Momentum Bangun Kepercayaan

Di tengah pemerintah selalu mengembar-gemborkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% atau terbesar kedua setelah China, nasib buruh dan pekerja yang menjadi tulang punggung produksi ekonomi justru belum menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain standar upah yang rata-rata masih di bawah standar kebutuhan hidup layak, pekerja juga masih terancam akibat ketiadaan kepastian kerja.

Meski UU Ketenagakerjaan melarang perusahaan untuk merekrut pekerja atas dasar kontrak yang terus berkepanjangan, kenyataannya justru praktik ini umum terjadi. Dalam menyusun strategi pertumbuhan ekonomi, pemerintah terpaku pada peningkatan jumlah lapangan kerja dan belum pada upaya menjaga kualitas kelayakan kerja.

Kita melihat upaya melakukan formalisasi tenaga kerja, demi menarik pekerja kontrak ke struktur pegawai juga belum dikerjakan secara serius. Sementara persoalan utama yang diusung buruh adalah: penolakan atas outsourcing (alih daya) dan upah murah, serta desakan agar sistem jaminan sosial nasional segera diterapkan sesuai janji undang-undang, lengkap dengan bantuan iuran bagi pekerja dengan upah di bawah upah minimum.

Alih daya yang ditolak buruh adalah alih daya tenaga kerja, bukan pekerjaannya. Mereka mendesak agar para pekerja yang terpaksa bekerja di perusahaan outsourcing diperlakukan sebagai pegawai tetap, walau status mereka di perusahaan penggunanya cuma kontrak. Dengan demikian, ketidakpastian tunjangan dan jenjang upah mereka dapat teratasi.

Maraknya unjuk rasa buruh setidaknya menyodorkan konteks sosial bagi beragam analisis statistik yang diajukan lembaga analis asing. Dalam laporan OECD 2012 disebut, perekonomian Indonesia belum efisien,tenaga kerjanya belum produktif, serta pajak dan pungutan bagi dunia usaha memberatkan. Demo buruh mengajak kita semua untuk melihat tidak efisiennya perekonomian seperti digambarkan oleh analis asing, sangat dirasakan imbasnya oleh pekerja yakni melalui upah murah, tanpa kepastian kerja, ataupun jaminan sosial.

Adapun saran OECD untuk perbaikan ekonomi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kritik mereka mirip dengan yang dikatakan oleh lembaga keuangan internasional lain, yang sebagian bahkan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena itu tantangan pemerintah untuk bekerja lebih efisien dengan meniadakan high cost economy yang memberatkan, baik untuk pekerja maupun pengusaha.

Namun,yang tak kalah penting dari analisis macam itu adalah aspek kebijakan sosialnya. Prinsip dari kebijakan sosial adalah menjaga keteraturan sosial di masyarakat. Pekerja harus dilihat sebagai manusia; bukan sekadar angka-angka. Soal pekerja, OECD mencatat standar upah minimum di Indonesia relatif terlalu tinggi ketimbang rata-rata upah minimum di seluruh dunia.

Jadi, formalisasi hubungan pekerja sebenarnya harus dikembalikan lagi pada hubungan yang profesional dan efisien antara pengusaha dan pemerintah. Kalau pemerintah meminta penyelesaian itu diurus oleh pekerja dan pengusaha saja, risiko gagal dalam melakukan usaha di Indonesia malah justru akan tinggi. Makanya aneh juga, mengapa bukan faktor “risiko gagal” dalam melakukan investasi di Indonesia yang dihitung oleh ekonom OECD, melainkan malah upah pekerja. Kini saatnya pemerintah membangun kepercayaan di mata dunia, dengan mengambil alih kasus perseteruan pekerja dan perusahaan belakangan ini.

BERITA TERKAIT

Bangun Pabrik di Jawa Tengah - PBID Targetkan Konstruksi Kuartal 1/2019

NERACA Jakarta – Rencana pembangunan pabrik baru di Jawa Tengah, terus di kejar progresnya oleh PT Panca Budi Idaman Tbk…

Pasar Properti Jakarta Menunggu Momentum Pemulihan

Pasar Properti Jakarta Menunggu Momentum Pemulihan NERACA Jakarta - Konsultan properti, Colliers International, menyatakan pasar properti yang terdapat di wilayah…

Penetrasi Pasar Lebih Luas - Comforta Bangun Pabrik di Kalimantan Timur

NERACA Samarinda -Comforta Springbed, kasur pegas terkenal di Singapura dan Indonesia melakukan ekspansi bisnisnya lewat perluasan pabrik di Samarinda Central…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…

Jaga Rasio Utang Sehat

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…