Perlu Diatur, Shadow Banking Harus Dimasukkan RUU LKM

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyatakan pemerintah memberikan perhatian khusus pada keberadaan shadow banking, yang pembahasannya akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang (RUU) lembaga keuangan mikro (LKM).

“Kita akan ada pembahasan RUU LKM di tingkat paripurna DPR. Jadi aspek shadow banking ini coba dikelola dengan baik di Indonesia ini,” kata dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12). Menurut Agus, pembahasan shadow banking sendiri menjadi salah satu isu baru untuk bisa diatasi pemerintah dan regulator sistem keuangan, selain permasalahan dalam mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis.

Bank Indonesia sendiri mendefinisikan shadow banking sebagai lembaga keuangan nonbank yang melakukan praktik perbankan, seperti perusahaan pembiayaan, private equity, dana pensiun, perusahaan sekuritas, asuransi, pun lembaga keuangan mikro (LKM).

Sementara itu, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dinilai perlu memberikan perhatian lebih antara keterkaitan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai shadow banking.

Anggota Komite Financial Stability Board (FSB) Michael W Taylor mengatakan, ada beberapa hal yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan melalui keberadaan shadow banking, sehingga perlu diantisipasi melalui regulasi.

“Ini bisa menyebabkan procyclicality (perekonomian yang fluktuatif),” tutur Michael. Selain itu, kata dia, shadow banking juga bisa menimbulkan proses intermediasi yang panjang dan kompleks, dimana mengarah menjadi tidak transparan. Hal ini, lanjutnya, menyebabkan penilaian risiko di sistem keuangan menjadi kabur.

“Pengaturan shadow banking ini bisa menyangkut lima hal, yakni interaksi perbankan dengan shadow banking terkait dengan permodalan, likuiditas dan konsolidasi. Reformasi regulasi money market fund. Meregulasi entitas shadow banking lainnya. Pengaturan sekuritisasi, dan pengamanan pinjaman dan pegadaian,” paparnya.

Di Indonesia, shadow banking adalah lembaga keuangan non-bank yang melakukan praktik perbankan, seperti perusahaan pembiayaan, private equity, dana pensiun, perusahaan sekuritas, asuransi, lembaga keuangan mikro (LKM).

Pro dan kontra

Menanggapi hal itu, anggota komisi VI DPR RI Lukman Edy menjelaskan, hal ini hanya masalah teknis atau waktu saja dalam pembahasan RUU LKM itu. Diperkirakan akan memakan waktu paling lama dua kali masa sidang di komisi VI DPR RI. Lukman mengakui bahwa RUU LKM ini sudah tarik ulur sejak lama dan hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat untuk mensahkan RUU ini menjadi UU.

“Ganjalan dalam RUU LKM bukan berasal dari Bank Indonesia tetapi melalui pemerintah yang tidak mempunyai keinginan yang kuat dalam mensahkan RUU LKM ini,” ungkap Lukman. Menurut dia, RUU ini sangat penting bagi badan ekonomi mikro sehingga badan ini mendapatkan perlindungan hukum atau payung hukum.

Sementara Direktur UKM Center FEUI Nining Indroyono Soesilo mengatakan, sebetulnya di BI itu ada beberapa pihak yang setuju dengan Lembaga Keuangan Mikro dijadikan undang-undang dan ada juga yang tidak setuju. “kira-kira bulan lalu, kita pernah mengadakan diskusi tentang LKM dengan BI, Bappenas, Koperasi. Intinya pada pertemuan tersebut, yang perlu diubah itu prakteknya bukan dari lembaganya,” ujar Nining kepada Neraca, Kamis.

Nining menilai, lembaga keuangan mikro perlu diatur dalam UU. Pasalnya, jika diatur dalam UU maka akan terjadi penyederhanaan. “Jadi akan ada plus minusnya,” tambah dia. Nining menambahkan, plusnya adalah kejelasan mengenai statusnya karena UU dibuat untuk melindungi konsumen dan memberikan keamanan.

Selain itu, ada kemungkinan adanya akumulasi modal yang bisa membuat lebih effisien. Minusnya, yaitu bank-bank tidak akan melayani nasabah-nasabah yang kecil. Nining mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang paling banyak LKM-nya di dunia. Sehingga, kebijakan lokal juga terlalu banyak.

“Negara kita terlalu liberal, membiarkan pihak asing mengembangkan bisnisnya sampai ke sektor mikro. Jadi, perlu ada aturan yang jelas mengenai LKM ini. Segera sahkan dan jangan sampai seperti UU UKM yang membingungkan,” tandas Nining lagi.

Kerja Sama Pemda

Sebelumnya, OJK menilai pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) cenderung akan dipegang oleh OJK saat OJK aktif beroperasi. OJK tengah berupaya mencari strategi sefisiensi mungkin dalam mengawasi LKM yang ada di seluruh Indonesia.

“Bagaimana pengawasan LKM itu harus dicari strategi yang memadai, karena LKM jumlahnya banyak sekali dari barat sampai timur”, kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Muliaman Darmansyah Hadad, belum lama ini.

Meski belum jelas apakah LKM akan diawasi OJK atau tidak, namun Muliaman meyakini bahwa pembahasan mengenai siapa yang mengawasi LKM, akan jatuh ke tangan OJK. Saat ini, pembahasan lebih mendalam mengenai pengawasan LKM tengah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kita masih menunggu kepastian, karena masih dibahas secara mendalam di Dewan Perwakilan Rakyat. Nampaknya, ada kecendrungan bahwa OJK yang nanti mengawasi LKM. Saya belum tahu juga. Kita tunggu saja,” jelas Muliaman.

Bahkan, Muliaman beserta jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) tengah menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan strategi mengawasi LKM yang jumlahnya sangat banyak, dan berada di seluruh wilayah Indonesia.

“Mengenai peranan OJK dalam pengawasannya sudah hampir pasti. Kita tinggal menyiapkan saja. Karena, OJK harus mencari cara agar sefisien mungkin mengawasi lembaga keuangan yang sangat banyak. Apakah kita harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau universitas-universitas didaerah. Saya rasa itu opsi-opsi yang akan dibuka,” jelas dia. [ria/ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…