NERACA

Jakarta- Pencatatan saham oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi perusahaan publik dan dinilai positif sebagai ruang untuk menarik investor, nyatanya tidak cukup mudah dilakukan PT Bursa Efek Indonesia. Setelah sebelumnya terganjal izin di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), BUMN juga dinilai perlu melakukan restrukturisasi sebelum melaksanakan Penawaran Saham Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO).

Mantan Menteri BUMN pada masa Presiden Habibie, Tanri Abeng mengatakan, pencatatan saham BUMN dalam IPO merupakan hal yang sangat positif. Permasalahan kebijakan dan mayoritas saham yang berada di tangan pemerintah, kata dia seharusnya tidak menjadi alasan untuk melepas perusahaan BUMN menjadi milik publik. “Listed company itu kan justru lebih bagus karena transparan, dan lebih mudah dilihat kinerjanya,” ujarnya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Namun, dalam pelaksanaannya, lanjut dia, diperlukan beberapa langkah penting secara internal untuk mengukur profitabilitas yang dimiliki oleh BUMN tersebut. Salah satunya yaitu melakukan restrukturisasi. PTPN saja misalnya, kata dia yang seharusnya dimerger atau diholding sampai saat ini masih belum berjalan sehingga menghambat nilai (value) dari perusahaan tersebut karena itu perlu adanya restrukturisasi sebelum melepas saham ke publik.

Dia menilai, jika proses restrukturisasi tersebut dapat dilakukan secara cepat, BUMN memiliki potensi provitisasi yang juga dapat bertumbuh secara cepat. Dengan pencapaian tersebut, menurut dia, BUMN baru akan prospektif dalam melepas sahamnya ke publik melalui pelaksanaan IPO. “Banyak perusahaan BUMN yang belum direstrukturisasi, alurnya kan restrukturisasi, profitisasi, baru privatisasi,” ujarnya.

Terganjal di DPR

Sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan pernah bilang, tidak mudah bagi BUMN untuk melakukan IPO karena banyaknya hambatan yang harus dilewati. Salah satunya yaitu masalah perizinan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun demikian, dia tetap optimistis dapat memperbanyak perusahaan BUMN untuk dapat melakukan IPO di bursa efek.

Selain memudahkan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah, lanjut dia, pelaksanaan IPO dapat menghindari intervensi dari pihak luar dan mengembangkan pasar modal Indonesia. Karena itu, pihaknya masih memiliki rencana untuk memperbanyak BUMN melakukan IPO.

Hambatan BUMN untuk melakukan IPO juga dikemukakan oleh Ketua Dewan Pakar Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI) Johanes Soetikno. Dia mengatakan, pelaksanaan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi BUMN, “Suatu isu tertentu tentu memiliki pengaruh termasuk dalam pelaksanaan IPO BUMN, dan itu bisa positif, bisa negatif.” ujarnya.

Menurut Yohanes, pelaksanaan IPO yang dilakukan BUMN merupakan salah satu cara ampuh menangkal “sapi perah” BUMN oleh DPR. Pasalnya, dengan dicatatkannya sebagai perusahaan terbuka akan mempersulit orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan. “Tidak mungkin bisa dipalak, meskipun direkayasa pasti persentasenya akan menunjukkan penurunan, dan orang awam sekalipun pasti akan tahu,” jelasnya.

Karena itu, Yohanes menilai pentingnya perusahaan-perusahaan milik negara, baik yang sifatnya BUMN maupun BUMD. Karena sebenarnya terdapat banyak perusahaan besar milik negara yang memiliki potensi dan prospek positif dalam pelepasan sebagian sahamnya ke publik. Jika permasalahannya adalah masalah kepemilikan saham, menurut dia, pemerintah dapat membuat ketentuan pembatasan saham mayoritas milik pemerintah, sekitar 51% atau lebih sehingga hal tersebut tidak perlu menjadi permasalahan yang dikhawatirkan.

Untuk informasi, tahun ini pemerintah sebenarnya telah menargetkan sebanyak lima BUMN yang diharapkan dapat melantai di bursa, antara lain PT Semen Baturaja, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Driling Services, PT GMF Aeroasia dan PT PLN Enginering. Namun, nyatanya hanya PT Waskita Karya yang berhasil mencatatkan sahamnya (listing) pada akhir tahun ini. (lia)