Asas Resiprokal Wajib Masuk RUU Perbankan - Persempit Gerak Bank Asing

NERACA

Jakarta - Anggota komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menegaskan pentingnya memasukkan asas resiprokal atau kesetaraan perlakuan hukum antara bank-bank asing dengan bank-bank domestik.

“Sudah saatnya kita memasukkan asas resiprokal dalam RUU Perbankan yang sedang kita bahas. Bank Indonesia memang sudah ada upaya ke arah sana, seperti penerbitan PBI Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). Namun, ini saja tidak cukup. Perlu ada aturan yang lebih kuat seperti Undang-Undang yang mengaturnya,” ujar Kemal, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamia.

Kemal menilai selama ini cukup terlambat merespon perubahan lanskap kompetisi perbankan di tingkat global dan regional. “Perbankan kita sebelumnya fokus menggarap pasar domestik saja, kita besar di domestik tapi kurang eksposure internasionalnya. Sehingga ketika mau ekspansi keluar negeri ternyata baru menyadari betapa ketatnya aturan di sana dan longgarnya aturan di dalam negeri,” jelasnya.

Menurut dia, Indonesia baru menyadari aturan perbankan sudah terlampau bebas sehingga memberikan karpet merah bagi bank asing untuk melakukan penetrasi usaha dan kepemilikannya di dalam negeri dengan sangat leluasa, sehingga kedaulatan pengelolaan perbankan bukan berarti kita anti-bank asing.

“Kita tidak sedang mengusung pemikiran nasionalisme sempit atau xenophobia dengan memasukkan asas resiprokral dalam bentuk UU. Kita hanya ingin ada keseteraan perlakuan bank-bank asing di negeri kita sebagaimana bank-bank kita diperlakukan di luar negeri,” tegas Kemal.

Selain itu, tambahnya, dalam jangka panjang asas resiprokal ini baik bagi ketahanan fundamental ekonomi kita dalam memitigasi contagion effect dari krisis yang berasal dari luar negeri yang masuk lewat transmisi keuangan. Sementara itu, terkait apa rencana aksi yang bisa dilakukan, Kemal memberikan beberapa poin penting.

Pertama, mengenai perizinan berjenjang (multiple lisence), itu harus dilakukan. Kedua, bank-bank asing yang ingin memperoleh hak-hak operasional penuh, sebagaimana perbankan domestik harus berbadan hukum lokal sehingga persaingan lebih kompetitif dan adil. Ketiga, terkait peningkatan penyertaan modal dan aset minimum juga harus ditingkatkan lebih tinggi lagi, minimal sama dengan perlakuan di negara-negara sekawasan sehingga memiliki kondisi level playing field yang setara.

Terlalu liberal

Sebelumnya, pengamat Indef Enny Sri Hartati mengatakan sistem perbankan nasional masih memberi kemudahan bagi bank-bank asing dalam berekspansi. "Sistem perbankan kita terlalu liberal, sehingga bank asing masih leluasa untuk membuka cabang bahkan telah sampai ke tingkat kabupaten," katanya.

Dia juga mengatakan harus ada prosedur perizinan yang ketat terhadap bank asing untuk membuka cabang di Indonesia, seperti pihak mereka yang cenderung mempersulit bank-bank di Indonesia memperluas operasional di luar negeri. "Harus dibuat peraturan yang bisa mendukung perwujudan kedaulatan perbankan nasional sesuai dengan asas resiprokal," tandas Enny. [ardi]

BERITA TERKAIT

KPK Nyatakan Terdapat 64,05 Persen Wajib Lapor Pada 2018

KPK Nyatakan Terdapat 64,05 Persen Wajib Lapor Pada 2018 NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan terdapat 64,05 persen…

KERJASAMA LAYANAN PERBANKAN

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto (tengah) bersama Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dirjen Pajak Kemenkeu Iwan…

Bank Mandiri Targetkan Transaksi Digital Tumbuh 30%

      NERACA   Jakarta – SEVP Consumer and Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Jasmin menargetkan transaksi digital melalui…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank BUMN Minta Pengaturan Bunga Deposito

      NERACA   Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan…

Realisasi KUR 2018 Capai Rp120 Triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018…

BNI Belum Putuskan Soal Kerjasama WeChat dan Alipay

    NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (BNI) masih belum menentukan keberlanjutan kerja sama dengan dua perusahaan…