Banyaknya jajanan yang justru berbahaya, membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) terus melakukan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Upaya ini, untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia agar terhindar dari makanan yang tak layak dimakan.

“Jajanan sekolah ini menjadi perhatian khusus dari Badan POM karena kita memahami bahwa pangan jajanan sekolah ini adalah pangan yang dipergunakan anak-anak diluar rumah. Jadi intinya kita melakukan penyuluhan kepada pihak sekolah dan para pedagang dikantin sekolah mengenai pangan yang tidak bermutu dan juga yang menggunakan bahan berbahaya seperti formalin, rhodamin ataupun pewarna makanan,” ujar Kepala Badan POM RI Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc.

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Indonesia telah memenuhi persyaratan, hingga Juni 2012 telah berhasil mencapai 76% berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan oleh Badan POM.

“Jumlah kegiatan ini terus meningkat sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Menuju PJAS yang Aman, Bermutu dan Bergizi oleh Wakil Presiden RI pada 31 Januari 2011, yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) PJAS,” tambah Lucky.

RAN PJAS ini dilaksanakan melalui penerapan lima strategi, yaitu perkuatan program PJAS, peningkatan kesadaran komunitas PJAS, peningkatan kapasitas sumber daya PJAS, modeling dan replikasi kantin sekolah serta optimalisasi manajemen Aksi Nasional PJAS.

Pencapaian keamanan PJAS terus menunjukkan peningkatan yang bermakna, dimana PJAS yang memenuhi syarat (MS) pada tahun 2008-2010 sebesar 56-60%, meningkat menjadi 65% di tahun 2011 dan 76% hingga Juni 2012. Dampak Aksi Nasional PJAS sampai November 2012 diperkirakan dapat melindungi sekitar 1,3 juta siswa dari PJAS yang tidak aman.

“Dalam Aksi Nasional ini Badan POM telah mengoperasionalisasikan mobil laboratorium keliling ke 1291 sekolah dasar dan melakukan pembinaan kepada 80.000 orang guru SD, 80.000 orang pedagang PJAS di sekitar sekolah dan 24.000 pengelola kantin, serta memberikan Piagam Bintang Keamanan Pangan untuk SD/MI di 20 provinsi,” ungkap Lucky.

Selain workshop dan pameran (PJAS), juga dilaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman antara Kepala Badan POM RI dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tentang Kerjasama Pengembangan Program Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Obat dan Makanan. Penandatanganan ini dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi seluruh jajaran di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).