LPS: UU Harus Diamandemen - Wacana Penurunan Premi LPS

NERACA

Bali - Iuran premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 0,1% per 6 bulan atau 0,2% per tahun, dinilai kalangan perbankan memberatkan, sehingga ada wacana supaya diturunkan. Terlebih lagi perbankan harus membayar iuran OJK mulai tahun depan. Kepala Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara menegaskan, hal tersebut tidaklah mungkin terjadi kecuali jika UU LPS diamandemen.

“Teman-teman perbankan boleh saja berharap seperti itu. Tapi harus ada amandemen terhadap UU LPS dulu. Karena soal premi sudah ada di UU LPS," jelas Mirza di Bali, pekan lalu. Menurut dia, kalau sebuah bank itu mempunyai keuntungan besar dan tidak terkena beban tambahan berupa iuran OJK, kemudian keuntungan tersebut akan "lari" ke pemilik dan pimpinan bank. Khususnya, untuk membayar gaji para bankir besar itu.

"Sebenarnya OJK didirikan untuk melindungi uang kita semua. Baik yang ada di asuransi, bank, dana pensiun, dan lain-lain. Karena masyarakat tidak bisa mengawasi bank secara langsung, maka mandat (pengawasan) itu nanti dikasih ke OJK. Kalau dia nanti melaksanakan wewenang itu, ya, dia harus benar juga dong. Jangan terjadi lagi seperti kasus Bank Century yang pengawasannya lemah," terang Mirza.

Dia juga menambahkan, suku bunga kredit tidak akan serta merta turun, jika tidak membayar iuran OJK. Mirza menjelaskan bahwa premi LPS nantinya juga akan dipakai sebagai dana penanggulangan krisis yang terjadi pada sebuah bank. "Jadi uangnya akan dipakai untuk menutup bank atau menambah modal untuk menyelamatkan bank," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangundan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono berharap agar perihal pungutan oleh OJK bisa diakomodir oleh premi dari LPS. Soalnya, Eko menilai pungutan yang terlalu banyak tidaklah baik.

“Kami usulkan (soal akomodir pungutan). Karena masih akan berlaku di 2014, itu kenapa tidak cukup diakomodir dari premi LPS. Untuk konstruksinya nanti bisa dibahas antara OJK dan LPS. Jadi, tidak banyak premi yang dikeluarkan oleh perbankan,” kata dia.

Sementara mengenai premi diferensial, Mirza bilang bahwa dalam UU LPS disebutkan bahwa LPS itu bisa menerapkan premi berdasarkan resiko, namun bisa juga tidak. "Proses (penetapan) premi diferensial harus dibicarakan di internal LPS dulu, lalu dibicarakan dengan industri (perbankan), baru dibawa ke pemerintah untuk kemudian dikonsultasikan dengan DPR. Setelah disetujui kemudian diujicobakan dalam waktu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun," tutur dia.

Oleh karena itu, kata Mirza, kalau pun premi diferensial dilaksanakan, maka baru bisa pada 2015 mendatang. "Ya, sekarang LPS masih membicarakan hal ini dengan industri (perbankan)," pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

DPRD Jabar: BPSK Harus Perbanyak Sosialisasi ke Masyarakat

DPRD Jabar: BPSK Harus Perbanyak Sosialisasi ke Masyarakat NERACA Bandung - DPRD Jawa Barat (Jabar) menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen…

Empat Raperda Kota Sukabumi Harus Tuntas Tepat Waktu - Sebelum Masa Jabatan DPRD Habis

Empat Raperda Kota Sukabumi Harus Tuntas Tepat Waktu Sebelum Masa Jabatan DPRD Habis NERACA Sukabumi - Ketua Badan Pembentukan Peraturan…

BNI Life Bukukan Premi Rp935 Miliar

  NERACA Jakarta - BNI Life mencatatkan kinerja positif pada awal tahun 2019. Tercatat hingga Januari 2019, BNI Life membukukan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Masifnya Penerbitan SBN Diklaim Tak Bikin Likuiditas Mengetat

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak…

Perbankan Dapat Dukungan TelkomGroup - Penuhi Standar PSAK 71

      NERACA   Jakarta - Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020…

Pemerintah Serap Rp8,98 Triliun dari Lelang SBSN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp8,98 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…