Dana Pemda Banyak yang Menganggur - Bisa Dikenai Sanksi

NERACA

Jakarta – Rendahnya penyerapan belanja diperparah dengan masih banyaknya pemerintah daerah (Pemda) yang menimbun dana di bank. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan, banyaknya dana menganggur milik Pemda yang disimpan di bank menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebab, seharusnya dana tersebut dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian daerah. "Memang belum ada sanksinya, tapi sekarang kita siapkan," ujarnya, Senin (10/12). Banyaknya dana Pemda yang disimpan di berbagai instrumen keuangan, seperti deposito bank maupun Sertifikat Bank Indonesia (SBI), terus menjadi isu panas yang tak kunjung bisa dipecahkan. Berbagai imbauan dari pemerintah pusat pun kurang efektif.

Buktinya, jumlah dana yang diparkir justru merangkak naik, seiring dengan bertambahnya alokasi dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah. Data menunjukkan, pada 2002 nilai dana daerah dalam simpanan berjangka sebesar Rp 22,18 triliun. Hingga akhir 2011, jumlahnya naik berlipat-lipat hingga mendekati Rp 100 triliun.

Karena itu, menurut Marwanto, pemberian sanksi dinilai bisa menjadi solusi untuk mendorong pemda agar lebih produktif dalam memanfaatkan anggarannya. "Nanti (sanksi) kita masukkan di revisi UU Nomor 33/2004 (tentang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah)," katanya. Saat ini, revisi tersebut tengah dimatangkan di internal pemerintah.

Marwanto mengatakan, terkait sanksi yang akan diberikan bagi pemda yang menumpuk dananya di bank, saat ini beberapa opsi sanksi masih dibahas pemerintah. "Misalnya, dalam bentuk penundaan transfer DAU (Dana Alokasi Umum)," sebutnya.

Marwanto mengatakan, kebijakan lain dalam transfer dana ke daerah adalah opsi transfer dalam bentuk obligasi atau surat berharga negara (SBN). Hal itu dilakukan untuk memperluas basis penyerap SBN. "Tapi, yang terbaik adalah penyerapan dana transfer untuk proyek-proyek yang bisa mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah," ucapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, kapasitas pengelolaan keuangan daerah memang harus terus ditingkatkan. Selain masih banyaknya dana yang diparkir di perbankan, dana yang dibelanjakan pun sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. "Jadi, belanjanya tidak produktif," ujarnya.

Menurut Aviliani, dengan kapasitas fiskal pemda yang makin baik seiring naiknya dana transfer daerah, Pemda mestinya bisa berperan banyak dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. "Kuncinya, dana-dana yang ada harus digunakan untuk belanja produktif sehingga memberi daya dorong bagi perekonomian," katanya.

Sebelumnya, Kepala Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih agresif melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan investasi. “Sayangnya, daerah-daerah atau sentra-sentra pertumbuhan baru tersebut masih memiliki masalah dengan rendahnya realisasi APBD. Di sisi lain, daerah-daerah atau sentra-sentra pertumbuhan baru tersebut, belum menjadi tujuan investasi utama di Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data UKP4, hingga triwulan III 2012, realisasi APBD baru mencapai 41,30%. Sementara itu, pada 2011, sebesar 60,20% investasi masih terkonsentrasi di Jawa dan sebesar 83,90% terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

BERITA TERKAIT

Bisa Kenakan Tarif Bagasi Setelah Sosialisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan pihak Lion Air dan Wings Air bisa mengenakan tarif bagasi setelah sosialisasi yang…

PENYEBAB PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BISA TUMBUH TINGGI - Bappenas: Produktivitas SDM Masih Rendah

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro kembali mengingatkan, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia…

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…