LPS: UU Harus Diamandemen - Wacana Penurunan Premi LPS

NERACA

Bali - Iuran premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 0,1% per 6 bulan atau 0,2% per tahun, dinilai kalangan perbankan memberatkan, sehingga ada wacana supaya diturunkan. Terlebih lagi perbankan harus membayar iuran OJK mulai tahun depan. Kepala Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara menegaskan, hal tersebut tidaklah mungkin terjadi kecuali jika UU LPS diamandemen.

“Teman-teman perbankan boleh saja berharap seperti itu. Tapi harus ada amandemen terhadap UU LPS dulu. Karena soal premi sudah ada di UU LPS," jelas Mirza di Bali, pekan lalu. Menurut dia, kalau sebuah bank itu mempunyai keuntungan besar dan tidak terkena beban tambahan berupa iuran OJK, kemudian keuntungan tersebut akan "lari" ke pemilik dan pimpinan bank. Khususnya, untuk membayar gaji para bankir besar itu.

"Sebenarnya OJK didirikan untuk melindungi uang kita semua. Baik yang ada di asuransi, bank, dana pensiun, dan lain-lain. Karena masyarakat tidak bisa mengawasi bank secara langsung, maka mandat (pengawasan) itu nanti dikasih ke OJK. Kalau dia nanti melaksanakan wewenang itu, ya, dia harus benar juga dong. Jangan terjadi lagi seperti kasus Bank Century yang pengawasannya lemah," terang Mirza.

Dia juga menambahkan, suku bunga kredit tidak akan serta merta turun, jika tidak membayar iuran OJK. Mirza menjelaskan bahwa premi LPS nantinya juga akan dipakai sebagai dana penanggulangan krisis yang terjadi pada sebuah bank. "Jadi uangnya akan dipakai untuk menutup bank atau menambah modal untuk menyelamatkan bank," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangundan Daerah (Asbanda), Eko Budiwiyono berharap agar perihal pungutan oleh OJK bisa diakomodir oleh premi dari LPS. Soalnya, Eko menilai pungutan yang terlalu banyak tidaklah baik.

“Kami usulkan (soal akomodir pungutan). Karena masih akan berlaku di 2014, itu kenapa tidak cukup diakomodir dari premi LPS. Untuk konstruksinya nanti bisa dibahas antara OJK dan LPS. Jadi, tidak banyak premi yang dikeluarkan oleh perbankan,” kata dia.

Sementara mengenai premi diferensial, Mirza bilang bahwa dalam UU LPS disebutkan bahwa LPS itu bisa menerapkan premi berdasarkan resiko, namun bisa juga tidak. "Proses (penetapan) premi diferensial harus dibicarakan di internal LPS dulu, lalu dibicarakan dengan industri (perbankan), baru dibawa ke pemerintah untuk kemudian dikonsultasikan dengan DPR. Setelah disetujui kemudian diujicobakan dalam waktu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun," tutur dia.

Oleh karena itu, kata Mirza, kalau pun premi diferensial dilaksanakan, maka baru bisa pada 2015 mendatang. "Ya, sekarang LPS masih membicarakan hal ini dengan industri (perbankan)," pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…