Pemerintah Menilai Butuh Proses Delapan Tahun - Redenominasi Rupiah

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai bahwa proses penyederhanaan nomimal nilai rupiah atau redenominasi yang akan dimulai pada 2014 mendatang, akan berlangsung selama delapan tahun. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Agus Suprijanto mengakui kalau penerapan redenominasi ini membutuhkan waktu panjang.

“Ya. (Penerapan redenominasi) memang lama dan proses pelaksanaannya sangat panjang. Kita membutuhkan waktu delapan tahun," ujar Agus di Jakarta, Jumat (7/12) pekan lalu. Menurut dia, apabila proses pembahasan UU redenominasi selesai pada akhir 2013, dan sudah melalui beberapa tahap sosialisasi kepada masyarakat, maka dipastikan proses redenominasi akan selesai pada 2022 mendatang.

Pembahasan UU, lanjut Agus, telah diajukan pada badan legislatif DPR dan menjadi prioritas satu dalam masa sidang tiga dan empat, yaitu pada Januari hingga Juni 2013. “Persiapan draf pun sudah sejak 2011 lalu," tambahnya. Dia pun memaparkan, proses redenominasi kepada masyarakat dimulai sejak awal 2014 hingga 2018, di mana jenis rupiah dengan nominal baru akan mulai beredar namun jenis rupiah lama belum akan ditarik pemerintah.

Dengan demikian, pada periode tersebut, para penjual barang maupun pemilik usaha diwajibkan untuk melampirkan dua label harga barang yang mencantumkan harga sebelum dan sesudah redenominasi. "Di warung waralaba tertentu ini sudah mulai dilakukan, namun perlu sosialisasi di pasar tradisional agar proses ini tidak menimbulkan inflasi. Selain itu akan ada sanksi kalau mereka tidak memasang dua label ini," terang dia.

Sementara, pada periode 2019 hingga 2022, pemerintah akan mulai mengedarkan uang dengan nilai nominal dan desain baru serta mulai menarik uang dengan nominal lama sehingga proses redenominasi mulai berlaku efektif. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga.

Agus mengatakan Indonesia telah belajar dari negara-negara yang berhasil dalam menerapkan redenominasi seperti Turki, Rumania, Polandia dan Ukrania serta negara yang gagal seperti Rusia, Argentina, Brasil dan Zimbabwe. "Kebanyakan negara yang gagal menerapkan redenominasi karena momentum implementasi yang kurang pas padahal perekonomian mereka sedang tidak stabil dan mengalami inflasi tinggi," ungkapnya.

Menurut dia, proses sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal tersulit yang dilakukan karena apabila tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku ekonomi dan berdampak inflasi. "Selain itu, masih ada kekhawatiran di masyarakat bahwa redenominasi sama dengan sanering yang merupakan pemotongan nilai mata uang, makanya pemerintah akan berhati-hati dalam melakukan sosialisasi," kata Agus, lagi.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan beberapa pendekatan dalam sosialisasi tersebut antara lain melalui dialog dengan para ekonom dan akademisi maupun pertemuan satu arah dengan masyarakat di lingkungan pedesaan.

Agus mengatakan pemerintah memutuskan untuk melakukan redenominasi karena rupiah dengan nominal saat ini menimbulkan inefisiensi dalam transaksi jual beli dan menyebabkan ketidakpraktisan dalam penghitungan melalui alat elektronik.

"Proses redenominasi sedang berjalan. Apalagi DPR telah mendukung dan ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dengan mengusulkan pembentukan tim pemantau untuk mengukur kesiapan masyarakat," tandasnya.

Masuk Prolegnas

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa proses redenominasi rupiah akan menjadi program nasional dan sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2013. "Terkait redenominasi itu beberapa faktor perlu dipertimbangkan, terutama. masalah aspek legalnya," ujar Direktur Eksekutif dan Kepala Departemen Riset Ekonomi Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, belum lama ini.

Selanjutnya, kata dia, masih ada yang namanya proses Undang-Undang berupa RUU mengenai redenominasi tersebut. Dengan adanya kepastian ini, tentu saja langkah yang perlu dilakukan berikutnya adalah melakukan sosialsasi, edukasi dan penjelasan ke publik. Perry pun mengakui juga sudah dibentuk apa yang dinamakan Komite Nasional untuk redenominasi.

"Sebetulnya kita sudah bahas ini sejak lama, sudah lakukan studi di berbagai negara, termasuk naskah akademis juga sudah kita susun. Dan itu yang menjadi dasar kemarin menyusun redenominasi. Itu semua sudah lengkap bahkan langkah-langkah program untuk bagaimana mengedukasi. Ingat program redenominasi itu program nasional. Karena itu semua akan ditangani secara nasional oleh Komite Nasional Redenominasi," ungkap Perry.

Redenominasi rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misal Rp1.000 menjadi Rp1. Redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakuan transaksi.

Selanjutnya, mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. Pada redenominasi nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan. Pada redenominasi, bila terjadi redenominasi tiga digit (tiga angka nol), maka dengan uang sebanyak Rp4,5 tetap dapat membeli 1 liter bensin. Karena harga 1 liter bensin juga dinyatakan dalam satuan pecahan yang sama. [ardi]

BERITA TERKAIT

Tekan CAD, Pemerintah Dukung Gunakan Instrumen Fiskal

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung dalam memastikan defisit transaksi…

Pemerintah Lelang SUN Serap Rp15 Triliun

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp15 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN)…

Peso Anjlok, BI Intervensi Cegah Pelemahan Rupiah

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengaku sudah melakukan intervensi di pasar spot dan pasar domestik mata…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Adira Insurance Buka Kantor Representatif di Mall

    NERACA   Jakarta - Guna mewujudkan pelayanan yang menjangkau seluruh Pelanggan, Adira Insurance buka kantor representatif di Gajah…

Laba CIMB Niaga Naik 11,8%

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi (unaudited) sebesar Rp1,98 triliun…

Awasi Sektor Keuangan, KPK Bentuk Tim Forensik

  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim akuntansi forensik untuk mengawasi aliran dana pada sektor keuangan,…