Jaminan Sosial bagi Rakyat Perlu Diwujudkan

Di tengah globalisasi yang penuh ketidakpastian dan rentan terhadap krisis, jaminan sosial kini sudah saatnya menjadi jaring pengaman utama sehingga jika sewaktu-waktu krisis terjadi, negara tidak bangkrut seketika, rakyat yang tidak mampu pun tidak perlu makin sengsara. Untuk itu sudah sewajarnya pemerintah harus membentuk badan pelaksana jaminan sosial (BPJS).

Namun kita tidak mengerti kalau pemerintah mengusulkan dua badan untuk melaksanakan sistem jaminan sosial. Satu BPJS akan menangani kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Satu BPJS menangani pensiun dan hari tua. Ini terungkap dalam pembahasan rancangan UU BPJS dalam sidang paripurna DPR kemarin, yang menyisakan 47 hari kerja hingga masa sidang berakhir pada Juli nanti.

Adapun perdebatan yang menarik adalah, apakah sifat badan pengelola itu nirlaba atau mendapatkan profit juga belum jelas. Karena empat BUMN yang diprospek menangani sistem jaminan sosial, yaitu Taspen, Asabri, Jamsostek, dan Askes, apakah siap bertindak sebagai badan nirlaba untuk jaminan sosial bagi kepentingan rakyat Indonesia?

Pembahasan UU BPJS ini sebagai tindak lanjut UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melahirkan pro dan kontra. Pemerintah dan DPR memiliki tiga perbedaan konsep. Perbedaan konsep itu antara lain sifat BPJS, serta status badan hukum dan pembentukannya. Perbedaan tentang sifat terkait apakah BPJS tunggal atau majemuk. Status badan hukum terkait BUMN atau non-BUMN. Adapun pembentukan terkait dengan penetapan atau pengaturan.

Namun, gesekan tajam mengenai pembahasan RUU itu juga terjadi masyarakat. Sejumlah serikat buruh menginginkan supaya RUU itu segera disahkan, sedangkan buruh informal dan rakyat miskin tidak menginginkan pengesahan RUU itu. Penolakan terkait erat dengan salah satu pasal dalam UU SJSN. Pasal 17 UU itu memerintahkan penarikan iuran kepada peserta sistem jaminan. Ayat (1) UU itu menyebut setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.

Bagaimanapun, belum pernah ada negara yang bangkrut jika menerapkan jaminan sosial untuk warganya. Sebaliknya, basis ekonomi negara akan semakin kuat. Bahkan, dapat diandalkan sebagai kekuatan negara dalam menghadapi krisis finansial global yang kerap melanda negara-negara di dunia dewasa ini.

Coba kita lihat pengalaman Inggris, Korea, dan Jerman yang telah menerapkan sistem jaminan sosial bagi warganya, mereka justeru menjadi sangat kuat basis ekonominya, bahkan menjadi kekuatan untuk menghadang krisis finansial di masa datang.

Pemerintah sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir atas penerapan SJSN ke depan. Pasalnya, akan banyak keuntungan yang bakal diraih negara dan masyarakat Indonesia jika SJSN tersebut benar-benar terwujud. Terlebih, dari sisi kependudukan (demografi), penduduk Indonesia saat ini masuk dalam kategori usia produktif.

Sebab jaminan sosial sesuai UUD 45 adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak rakyat, sedangkan asuransi sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri. Pekerja informal, orang tua yang bukan pensiunan, bayi dan anak-anak yang tidak termasuk fakir miskin tetapi tidak mampu membayar asuransi, dalam UU ini tidak akan mendapatkan perlindungan negara.

BERITA TERKAIT

Urgensi Penurunan Harga Gas Industri

  Oleh: Samsul Hilal, Alumnus Pascasarjana FEB-UI Kemarahan Jokowi (06/01/2020) karena harga gas industri yang tinggi ditindaklanjuti dengan langkah yang…

Omnibus Law Ciptaker Meminimalisasi Dampak Ekonomi Covid-19

  Oleh : Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik Pandemi Covid-19 diyakini akan memukul  perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak pun mendesak DPR…

Mewaspadai Politisasi Wabah Corona

  Oleh : Angga Gumilar, Pengamat Sosial Politik   Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 menjadi ancaman nyata yang terus terjadi.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Paket Ekonomi Bantu Rakyat Terdampak Corona

  Oleh : Ahmad Kosasih, Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor   Presiden telah mengumumkan untuk mengeluarkan paket ekonomi senilai Rp405, 1…

Omnibus Law Ciptaker Solusi Atasi Ekonomi Stagnan

  Oleh : Ismail, Pengamat Sosial Ekonomi   Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan…

Cloud Computing dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Hal varian mengatakan bahwa di era big data…