Iptek Diharapkan Bantu Kembangkan Sektor Perikanan

NERACA

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, penelitian, riset maupun inovasi memiliki arti penting dalam menjamin pengembangan konsepsi blue economy. “Penelitian, riset dan inovasi dapat membantu pemerintah dalam memberikan alternatif penyelesaian yang riil untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengolah sisa hasil perikanan dari satu produk menjadi bahan baku bagi produk lain sehingga mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan,” jelas Sharif di Universitas Brawijaya, Malang, seperti dikutip dari keterangan tertulis KKP, Senin (10/12).

Bahkan lanjut Sharif, pendapatan dari produk-produk turunan tersebut dapat memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal. Maka dari itu, kemampuan inovasi dan teknologi sudah tentu merupakan faktor utama keberhasilan blue economy.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan hasil pengembangan Iptek kelautan dan perikanan menjadi teknologi siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi Blue Economy. “KKP tengah menginventarisir hasil penelitian dan teknologi dan identifikasi pasar yang potensial untuk memasarkan produk-produk turunan tersebut,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, KKP secara aktif memperkuat kemitraan yang sinergis antara perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta yang bertujuan mengembangkan paradigma Blue Economy. “Blue Economy adalah sebuah model bisnis yang mampu melipatgandakan pendapatan diikuti dengan dampak penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah,” sambungnya.

Konsepsi tersebut meliputi berbagai sektor yang cukup luas seperti perikanan dan budidaya, pembangunan industri kelautan, wisata bahari, energi laut serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Paradigma blue economy dikatakan Sharif, telah berhasil diterapkan 12 negara di dunia. Untuk itu, KKP tengah menggiatkan pengembangan diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknolgi, financial engineering, dan menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan.

Secara terpisah, Dirjen P2HP, Saut P. Hutagalung menambahkan, paradigma Blue Economy merupakan bagian dari kerangka kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pentingnya modernisasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing. “Blue economy secara langsung mendukung keberhasilan dari program percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan, karena dapat memanfaatkan sisa hasil produk perikanan menjadi sebuah pendapatan baru (income) yang bernilai tambah tinggi,” katanya.

Dia mencontohkan, selama ini kita mengekspor udang yang produk utamanya dalam bentuk daging, sedangkan kepala dan kulitnya menjadi limbah hasil perikanan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Namun lanjutnya, dengan filosofi blue economy, sisa hasil perikanan tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi seperti chitin dan chitosan.

Saut menjelaskan, chitosan merupakan salah satu bahan pengawet ikan selain garam, karena itu chitosan dapat diaplikasikan terhadap produk perikanan sebagai pengganti formalin yang terbilang berbahaya. “Pemanfaatan kulit udang menjadi “edible coating” chitosan bukan saja memberikan nilai tambah pada usaha industri pengolahan, akan tetapi juga dapat menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan,” sambungnya.

Industri pengolahan yang menganut prinsip blue economy sudah berjalan, hal ini ditandai dengan berdirinya sejumlah pabrik chitoasa yang saat ini terkonsentrasi di Banten dan Jawa Tengah. Menurutnya, terdapat tiga negara yang potensial dalam menyerap produk-produk turunan tersebut antara lain Jepang, Korea dan China.

Udang merupakan salah satu dari komoditi ekspor yang menggiurkan, karena memiliki peluang pasar dan harganya yang cukup tinggi di pangsa internasional. Tercatat, nilai ekspor udang tahun ini sebesar US$ 1,1 miliar. Sementara komoditas unggulan lain mengekor dibelakangnya yakni, rumput laut sebesar US$ 240 juta dan Tuna Tongkol Cakalang (TTC) US$ 480 juta.

Konsepsi Blue Economy terus dikembangkan dan diperkaya oleh stakeholder terkait, KKP secara aktif memetakan kegiatan-kegiatan apa yang kiranya cocok untuk digarap sebagai model percontohan awal. “Kegiatan kegiatan di bidang pengolahan, budidaya, perikanan tangkap dan pesisir dan pulau-pulau kecil akan segera kita mulai, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk menyempurnakan konsep ini,” ungkapnya.

BERITA TERKAIT

Operasional Pelabuhan Perikanan Tidak Terpegaruh Covid-19

NERACA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memastikan aktivitas di pelabuhan perikanan tetap berjalan sesuai…

Covid-19 Meluas, Pemerintah Dorong Skema Program Bantu Koperasi

NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM siap mendorong koprasi yang terkena dampak dari virus covid-19 Sekretaris Kementerian…

Covid-19 Meluas, Industri Kelapa Sawit Gelontorkan Bantuan

NERACA Jakarta – Terus meluasnya serangan virus covid-19 membuat industri kelapa sawit untuk menggelontorkan sejumlah bantuan, salah satunya Wilmar. Wilmar…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tak Dapat Insentif Pajak, Pengusaha Daur Ulang Plastik Terancam Bangkrut

NERACA Jakarta - Para pengusaha daur ulang plastik yang tergabung dalam Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) mengeluhkan tidak adanya…

Kelompok Tani Hutan Tetap Panen di Tengah Wabah Corona

NERACA Bogor- Meski wabah virus Corona tengah merebak, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Bogor, bersama para penyuluh kehutanan,…

Pemerintah Jaga Produktivitas Industri Mamin

NERACA Jakarta - Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang selama ini memberikan kontribusi signfikan…