LPS: UU Harus Diamandemen - Wacana Penurunan Premi LPS

NERACA

Bali - Iuran premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 0,1% per 6 bulan atau 0,2% per tahun, dinilai kalangan perbankan memberatkan, sehingga ada wacana supaya diturunkan. Terlebih lagi perbankan harus membayar iuran OJK mulai tahun depan. Kepala Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara menegaskan, hal tersebut tidaklah mungkin terjadi kecuali jika UU LPS diamandemen.

“Teman-teman perbankan boleh saja berharap seperti itu. Tapi harus ada amandemen terhadap UU LPS dulu. Karena soal premi sudah ada di UU LPS," jelas Mirza di Bali, pekan lalu. Menurut dia, kalau sebuah bank itu mempunyai keuntungan besar dan tidak terkena beban tambahan berupa iuran OJK, kemudian keuntungan tersebut akan "lari" ke pemilik dan pimpinan bank. Khususnya, untuk membayar gaji para bankir besar itu.

"Sebenarnya OJK didirikan untuk melindungi uang kita semua. Baik yang ada di asuransi, bank, dana pensiun, dan lain-lain. Karena masyarakat tidak bisa mengawasi bank secara langsung, maka mandat (pengawasan) itu nanti dikasih ke OJK. Kalau dia nanti melaksanakan wewenang itu, ya, dia harus benar juga dong. Jangan terjadi lagi seperti kasus Bank Century yang pengawasannya lemah," terang Mirza.

Dia juga menambahkan, suku bunga kredit tidak akan serta merta turun, jika tidak membayar iuran OJK. Mirza menjelaskan bahwa premi LPS nantinya juga akan dipakai sebagai dana penanggulangan krisis yang terjadi pada sebuah bank. "Jadi uangnya akan dipakai untuk menutup bank atau menambah modal untuk menyelamatkan bank," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangundan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono berharap agar perihal pungutan oleh OJK bisa diakomodir oleh premi dari LPS. Soalnya, Eko menilai pungutan yang terlalu banyak tidaklah baik.

“Kami usulkan (soal akomodir pungutan). Karena masih akan berlaku di 2014, itu kenapa tidak cukup diakomodir dari premi LPS. Untuk konstruksinya nanti bisa dibahas antara OJK dan LPS. Jadi, tidak banyak premi yang dikeluarkan oleh perbankan,” kata dia.

Sementara mengenai premi diferensial, Mirza bilang bahwa dalam UU LPS disebutkan bahwa LPS itu bisa menerapkan premi berdasarkan resiko, namun bisa juga tidak. "Proses (penetapan) premi diferensial harus dibicarakan di internal LPS dulu, lalu dibicarakan dengan industri (perbankan), baru dibawa ke pemerintah untuk kemudian dikonsultasikan dengan DPR. Setelah disetujui kemudian diujicobakan dalam waktu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun," tutur dia.

Oleh karena itu, kata Mirza, kalau pun premi diferensial dilaksanakan, maka baru bisa pada 2015 mendatang. "Ya, sekarang LPS masih membicarakan hal ini dengan industri (perbankan)," pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

Pemerintah Harus Ciptakan Urbanisasi Berkelanjutan

NERACA Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Daerah harus bisa menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan pasca…

TREN PENURUNAN SUKU BUNGA DI DUNIA - OJK: Saatnya Turunkan Bunga Acuan BI

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Bank Indonesia sudah saatnya segera menurunkan tingkat suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate-7DRRR).…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BCA akan Merger Bank Royal dengan Anak Usaha Syariah

  NERACA   Jakarta - PT. Bank Central Asia Tbk mengungkapkan akan memerger atau menggabungkan anak usahanya PT. BCA Syariah…

Perang Dagang Diyakini Tak Gerus Pertumbuhan Kredit

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini peningkatan perang dagang antara Amerika Serikat (AS)…

BI akan Melakukan Penyesuaian Kebijakan Moneter

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Bank Indonesia (BI) akan melakukan penyesuaian kebijakan moneter…