milik Pemda yang disimpan di bank menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebab, seharusnya dana tersebut dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian daerah. "Memang belum ada sanksinya, tapi sekarang kita siapkan," ujarnya, Senin (10/12). Banyaknya dana Pemda yang disimpan di berbagai instrumen keuangan, seperti deposito bank maupun Sertifikat Bank Indonesia (SBI), terus menjadi isu panas yang tak kunjung bisa dipecahkan. Berbagai imbauan dari pemerintah pusat pun kurang efektif.

Buktinya, jumlah dana yang diparkir justru merangkak naik, seiring dengan bertambahnya alokasi dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah. Data menunjukkan, pada 2002 nilai dana daerah dalam simpanan berjangka sebesar Rp 22,18 triliun. Hingga akhir 2011, jumlahnya naik berlipat-lipat hingga mendekati Rp 100 triliun.

Karena itu, menurut Marwanto, pemberian sanksi dinilai bisa menjadi solusi untuk mendorong pemda agar lebih produktif dalam memanfaatkan anggarannya. "Nanti (sanksi) kita masukkan di revisi UU Nomor 33/2004 (tentang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah)," katanya. Saat ini, revisi tersebut tengah dimatangkan di internal pemerintah.

Marwanto mengatakan, terkait sanksi yang akan diberikan bagi pemda yang menumpuk dananya di bank, saat ini beberapa opsi sanksi masih dibahas pemerintah. "Misalnya, dalam bentuk penundaan transfer DAU (Dana Alokasi Umum)," sebutnya.

Marwanto mengatakan, kebijakan lain dalam transfer dana ke daerah adalah opsi transfer dalam bentuk obligasi atau surat berharga negara (SBN). Hal itu dilakukan untuk memperluas basis penyerap SBN. "Tapi, yang terbaik adalah penyerapan dana transfer untuk proyek-proyek yang bisa mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah," ucapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, kapasitas pengelolaan keuangan daerah memang harus terus ditingkatkan. Selain masih banyaknya dana yang diparkir di perbankan, dana yang dibelanjakan pun sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. "Jadi, belanjanya tidak produktif," ujarnya.

Menurut Aviliani, dengan kapasitas fiskal pemda yang makin baik seiring naiknya dana transfer daerah, Pemda mestinya bisa berperan banyak dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. "Kuncinya, dana-dana yang ada harus digunakan untuk belanja produktif sehingga memberi daya dorong bagi perekonomian," katanya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih agresif melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan investasi. “Sayangnya, daerah-daerah atau sentra-sentra pertumbuhan baru tersebut masih memiliki masalah dengan rendahnya realisasi APBD. Di sisi lain, daerah-daerah atau sentra-sentra pertumbuhan baru tersebut, belum menjadi tujuan investasi utama di Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data UKP4, hingga triwulan III 2012, realisasi APBD baru mencapai 41,30%. Sementara itu, pada 2011, sebesar 60,20% investasi masih terkonsentrasi di Jawa dan sebesar 83,90% terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

BERITA TERKAIT

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…

Danai Infrastruktur Jangka Panjang - OJK Dorong Pemda Manfaatkan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Perkenalkan instrumen pasar modal yang dinilai layak untuk mendanai infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah…

Waspadai Hoax yang Ancam Suksesnya Pemilu

  Oleh: Ariffudin Ahsan dan Akbar Zuliandi, Pemerhati Sosial Media   Pemilihan legisliatif dan pemilihan presiden 2019 akan segera dilaksanakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…