Ironis, Pemerintah Berencana Impor Gas dari Qatar

NERACA

Jakarta – Pengelolaan sektor energi di Indonesia memang sungguh ironis dan menyedihkan. Belum kelar ribut-ribut soal cekaknya pasokan gas untuk industri karena produksi gas nasional lebih banyak diekspor, pemerintah kini malah merencanakan impor gas dari Qatar, salah satu negara yang kaya gas di Timur Tengah.

Wacana impor gas dari Qatar ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini. Mantan bos BP Migas mengatakan, dengan dalil pemenuhan kebutuhan gas nasional, pemerintah saat ini sedang menjajaki impor gas dari Qatar sebanyak 1,5 million tonnes per annum (MTPA) per minggu sampai tahun 2015.

Kendati Rudi menegaskan kerjasama pembelian gas tersebut hanya bersifat jangka pendek, yakni selama 2013 hingga 2014, namun kebijakan ini tak kalah tegas mengonfirmasi betapa buruknya pengelolaan gas di republik ini. Sebab, dari seluruh total produksi gas nasional, mayoritas diekspor ke luar negeri, karena alasan infrastruktur.

Indonesia saat ini memiliki cadangan gas bumi yang sangat melimpah, yaitu sekitar 152,89 triliun standard cubic feet (TSCF). Dengan produksi gas per tahun sebesar 471.507 MMSCF, cadangan gas di perut bumi Indonesi bisa cukup dikonsumsi lebih dari 40 tahun ke depan. Namun, karena pemerintah jor-joran mengimpor produksi gas nasional, industri dalam negeri kekurangan gas, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan penyedia listrik milik negara yang begitu banyak butuh pasokan gas.

Di lain pihak, jor-joran ekspor gas dinilai sebagai kebijakan yang salah kaprah, utamanya terkait harga jual yang teramat rendah. Contohnya, ekspor gas bumi ke China selama bertahun-tahun dipatok dengan harga hanya US$ 4 per mmbtu (million metric british thermal unit). Sebaliknya, Indonesia akan membeli gas dari Qatar dengan harga yang lebih tinggi, yakni US$ 8 hingga US$ 11 per mmbtu.

Itulah sebabnya, pengamat perminyakan Kurtubi menilai rencana pemerintah mengimpor gas dari Qatar merupakan langkah yang tidak tepat. Menurut dia, ongkos impor gas bisa jadi lebih tinggi daripada harga jual ekpor gas Indonesia. “Jangan sampai kita diketawain anak cucu kita. Ekspor gas ke Cina dengan harga murah, tapi malah mengimpor gas dari Qatar dengan harga yang mahal. Sebenarnya ini bukti kecerobohan yang memang salah kelola sejak awal. Padahal kita butuh banyak gas, kalau itu bisa dikelola, kita tidak perlu impor gas,” ujar Kurtubi kepada Neraca, Kamis (6/12).

Menurut Kurtubi, mestinya pemerintah mengoptimalkan produksi dalam negeri. Harus ada perencanaan yang matang untuk meningkatkan produksi gas. Sebab itu, dia mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan pengelolaan gas domestik dengan sasaran utamanya memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Semestinya, kebutuhan gas di dalam negeri akan terpenuhi jika pemerintah tidak terlalu mementingkan ekspor,” jelasnya.

Kebijakan ekspor ini, lanjut dia, terus-menerus berlangsung dari era Presiden Megawati Soekarnoputri hingga sekarang, dan tidak ada indikasi akan dihentikan. Kebijakan ini merugikan konsumen dalam negeri yang jelas-jelas membutuhkan pasokan gas, terutama PLN. Kurtubi menyayangkan keputusan pemerintah yang lebih mementingkan pasar ekspor. “Seharusnya dialihkan ke dalam negeri,” katanya.

Senada dengan Kurtubi, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengungkapkan persoalan sektor gas memang masih carut-marut. Menurut dia, sebaiknya pemerintah meninjau kembali kontrak gas Tangguh karena harga jualnya sudah sangat tidak wajar. “Dari hasil produksi gas Tangguh itu, Indonesia tidak harus impor gas dari Qatar,” ujarnya. iwan/novi/munib

BERITA TERKAIT

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

Peringkat Investasi RI Masih Kalah Dari Negara Tetangga

Peringkat Investasi RI Masih Kalah Dari Negara Tetangga NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo geram menyoroti jebloknya investasi di Indonesia.…

Pemerintah Targetkan Ekspor Jadi US$175 Miliar

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan telah menetapkan target ekspor non migas pada 2019 tumbuh sebesar 7,5 persen totalnya menjadi 175…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Meski Impor Gula Naik 216%, NPI Surplus US$0,33 Miliar

NERACA Jakarta- Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) Februari 2019 surplus sebesar US$ 0,33 miliar, impor…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Ditjen Pajak Lacak WP Nasabah di 94 Negara - KEMENKEU SIAP PANGKAS FORM LAPORAN SPT 2020

Jakarta-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akan bisa melacak data wajib pajak (WP) yang menjadi nasabah jasa keuangan luar negeri di 94 negara.…