NERACA

Jakarta - Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) menilai kebijakan pemerintah menerapkan Bea Keluar (BK) ekspor kakao sebesar 5% pada bulan lalu merupakan langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan baku.

“BK kakao sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kakao olahan dalam negeri dan BK kakao pada November sebesar 5% sama dibandingkan Oktober tahun ini. Harga referensi biji kakao untuk November sebesar US$ 2.431 per ton dengan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao US$2.146 per ton, BK kakao ditetapkan 5% jika harga referensi antara US$ 2.000 sampai dengan US$ 2.750 per ton,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Sindra Wijaya di Jakarta, Jumat (7/12).

Kebutuhan biji kakao bagi industri pengolahan dalam negeri, menurut Sindra, terus meningkat karena ekspansi yang dilakukan produsen makanan dan minuman. “Jika produksi kakao dalam negeri tidak meningkat pada 2014, Indonesia akan menjadi negara pengimpor kakao. Untuk awal tahun 2013, empat perusahaan olahan kakao seperti Nestle, Indolakto, Unilever, dan Mayora akan mulai beroperasi,” paparnya.

Produksi biji kakao sampai akhir tahun ini, lanjut Sindra, mencapai 500.000 ton dengan penyerapan dalam negeri sekitar 400.000 ton. Sementara produksi industri kakao olahan nasional diperkirakan meningkat signifikan menjadi 350.000 ton dari tahun lalu sebesar 260.000 ton.

“Sebenarnya target produksi kakao olahan nasional pada awal tahun mencapai 400.000 ton. Namun, karena ada penurunan permintaan di Eropa hingga 17% hingga semester I tahun ini, diperkirakan mulai berdampak pada semester II dan ada penurunan target produksi,” ujarnya.

Berdasarkan data AIKI, ekspor kakao pada periode Januari sampai dengan November 2012 mencapai 126.231 ton. Untuk bulan lalu terjadi peningkatan ekspor karena serapan di dalam negeri terlalu besar. Industri yang berinvestasi di Indonesia belum menyelesaikan pembangunan sehingga stok bahan baku melimpah.

Kembangkan Industri

Selain itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengembangkan sektor industri kakao untuk menopang pertumbuhan industri sebesar 8,5% pada 2014. "Untuk mencapai target pertumbuhan industri 8,5% pada tahun 2014, Pemerintah akan tingkatkan industri pengolahan kakao sebagai bagian dari industri berbasis sumber daya alam," kata Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W. Retraubun.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah akan memberikan insentif fiskal seperti "tax allowance" bagi industri makanan berbasis cokelat. Sebagian besar biji kakao, menurut Alex, masih diekspor dalam bentuk biji mentah. Hal ini membuat nilai tambah produk olahan kakao banyak dinikmati negara lain.

"Pada tahun 2010, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bea keluar melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenai Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan adanya kebijakan bea keluar, pasokan kakao di dalam negeri lebih terjamin," paparnya.

Pemerintah, lanjut Alex, meminta produsen kakao meningkatkan kinerja ekspor dengan membuat produk yang mempunyai nilai tambah. "Pada tahun lalu, jumlah pabrik pengolahan kakao sebanyak 16 unit usaha dan pada tahun 2015 diharapkan tumbuh menjadi 20 unit usaha. Bertambahnya pabrik kakao baru akan memengaruhi ekspor ke berbagai negara," ujarnya.

Kapasitas terpasang pabrik olahan kakao ditargetkan tumbuh dari 580.000 ton pada tahun 2011 menjadi 950.000 ton pada tahun 2015. Sementara itu, kapasitas produksi mencapai 268.000 ton pada tahun 2011, dan diharapkan tumbuh menjadi 700.000 ton pada tahun 2015.