BI Layangkan Technical Assistance Bagi Perbankan - Belum Paham Pembiayaan UMKM

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan akan memberikan technical assistance bagi bank-bank yang masih belum mengerti bagaimana mekanisme pemberian kredit atau pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) dengan benar, terutama perbankan asing. Hal ini juga berkaitan dengan aturan lisensi berjenjang atau multiple license yang baru diluncurkan BI bulan lalu, salah satu syaratnya adalah minimal 20% dari total portofolio kredit perbankan harus diberikan ke sektor UMKM.

“Technical assistance yang kami berikan dalam artian bagaimana sih pembiayaan UMKM? Jadi kami memberikan petunjuk, begini lho caranya membiayai UMKM. Lalu kita bisa panggil orang-orang bank yang sudah berpengalaman dalam membiayai UMKM. Atau mereka akan kita kirim ke LPPI, kerja sama antara asosiasi perbankan dan BI,” kata Mulya E Siregar, Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI di Jakarta, pekan lalu.

Mulya menambahkan bahwa pelatihan seperti itu memang harus perbankan yang melaksanakannya sendiri, karena BI sudah tidak boleh memberikan kredit likuiditas lagi. Hal ini jelas berbeda ketika tahun 1980-an, di mana bank sentral masih mengucurkan kreditnya berupa kredit prioritas. Menurut dia, tidak bisa terpenuhinya persyaratan kredit UMKM minimal 20% dari total portofolio kreditnya jelas akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan suatu bank.

“Itu karena itu bank memang harus mencapai itu. Tapi kita juga akan kasih waktu untuk penyesuaian. Kalau saya bilang ini tergantung banknya, mau capek atau tidak, untuk melakukan pembiayaan yang produktif,” tutur Mulya, lagi. Dia pun menceritakan pengalamannya bahwa memang ada bank yang mampu melakukan pembiayaan atau kredit UMKM dengan baik. Apalagi yang berhasil dibiayainya adalah betul-betul pengusaha mikro, seperti ibu-ibu pedagang kerupuk atau lepet (makanan tradisional).

Kemudian tingkat kredit macet (nonperforming loan/NPL) bisa sangat rendah, yakni hanya 1%. “Tapi memang harus turun ke lapangan, dan punya strategi bisnis yang bagus. Contohnya dengan cara berkelompok. Dan kelompoknya itu akan menghukum dia (nasabah) kalau tidak atau telat membayar cicilan (kredit),” terangnya. Maka dari itu, kata Mulya, BI menghimbau agar perbankan mau belajar mengenai kredit UMKM, sehingga mereka tidak hanya berkutat di sektor kredit yang sudah dikuasainya saja.

Ubah paradigma

Mulya mengatakan bahwa yang terpenting adalah perbankan bisa mengubah paradigma atau cara pandangnya terhadap kredit UMKM, agar jangan seperti menyalurkan kredit kepada sektor korporasi. Karena kalau tidak mengubah paradigma, maka akan susah memenuhi target kredit UMKM.

“Perbankan harus mencari teknik-teknik lain, seperti berkelompok itu, dan harus ada penanggung jawabnya. Lalu itu harus ada pembinaan, dan setiap dua minggu sekali harus ada pertemuan yang diatur sedemikian rupa. Yang duduknya paling belakang, berarti dia yang paling malas bayar. Jadi itu social punishment, saya duduk paling belakang, berarti bayarnya paling tidak bagus. Dari duduknya saja sudah ketahuan, sehingga orang mau tidak mau berusaha untuk duduk di depan,” katanya.

Tak hanya itu saja. Mulya menuturkan BI akan mengarahkan supaya kredit UMKM tidak melulu ke sektor perdagangan saja, karena multifyer effect-nya kecil. Tapi dengan suku bunga yang masih tinggi, membiayai perdagangan memang berjalan lebih baik, karena turn over-nya pendek.

“Tiga bulanan, paling lama enam bulan, orang masih tahan membayar suku bunga yang tinggi. Tapi begitu arahnya ke investasi, kan makan waktu setahun sampai dua tahun, dan jika suku bunganya masih kayak sekarang, tidak akan mampu. Itu makanya kita keluarkan kebijakan SBDK diumumkan, tentunya untuk mengarahkan itu supaya suku bunganya turun, dan pembiayaan jangan semata-mata ke perdagangan melulu, tapi ke arah yang investasi,” paparnya.

Sementara itu, bagi Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) atau Bank Campuran yang belum mampu langsung memenuhi target kredit UMKM yang 20%, BI akan mengalihkannya terlebih dahulu ke sektor kredit ekspor. “Tapi memang ada batasan waktunya. (Pengalihan) itu diperhitungkan sebagai liniensi, karena dia belum mampu (melakukan kredit UMKM), jadi (kredit) ekspornya yang diperhitungkan. Tapi pada akhirnya mereka tetap harus ke kredit UMKM,” jelas Mulya.

Dia menegaskan bahwa kita pasti akan lebih bahagia dan bangga, jika sektor UMKM kita bisa maju di masa depan serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Industri kreatif kita itu banyak ahlinya, misalnya media game, dan lain-lain, namun pada akhirnya yang membiayai orang luar dan dipakai di sana. Jadi katanya sekarang banyak software di luar negeri, bikinan orang Indonesia, karena tidak ada yang mau membiayai (di dalam negeri). Sayang bukan,” tutupnya, dengan nada prihatin. [ria]

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Masyarakat Harus Paham Pluralisme

Mahfud MD Mantan Ketua MK  Masyarakat Harus Paham Pluralisme Palangka Raya - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan…

Danai Ekspansi Pembiayaan - Lagi, SMF Terbitkan Obligasi Rp 9 Triliun

NERACA Jakarta – Bila tidak ada aral melintang, tahun ini PT. Sarana Multigriya Finansial Persero (SMF) berencana menerbitkan surat utang…

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tingkatkan Keuangan Inklusif, Hari Indonesia Menabung akan Ditetapkan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan Hari Indonesia…

Nelayan Diminta Manfaatkan Bank Mikro Nelayan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia dan mengingatkan mereka serta para pengusaha…

UMKM Diminta Manfaatkan UU Penjaminan

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah…