OJK Siap Terbitkan Aturan Shadow Banking - Mengancam Sistem Keuangan

NERACA

Bali - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rahmat Waluyanto menegaskan, pihaknya akan membuat aturan mengenai shadow banking. Aturan tersebut akan dibuat bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Ya, tentunya semua aktivitas yang menyangkut pergerakan atau transaksi keuangan yang berpotensi menganggu stabilitas sistem keuangan akan kita atur dan awasi. Kalau itu semakin besar dan tidak diketahui, diawasi, dan dimonitor, maka akan berpengaruh buruk terhadap sistem keuangan,” kata Rahmat, ketika ditemui di Bali, belum lama ini.

Rahmat juga menjelaskan, tidak mungkin praktik shadow banking dihabisi atau dihilangkan semuanya. Tapi memang pasti OJK akan mengaturnya supaya tidak ada pihak yang dirugikan serta stabilitas sektor ekonomi dan keuangan tidak akan terancam di masa mendatang.

“Yang diawasi adalah apa yang mereka lakukan. Apa ada pihak-pihak yang dirugikan, dan apakah itu akan mengganggu stabilitas sektor keuangan. Jadi seperti apa regulasinya, market conduct-nya, dan sebagainya, supaya tidak merugikan masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, ke depan, OJK juga akan lebih memfokuskan kegiatannya pada program perlindungan konsumen, jika memang terindikasikan bahwa masyarakat (konsumen) mengalami kerugian akibat produk atau layanan di jasa keuangan.

“Kita akan mencegah jika ada hal-hal yang berpotensi merugikan konsumen. Pasar modal dan industri keuangan non bank mulai tahun depan akan kita supervisi. Kemudian, call center atau financial costumer care akan mulai tahun depan,” tambah Rahmat.

Mengingat shadow banking itu hampir mirip dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka Rahmat juga menyebut soal UU LKM yang saat ini sedang dibahas di DPR. “Namun shadow banking berbeda dengan LKM, karena LKM sudah ada aturannya yakni UU LKM yang sedang diproses (di DPR). Tentu pengawasannya nanti melibatkan koordinasi dari berbagai pihak (OJK, BI, dan pihak terkait lainnya), tapi (untuk sekarang) saya belum tahu UU-nya akan seperti apa,” ucap dia.

Bicara soal perlindungan konsumen dan shadow banking, pasti juga berkaitan dengan suku bunga simpanan di perbankan yang tinggi dan seringkali masih jauh di atas suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebesar 5,5%. Padahal bunga yang lebih tinggi dari suku bunga LPS tidak akan dijamin oleh lembaga tersebut.

“Suku bunga LPS itu memang masih harus disosialisasikan, terutama jika ada suku bunga simpanan yang masih di atas suku bunga LPS. Bukan berarti mereka (bank) tidak boleh bayar suku bunga di atas suku bunga LPS. Itu boleh saja, tapi mereka harus transparan kepada nasabahnya. Bahwa ada suku bunga LPS lho. Kalau kamu terima suku bunga di atas itu, maka tidak dijamin oleh LPS kalau ada apa-apa,” ungkap Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif LPS.

Hanya himbauan sanksi

Dia juga mengatakan bahwa bisa saja suatu saat perbankan yang memberi suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga LPS itu dikenai sanksi. “Tapi sekarang sifatnya masih himbauan,” tambahnya. Mirza mengungkapkan bahwa memang ada masalah bagi bank-bank yang memiliki rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) yang sudah terlalu tinggi, yaitu misalnya sudah di atas 90% bahkan mencapai 100%.

Yaitu jika bank mau menambah kredit lagi maka harus cari tambahan deposit. Dan untuk menarik minat nasabah menabung di banknya, maka bank menawarkan suku bunga tinggi ke pasar. “Kalau bank yang LDR-nya masih 60%, pada prinsipnya mereka masih punya 40% dana menganggur. Kalau yang LDR-nya sudah 90%, berarti dana nganggur tinggal 10%, padahal ini disimpan di GWM. Semakin banyak bank yang LDR-nya sudah 90% ke atas, maka semakin tinggilah suku bunga simpanan itu,” ungkapnya.

Mirza menerangkan suatu hal supaya bunga perbankan tidak tinggi lagi, yaitu mereka harus cari sumber dana non deposit, contohnya obligasi. Tetapi, kata dia, tidak semua bank bisa masuk pasar obligasi, kecuali hanya bank-bank besar saja yang bisa.

“Sedangkan di Indonesia ini bank kecil banyak sekali, tapi yang bisa masuk pasar obligasi paling hanya 20 bank besar. Akhirnya ada kompetisi (meraih) deposit itu di antara bank-bank kecil. Makanya konsolidasi perbankan, bank kecil kalau digabung dia jadi besar dan dia bisa masuk ke pasar dengan cost of fund lebih rendah. Termasuk berbagai BPR yang tidak efisien dan memiliki suku bunga tinggi harus ada penyelesaiannya,” tuturnya.

Maka dari itu, jelas Mirza, bahwa perbankan harus diberikan paksaan dan insentif agar mau berkonsolidasi antara satu sama lain.

“Insentifnya bisa dari pajak jika dia (bank) mau merger segala macam, dan ini bisa dibicarakan. Tapi masalah konsolidasi perbankan tidak bisa hanya dibicarakan oleh BI atau OJK saja, tapi harus dihubungkan juga dengan (masalah) fiskal, dan sebagainya. Sehingga itu juga bisa dibicarakan di FKSSK (Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan),” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Beragam Solusi Keuangan di GIIAS - Astra Berikan Nilai Tambah dari Sekedar Jual Mobil

Lesunya bisnis pasar otomotif dalam negeri tidak mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk hadir di pameran tahunan GAIKINDO Indonesia International Auto…

Awasi Sektor Keuangan, KPK Bentuk Tim Forensik

  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim akuntansi forensik untuk mengawasi aliran dana pada sektor keuangan,…

128 Fintech Sudah Kantongi Izin OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending mencapai 128 perusahaan hingga Agustus 2019. Adapun fintech…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tiga Bank Lokal Minta Izin Kerjasama dengan WeChat dan Alipay

  NERACA Jakarta -  Bank Indonesia (BI) menyebutkan setidaknya ada tiga bank domestik yang sudah mengajukan izin kerja sama dengan…

Bank Global Mulai Pangkas Jumlah Karyawan

  NERACA Jakarta – Berkembangnya era teknologi informasi turut memberikan perubahan di seluruh lini sektor, tak terkecuali di industri perbankan.…

BI Tetapkan Tarif 0,7% Ke Penjual dari Transaksi Pakai QR Code

  NERACA Jakarta – Bank Indonesia (BI memutuskan transaksi yang menggunakan kode respon cepat atau Quick Response Code (QR Code)…